Banjir Belum Reda, Warga Desa Bincau Terancam Kekurangan Makanan Update Covid-19: Belasan Warga Kapuas Sembuh, 1 Positif H2D Sidang Perdana di MK, Bawaslu RI ‘Turun Gunung’ ke Kalsel 4.840 Vial Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Bumbu Pengungsi Banjir Bertambah, Kalsel Perpanjang Status Tanggap Darurat

Laporan Dana Awal Kampanye Pilbup HST: Faqih-Yazid Paling Besar, Berry-Pahrijani Cuma Rp 250 Ribu

- Apahabar.com Senin, 28 September 2020 - 13:11 WIB

Laporan Dana Awal Kampanye Pilbup HST: Faqih-Yazid Paling Besar, Berry-Pahrijani Cuma Rp 250 Ribu

Hasil penerimaan LADK 5 Paslon Pilbup HST 2020. Foto-istimewa

apahabar.com, BARABAI – Lima paslon yang siap berlaga di Pilbup Hulu Sungai Tengah (HST) telah melaporkan dana awal kampanye atau LADK.

Per 26 September tadi, berdasarkan surat pengumuman KPU nomor 479/PL.02.5-Pu/6307/KPU-kab/IX/2020, petahana nomor urut 5, Berry-Pahrijani (Berani) paling sedikit melaporkan, cuma Rp250 ribu.

Sementara terbanyak pasangan nomor urut 1, Faqih-Yazid (Faya), LADK sebesar Rp25 juta. Kemudian disusul pasangan nomor urut 2 dan 3, Tamzil-Ilham (Tampil) dan Aulia-Mansyah (AMAN) sebesar Rp1 juta.

apahabar.com

Komisioner Bidang Hukum KPU HST, Murjani saat di ruang kerjanya, Senin (28/9). Foto-apahabar.com/Lazuardi

Terakhir, pasangan nomor urut 4, Saban-Abdillah sebesar Rp500 ribu.

Komisioner Bidang Hukum KPU HST, Murjani LADK yang disetor paslon merupakan sumbangan kampanye dari beberapa penyumbang.

Bagi yang mendapat sumbangan kampanye, kata dia, wajib dimasukkan dalam laporan awal dana kampanye.

“Tapi jika belum (dapat sumbangan), dana minimal saja saat membuka rekening khusus atas nama paslon. Ini bisa dicek di Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam),” kata Murjani, Senin (28/9).

Untuk batasan dana kampanye paslon, Murjani menyebutkan maksimal sebesar Rp27.888.000.000. Sementara jumlah sumbangan dana kampanye dari perseorangan paling banyak Rp75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp750 juta.

Sumbangan dana kampanye pun memiliki aturan. Misalnya, penyumbang wajib memiliki NPWP, tidak boleh dari luar negeri, pemerintah, BUMN maupun BUMD dan tidak melebihi batasan yang ditentukan tadi.

Disebutkan Murjani, jika tidak mematuhi regulasi tersebut akan mendapat sanksi. Paslon bisa didiskualifikasi dari Pilbup HST.

“Nanti di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) bisa dilihat berapa jumlah sumbangan dan kegiatannya. Semua bisa dihitung,” terang Murjani.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Teror Buaya di Sebamban Sudah Tak Asing bagi Warga

Kalsel

Dihadiri Jenderal Bintang 2, Paripurna Perdana Pascalebaran DPRD Kalsel Banyak Kursi Kosong
apahabar.com

Kalsel

Dewan Soroti Banyaknya Anak Putus Sekolah di Alalak
apahabar.com

Kalsel

Kabar Gembira, Perbakin Kalsel Bakal Miliki Lapangan Tembak
Jokowi

Kalsel

13 Menit di SDL, Jokowi Disambut Meriah Ribuan Pengungsi Banjir Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Beri Bantuan Ventilator untuk Kalsel, Bukti Astra Serius Dukung Penanganan Covid-19
apahabar.com

Kalsel

Curhat di Puncak Harsiarnas ke 86, Paman Birin: Saya Terinspirasi Jokowi
apahabar.com

Kalsel

Innalillahi, Penderita Covid-19 di Tapin Meninggal Dunia
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com