Ditangkap di Tabalong, Janda asal Ampah Kalteng Sudah Teler dari Amuntai Guru Danau Imbau Ulama Kalsel Tidak Berpolitik Praktis Puncak Pandemi, Berapa Limbah Infeksius Covid-19 di Kalsel? Amankan Pilgub Kalsel 2020, Polres Tapin Siapkan 258 Personel Akhir 2024, Agropolitan Anjir Pasar Batola Ditarget Berdaya Saing

Pengamat Minta Agar UU Pilkada Direvisi untuk Hapus Kegiatan Kampanye

- Apahabar.com Sabtu, 12 September 2020 - 23:59 WIB

Pengamat Minta Agar UU Pilkada Direvisi untuk Hapus Kegiatan Kampanye

Ilustrasi Pilkada Serentak. Foto-Dok detikcom

apahabar.com, JAKARTA – Pengamat politik dari Indobarometer, M Qodari meminta agar Undang-Undang Pilkada direvisi untuk menghapus kegiatan kampanye, seperti pentas seni, rapat umum dan kegiatan olahraga guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Ini mencegah terjadinya kerumunan yang bisa menambah penyebaran Covid-19. Cukup dengan door to door campaign, alat peraga atau kampanye daring,” kata Qodari saat Webinar Nasional “Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia” secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/9) malam.

Menurut dia, pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 telah membuktikan ketidakmampuan regulasi institusi untuk mencegah kerumunan dalam Pilkada serentak.

Direktur Eksekutif Indobarometer ini menyebutkan ada dua titik penyebaran Covid-19 dalam tahapan Pilkada, seperti masa kampanye selama 71 hari (26 September-5 Desember 2020) dan hari pencoblosan pada 9 Desember 2020.

“Dua tahapan ini berpotensi melahirkan bom atom kasus Covid-19 di Indonesia,” kata Qodari.

Jika bom atom itu meledak, maka dipastikan akan terjadi ledakan “nuklir” kasus Covid-19 pada akhir 2020.

“Kapasitas rumah sakit tidak akan cukup,” jelasnya.

Oleh karenanya, pemerintah harus membuat proyeksi kebutuhan tempat tidur bagian pasien Covid-19 pada September 2020-Februari 2021 mengingat kasus virus asal Wuhan, China tersebut di Tanah Air terus meningkat.

Revisi UU Pilkada juga untuk mengatur kedatangan pemilih berdasar jam dan disosialisasi dengan masif agar pemilih paham.

“Atur dalam UU untuk menempatkan TNI-Polri untuk mengatur jarak para pemilih di lokasi TPS,” kata Qodari.

KPU juga perlu melakukan simulasi proses tersebut di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada agar dapat diantisipasi secara komprehensif.

“Simulasi tidak hanya saat pemungutan suara tapi juga dari pengiriman surat pemberitahuan pada pemilih, ritme kedatangan pemilih hingga proses pemungutan selesai,” jelas Qodari.

Bila KPU tidak bisa melaksanakan Pilkada serentak secara baik dengan mengikuti protokol kesehatan, Qodari menyarankan agar pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 ditunda.

Hal itu juga mengingat karena waktu yang tersedia untuk merevisi UU Pilkada hingga pelaksanaan simulasi di 270 daerah oleh KPU.(Ant)

Editor: Aprianoor

Polling Pilkada 2020
Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Survei Vox Populi, PDIP dan Gerindra Teratas Tembus PT 4 Persen
apahabar.com

Politik

Dukung H Rusli-Guru Fadlan, PDIP: Aspirasi dari Bawah
apahabar.com

Politik

Resmi, PDIP Usung Petahana di Pilwali Banjarmasin 2020
apahabar.com

Politik

Analis: Jokowi Lebih Agresif Daripada Prabowo Dalam Debat
apahabar.com

Politik

Pilkada Ditunda, Calon Peserta di Banjarbaru Ubah Strategi Pemenangan
apahabar.com

Politik

Gara Gara Sosok Ini, PDIP Jatuhkan Dukungan ke Ibnu-Ariffin di Pilwali Banjarmasin
apahabar.com

Politik

Pilkada Tanah Bumbu, Debat Perdana SHM-MAR Tiba Lebih Awal
apahabar.com

Politik

Orasi Denny Indrayana: Hijrah Lebih Baik daripada Bergerak
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com