ga('send', 'pageview');
Mantan Anggota DPRD Tanbu Mahyudin alias Udin Kocak Tutup Usia Gejolak Harga Elpiji, Polisi Bongkar Aksi Curang 2 Pangkalan di Banjarmasin Menyelisik Ritual Pemakaman Adat Dayak Meratus: Hamburkan Beras Kuning Agar Keburukan Tak Menyertai Peserta Ritual Sederet Alasan Dua Konfederasi Buruh Dukung Sahbirin-Muhidin di Pilkada Kalsel 2020 Wawali Banjarbaru Dilaporkan ke Bawaslu, Simak Hasil Kajian Gakkumdu

Pengamat Minta Agar UU Pilkada Direvisi untuk Hapus Kegiatan Kampanye

- Apahabar.com Sabtu, 12 September 2020 - 23:59 WIB

Pengamat Minta Agar UU Pilkada Direvisi untuk Hapus Kegiatan Kampanye

Ilustrasi Pilkada Serentak. Foto-Dok detikcom

apahabar.com, JAKARTA – Pengamat politik dari Indobarometer, M Qodari meminta agar Undang-Undang Pilkada direvisi untuk menghapus kegiatan kampanye, seperti pentas seni, rapat umum dan kegiatan olahraga guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Ini mencegah terjadinya kerumunan yang bisa menambah penyebaran Covid-19. Cukup dengan door to door campaign, alat peraga atau kampanye daring,” kata Qodari saat Webinar Nasional “Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia” secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/9) malam.

Menurut dia, pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 telah membuktikan ketidakmampuan regulasi institusi untuk mencegah kerumunan dalam Pilkada serentak.

Direktur Eksekutif Indobarometer ini menyebutkan ada dua titik penyebaran Covid-19 dalam tahapan Pilkada, seperti masa kampanye selama 71 hari (26 September-5 Desember 2020) dan hari pencoblosan pada 9 Desember 2020.

Baca juga :  Dua Badak Jawa Lahir di Taman Nasional Ujung Kulon, Diberi Nama Luther dan Helen

“Dua tahapan ini berpotensi melahirkan bom atom kasus Covid-19 di Indonesia,” kata Qodari.

Jika bom atom itu meledak, maka dipastikan akan terjadi ledakan “nuklir” kasus Covid-19 pada akhir 2020.

“Kapasitas rumah sakit tidak akan cukup,” jelasnya.

Oleh karenanya, pemerintah harus membuat proyeksi kebutuhan tempat tidur bagian pasien Covid-19 pada September 2020-Februari 2021 mengingat kasus virus asal Wuhan, China tersebut di Tanah Air terus meningkat.

Revisi UU Pilkada juga untuk mengatur kedatangan pemilih berdasar jam dan disosialisasi dengan masif agar pemilih paham.

Baca juga :  Sempat Sepi Orderan, Ojek Daring di Tabalong Kini Mulai Ramai Pesanan

“Atur dalam UU untuk menempatkan TNI-Polri untuk mengatur jarak para pemilih di lokasi TPS,” kata Qodari.

KPU juga perlu melakukan simulasi proses tersebut di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada agar dapat diantisipasi secara komprehensif.

“Simulasi tidak hanya saat pemungutan suara tapi juga dari pengiriman surat pemberitahuan pada pemilih, ritme kedatangan pemilih hingga proses pemungutan selesai,” jelas Qodari.

Bila KPU tidak bisa melaksanakan Pilkada serentak secara baik dengan mengikuti protokol kesehatan, Qodari menyarankan agar pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 ditunda.

Hal itu juga mengingat karena waktu yang tersedia untuk merevisi UU Pilkada hingga pelaksanaan simulasi di 270 daerah oleh KPU.(Ant)

Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Berkas Diterima KPU, Paslon Ibnu Sina-Ariffin Optimis Menangi Pilwali Banjarmasin 2020
apahabar.com

Politik

Pilkada Kotabaru Kena Tunda, Zairullah Tak Mau Mengendur
apahabar.com

Politik

Tahapan Pilkada Dimulai, KPU Banjar Kekurangan APD
apahabar.com

Politik

Masuk Bursa Calon Ketua DPRD Kalsel, Intip Respon Hasanudin Murad
apahabar.com

Politik

Pilpres 2019: Floating Voters Kalsel Dominan Milenial
apahabar.com

Politik

Pembelotan PAN Kalsel, Pengamat: Pragmatis Bukan Ideologis
apahabar.com

Politik

Moderator Debat Capres: Anisha Pilih Blazer, Tommy Tjokro Jas Khusus
apahabar.com

Politik

Pengamat: Demokrat Kian Gamang!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com