Polisi Dalami Kaburnya Habib Rizieq dari Rumah Sakit Ummi Nekat Menjambret Wanita di Siang Bolong, Pemuda Kotabaru Diringkus Tim Macan Bamega Sadis! Begal Mobil Carteran di Pelaihari Buang Jasad Korban ke Hutan Sawit BREAKING NEWS Legenda Barito Putera Yusuf Luluporo Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Penghapusan Tarif Air 10 Kubik, Aspirasi yang Ditelikung Petahana Banjarmasin

- Apahabar.com Kamis, 17 September 2020 - 17:30 WIB

Penghapusan Tarif Air 10 Kubik, Aspirasi yang Ditelikung Petahana Banjarmasin

Kebijakan populis dalam politik adalah biasa saja. Foto: Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Ada yang menarik di balik keputusan Wali Kota Ibnu Sina yang tiba-tiba mencabut kebijakan tarif dasar air minum.

Dari penelusuran media ini, rupanya aspirasi dari pelanggan untuk menghapus kebijakan tarif kontroversial itu lebih dulu disuarakan ke salah satu bakal calon (bacalon) wali kota lain.

Alih-alih mengampanyekannya sebagai visi-misi, gerak bacalon tersebut kalah cepat oleh Ibnu Sina.

Kemarin, Ibnu Sina selaku wali kota Banjarmasin sekaligus bakal calon petahana di Pilwali Banjarmasin 2020 mengumumkan penghapusan tarif kontroversial itu. Didampingi Dirut Bandarmasih Yudha Ahmadi, Ibnu menegaskan kebijakan satu kubik bayar 10 kubik resmi dihapus.

“Paslon kita sepakat tapi dia lambat mengekspos. Jadi ini kemungkinan ancang ancang saya terdengar oleh tim Pak Ibnu,” ujar Ketua Forum Pelanggan Air Minum (Forpam) Kalsel Sunardi kepada apahabar.com, Kamis (17/9).

Medio 2017 silam, PDAM Bandarmasih membuat kebijakan tarif dasar pemakaian air bersih minimum 10 kubik itu. Acuan Pemkot kala itu adalah Permendagri Nomor 71 tahun 2016 tentang penentuan tarif air minum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Air Minum.

Ibnu, kata dia, sebenarnya memiliki waktu yang panjang untuk menghapus kebijakan itu. Menjelang suksesi di pemerintahan Banjarmasin, Forpam pun berinsiatif memberikan masukan ke semua bacalon agar nantinya mereka yang terpilih dapat menghapus kebijakan satu kubik bayar 10 kubik itu.

Di Banjarmasin, ada empat bakal pasangan calon yang bakal bertarung di Pilwali Banjarmasin 2020, termasuk duet Ibnu Sina-Ariffin. Selain Ibnu Sina, Sunardi mengaku cukup mengenal Abdul Haris Makkie. Termasuk Ananda.

“Semua berteman,” jelas dia.

Khusus untuk Ibnu, Forpam sudah terlampau sering menyampaikan aspirasi terkait tarif minimum air baku namun baru dicabut jelang suksesi pemerintahan.

apahabar.com

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih memutuskan untuk menarik kebijakan dasar pemakaian minimum 10 kubik. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

Namun Sunardi tak mau ambil pusing terkait momen kebijakan tersebut diambil bertepatan dengan Pilkada Serentak 2020.

Yang terpenting, kata dia, penghapusan kebijakan tarif minimum ini mampu meringankan beban pelanggan di tengah pandemi Covid-19.

Menilik lebih jauh, siapapun yang terpilih nanti tak serta merta mengikuti Permendagri Nomor 71/2016 dan PP 122/2015. Seperti PDAM Intan Banjar.

Andaikata tarif minimum diberlakukan di Kabupaten Barito Kuala, menurutnya, masih bisa dimaklumi. Pasalnya daerah itu bisa menutupi biaya produksi distribusi air bersih yang disalurkannya ke pelanggan.

“Yang lain tidak, karena mereka sadar diri tidak mampu melayani ful pelanggannya,” ucapnya.

Sementara ini penerapan tarif minimum hanya diberlakukan di dua daerah Kalsel. Selain Banjarmasin, ada nama Kotabaru.

“Tidak wajib dilaksanakan semua PDAM. Itu sunah aja jadi tidak harus,” tegasnya.

Sebagai alternatif pengganti adalah menambah penyertaan modal dari pemerintah pusat, Pemprov Kalsel, dan Pemkot Banjarmasin.

“Kenapa pencabutan tidak dari dulu, waktu banyak yang protes,” ucapnya.

Penarikan kebijakan pemakaian tarif dasar 10 kubik ini dapat meringankan beban masyarakat khususnya rumah atau toko yang tidak ditinggali pemiliknya.

“Ini supaya pelanggan menggunakan air yang dikelola PDAM,” katanya.

Lebih jauh, dia melihat bahwa keputusan ini juga takkan memberatkan biaya operasional PDAM Bandarmasih.

Malahan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kategori pelanggan A.1.1. Nah, jumlah pelanggan ini selalu bertumbuh setiap tahunnya.

“Karena PDAM ini perusahaan milik daerah jadi misi sosialnya lebih tinggi daripada mencari keuntungan,” imbuhnya.

Selain itu, kata Sunar, pendapatan tertinggi PDAM masih ditopang pelanggan potensial. Seperti Duta Mall, hotel dan sebagainya.

“Itu yang menutupi biaya produksi pelanggan MBR. Mereka sebenarnya dapat subsidi dari pelanggan potensial,” ucapnya.

Sunar mengapresiasi keputusan Ibnu Sina untuk mencabut tarif dasar 10 kubik sebagai suara pelanggan yang lama tersakiti.

“Ada momen pelanggan yang sesuai dengan pemakaian di bawah 10 kubik. Jadi merasa diringankan,” pungkasnya.

Dongkrak Elektabilitas 

Keputusan Wali Kota Ibnu Sina mencabut tarif dasar pemakaian air minimum 10 kubik itu terkesan dadakan.

“Maka tentu kita tidak akan bisa mengabaikan bahwa kebijakan ini pastilah tidak lepas dari adanya kepentingan politik untuk mencitrakan bahwa sang petahana punya kepedulian tinggi terhadap warga,” ujar Pengamat Kebijakan Publik, Subhan Syarif dihubungi apahabar.com, Kamis (17/9).

Meski begitu, Subhan menilai langkah yang diambil ini cukup tepat, apalagi dalam momentum Pilkada Serentak 2020 yang notabene Ibnu tampil sebagai bakal calon petahana.

“Masalahnya tinggal publik menilai hal kebijakan tersebut,” ucap dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin ini.

Publik, atau pemilih cerdas, kata Subhan, tentu akan bertanya-tanya akan kebijakan baru ini.

“Mengapa baru saat ini melakukan kebijakan tersebut? Kenapa tidak saat 3 atau 4 bulan lalu ketika awal wabah dan PSBB mulai diberlakukan?” sambungnya.

Adapun hal mendasar bahwa alasan Ibnu menghapus kebijakan yang sudah berjalan 3 tahun belakangan itu guna meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Penghapusan, menurut Ibnu saat mengumumkan resmi kebijakan tarif dasar PDAM Bandarmasin, juga untuk memberikan keadilan kepada warga Banjarmasin. Jika demikian, Subhan memandang, bahwa kebijakan satu kubik bayar 10 kubik memang benar sangat memberatkan masyarakat.

“Maka kita bisa artikan bahwa tanpa sadar petahana di waktu lalu telah melakukan pembiaran terhadap kebijakan yang tidak berkeadilan,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Ombudsman perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid, menilai sah-sah kebijakan itu diambil Ibnu Sina sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar.

“Sah-sah saja, berarti dia pandai memanfaatkan momentum,” kata Majid dihubungi apahabar.com, Kamis (17/9) pagi.

Walau begitu, Majid menilai kebijakan ini tentunya menguntungkan dan berpihak pada sisi masyarakat.

“Kebijakan populis, itu dalam politik biasa saja. Pasti ada sangkut pautnya dengan Pilkada, tetapi momentum itu dimanfaatkan dan bersamaan menguntungkan masyarakat,” nilainya.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Objek Wisata Tahura Sultan Adam Masih Ditutup
apahabar.com

Kalsel

Pemprov Kalsel Siapkan Dana Rp 15 M Bangun Masjid Bambu di Kiram
apahabar.com

Kalsel

Serikat Pekerja Minta Dewan Kota Mengerti Keluhan Buruh
apahabar.com

Kalsel

Membandingkan Harta Kekayaan Paman Birin di Pilgub Kalsel 2015 dan 2020
Islam Sangat Vital Terhadap Lingkungan, Santri Jangan Abai

Kalsel

Islam Sangat Vital Terhadap Lingkungan, Santri Jangan Abai

Kalsel

VIDEO: Cempaka Kembali Terendam, Puluhan Orang Dievakuasi
apahabar.com

Kalsel

Masih Banyak Pengunjung dan Pedagang di Pasar Tidak Kenakan Masker
apahabar.com

Kalsel

BMKG: Kalsel, Waspada Potensi Hujan dan Angin Kencang Hari Ini!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com