ga('send', 'pageview');
Identitasnya Dikantongi, Polisi Buru Dalang Perampokan Brutal di Kotabaru VIDEO: Menegangkan, Detik-Detik Warga Kotabaru Rebut Jasad dari Mulut Buaya Kronologi Warga Kotabaru Rampas Jasad Ketua RT dari Mulut Buaya Enam Mayat WNI di Pantai Johor Malaysia, Diduga Pekerja Ilegal Baliho Jagoannya Ditutupi Paslon Lain, Relawan Cuncung-Alpi Tunjukkan Sikap Santun

Pilkada Kalsel 2020, Sederet Sanksi Menanti Polisi yang Tak Netral

- Apahabar.com Rabu, 9 September 2020 - 11:43 WIB

Pilkada Kalsel 2020, Sederet Sanksi Menanti Polisi yang Tak Netral

Anggota kepolisian dilarang melakukan kegiatan politik praktis. Foto: Merdeka.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Anggota Polri khususnya di Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta untuk bersikap netral selama perhelatan Pilkada Serentak 2020.

“Kita menjamin polisi netral di Pilkada Serentak Kalsel 2020 ini,” ujar Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochammad Rifai kepada apahabar.com, Rabu (9/9) pagi.

Netralitas Polri sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2020 Ayat 2 disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Baca juga :  Hari Pertama Penegakkan Perbup HST, 25 Warga Disanksi

Bahkan dalam Ayat 2 belied tersebut ditegaskan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

“Ini sudah sesuai UU Polri,” tegas polisi berpangkat melati tiga ini.

Kombes Rifai menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi kepada setiap anggota Polri yang bersikap tidak netral di Pilkada Serentak Kalsel 2020. Baik sanksi berat, proses disiplin, etik bahkan pidana.

“Ini akan terus diawasi Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalsel,” pungkasnya.

Selain itu netralitas Polri juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Baca juga :  Kemenhub Terbitkan Aturan Keselamatan Bersepeda, Simak Tanggapan Wakil Ketua DPRD Kalsel

Dalam belied tersebut diatur sejumlah larangan bagi anggota kepolisian sebagai upaya memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 5 huruf b PP Nomor 2 tahun 2003 disebutkan, anggota kepolisian dilarang melakukan kegiatan politik praktis.

Dalam pasal 6 aturan yang sama, diatur pula beberapa larangan bagi anggota kepolisian selama melaksanakan tugas, salah satunya menyalahgunakan wewenang.

Sekadar diketahui, Pilkada Serentak Kalsel 2020 dilaksanakan di tujuh kabupaten atau kota dan satu provinsi. Di antaranya Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Bumbu, Kotabaru dan tingkat provinsi Kalsel.

Editor: Fariz Fadhillah

Reporter: Muhammad Robby - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Diprotes, Pemkot Banjarmasin Melunak Soal Penutupan Pasar?
apahabar.com

Kalsel

Berkas Lengkap, Eks Pemred Banjarhits Pindah Tahanan
apahabar.com

Kalsel

Pemkab Banjar Rencanakan Pemindahan Pasar Terapung Lok Baintan
apahabar.com

Kalsel

Begini Keterangan Hiswana Migas Pasca Terbakarnya Kantor SPBU Teluk Dalam
apahabar.com

Kalsel

Polisi Banjarmasin Buru OTK, Penusuk Remaja di Cafe Arwana
apahabar.com

Kalsel

Polisi Gelar Sosialisasi Pendisiplinan Pergub di Pasar Mekarsari
apahabar.com

Kalsel

Antisipasi Tindak Kejahatan Malam, Polres Tanbu Galakkan ‘Blue Light Patrol’ 
apahabar.com

Kalsel

Heboh, Ratusan Pengunjung Duta Mall Banjarmasin Berebut Tangan Jokowi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com