Kronologi Lengkap Ambruknya Pilar Jembatan HKSN Banjarmasin Versi Pemerintah VIDEO: Detik-Detik Evakuasi Pekerja Proyek Jembatan HKSN Banjarmasin Pilar Ambruk, Jembatan HKSN Banjarmasin Jadi Tontonan Warga Pilu Bocah Difabel Yatim di Kotabaru, Sekolah Lagi Berkat Bantuan Polisi Dermawan Breaking News: Pengundian Nomor Urut Pilkada Tanbu, Cuncung-Alpiya Datang Paling Awal

Pilkada Serentak 2020, ASN Diperingatkan Tak Terima Suap

- Apahabar.com Rabu, 9 September 2020 - 12:36 WIB

Pilkada Serentak 2020, ASN Diperingatkan Tak Terima Suap

Ilustrasi suap. Foto-Tribunnews.com

apahabar.com, JAKARTA – Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan aparatur sipil negara untuk waspada terhadap praktik suap pada Pilkada Serentak 2020.

Dia menegaskan pemberi suap dan penerima sama-sama melakukan korupsi.

“Berdasarkan data tahun 2018 sewaktu saya bertugas sebagai deputi penindakan KPK, sebanyak 30 kali KPK melakukan OTT dengan 122 tersangka dan 22 kepala daerah, terkait tindak pidana korupsi berupa suap menyuap,” kata Ketua KPK RI, Firli Baduri, melalui press rilis yang diterima apahabar.com, Rabu (9/9).

Dari data empiris menunjukan tindak pidana terbanyak yang ditangani KPK adalah perkara suap menyuap yang sering terjadi dan mewarnai perhelatan Pilkada.

“Kami mengingatkan jikalau hal itu terjadi, maka KPK akan menjerat mereka baik penerima maupun pemberi suap dengan Pasal 5 UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001, dengan kurungan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 Juta dan paling banyak Rp 250 Juta,” jelasnya.

Baca juga :  Hari Tani Nasional: Gerakan Massa di Kantor Gubernur Kalsel, Laporkan Anjloknya Harga Produk Pertanian

Di samping tindak pidana korupsi berupa suap menyuap, hal lain yang rentan terjadi dalam tahapan Pilkada adalah gratifikasi.

Untuk itu KPK telah membangun sistem pelaporan gratifikasi online. Bagi pegawai negeri (ASN) atau penyelenggara negara yang ingin melaporkan hadiah terkait fungsi, tugas dan jabatannya, silahkan mengakses tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau hubungi Layanan Informasi Publik di nomor telepon 198.

Pelaporan gratifikasi juga dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL KPK) yang dapat diunduh di Play Store datau App Store dengan kata kunci GOL KPK. Laporan juga bisa dikirim melalui surat elektronik ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK.

Baca juga :  Dapat Nomor Urut 1, Saidi Mansyur Ingin Ulang Sukses Pilbup Banjar 2020

Selain akses-akses tersebut, pelaporan juga bisa juga dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi di instansi masing-masing, kemudian akan diteruskan kepada KPK.

“Kepada rekan-rekanku penyelenggara negara, aparatur pemerintah baik di pusat dan di daerah, serta para peserta Pilkada 2020, mari kita patrikan nilai kejujuran dan kebenaran didalam hati dan pikiran kita, dimana kejujuran adalah kesederhanaan yang paling berharga dan kebenaran akan selalu berteriak memekakkan telinga dari bisikan dan rayuan kejahatan korupsi,” pinta Firli.

Dirinya berharap Pilkada Serentak 2020 dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah dan berintegritas, sehingga dapat mewujudkan semua cita-cita dan harapan para pendiri bangsa.

Editor: Puja Mandela

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Aliansi Relawan Jokowi Harapkan Rekonsiliasi Usai Pemilu
apahabar.com

Nasional

Kontak Tembak di Arwanop, Satu Anggota Brimob Tewas

Nasional

Kamis Berdarah di HSS, Suami Tikam Istri hingga Tewas!
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dipercepat
apahabar.com

Nasional

Bupati Sidoarjo Tak Tahu Kasus yang Membuatnya Ditangkap KPK
apahabar

Nasional

KH Ma’ruf Amin dan Kiprahnya
apahabar.com

Hiburan

Hari Ini, Stand Up Comedy Indonesia di Cafe Rumah The PanasDalam
apahabar.com

Nasional

Disaat Iran-AS Memanas, Jokowi Kunjungi Abu Dhabi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com