Subuh Hilang Kontak, Seorang Pria di Telaga Biru Banjarmasin Ditemukan Jadi Mayat Dapat Hidayah, Warga Binaan Lapas Balikpapan Ini Ketika Bebas Ingin Jadi Guru Ngaji Simpan Sabu di Lipatan Kasur, Warga Kelayan Banjarmasin Ini Mati-matian Tak Mengaku Lindungi Hak Konsumen, SPBU Banjarmasin Ditera Ulang KMP JM II Nyaris Tenggelam, Tim SAR Gabungan Kotabaru Bersiap Evakuasi

PKPU Nomor 4/2017 Diubah, Kepala Daerah Kampanye Pilkada Serentak 2020 Tak Perlu Cuti

- Apahabar.com Sabtu, 12 September 2020 - 11:09 WIB

PKPU Nomor 4/2017 Diubah, Kepala Daerah Kampanye Pilkada Serentak 2020 Tak Perlu Cuti

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. Foto-Detik.com

apahabar.com, JAKARTA – Peraturan KPU atau PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye Pilkada akan diubah. Dalam draf perubahan PKPU diatur kepala daerah yang ikut kampanye pilkada tak perlu cuti, melainkan hanya cukup izin kampanye.

Hal tersebut tertuang dalam draf perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 63. Semula Pasal 63 PKPU tersebut mengatur agar kepala daerah, seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat mengikuti kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan negara.

Tetapi, KPU dalam draf perubahan PKPU tersebut mengubah ketentuan itu, yakni kepala daerah yang akan mengikuti kampanye pasangan calon kepala daerah lainnya menjadi hanya perlu mengajukan izin kampanye. Adapun alasan pengubahan tersebut adalah menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 70 ayat 2 UU 10 Tahun 2016.

“Betul. Uraiannya ada pada rancangan Pasal 63,” kata komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat mengonfirmasi pertanyaan kepala daerah yang akan mengikuti kampanye tak perlu izin cuti, melainkan hanya izin kampanye, Sabtu (12/9/2020).

Adapun bunyi Pasal 63 perubahan PKPU tersebut sebagai berikut:

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin Kampanye di luar tanggungan Negara.

(2) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye.

Perihal usulan KPU tersebut telah disampaikan dalam uji publik rancangan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 kemarin. Adapun Pasal 70 ayat 2 UU 10 tahun 2016 yang menjadi alasan perubahan PKPU tersebut mengatur tentang kampanye pasangan calon pilkada dilarang melibatkan pejabat BUMN, BUMD, ASN, anggota kepolisian, anggota TNI hingga kepala desa. Sementara, itu kepala daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai ketentuan undang-undang.

KPU menegaskan kepala daerah petahana yang mencalonkan kembali di pilkada daerahnya wajib mengajukan izin cuti kampanye. Hal tersebut sudah diatur di Pasal 64 PKPU 4 Tahun 2017, tetapi dalam rancangan perubahannya, KPU menambahkan frasa ‘yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti kampanye’.

Berikut ini bunyi draf perubahan Pasal 64 PKPU 4/2017:

Pasal 64

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Wali kota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.

(2) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa kampanye.

Raka mengatakan sejatinya KPU terbuka terhadap masukan masyarakat mengenai perubahan PKPU tersebut. KPU berharap draft tersebut juga segera disahkan agar dapat menjadi pedoman kampanye pilkada di masa pandemi Covid-19. (Dtk)

Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Landasan Ditutup, Tiga Penerbangan di Pontianak Terdampak
apahabar.com

Nasional

Sembilan Korban Meninggal Akibat Banjir di Sulsel
apahabar.com

Nasional

KPU: Quick Count Hanya Referensi Perhitungan Suara
apahabar.com

Nasional

Banjir Jabodetabek Sudah Renggut 16 Nyawa Warga!
apahabar.com

Nasional

Mengenal Pahlawan di Uang Kertas Rupiah
Polda Metro Jaya

Nasional

Polda Metro Jaya Buru Pelaku yang Melukai 2 Polisi
apahabar.com

Nasional

Tiga Mobil Mewah Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Madiun Dilelang
apahabar.com

Nasional

Viral Video Jembatan Dermaga Feri Panajam Roboh, Cek Faktanya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com