Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 275.213, Letjen Doni Sebut OTG Silent Killer Buron, Suami Penggorok Istri di Kintap Tala Kuasai Medan Pelarian KDRT di Kintap Tala: Cemburu, Suami Tebas Leher Istri Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2020, Live Trans7, Kans Rossi Podium Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2020, Morbidelli Pole Position, Rossi Start Ketiga, Live Trans7

PKPU Nomor 4/2017 Diubah, Kepala Daerah Kampanye Pilkada Serentak 2020 Tak Perlu Cuti

- Apahabar.com Sabtu, 12 September 2020 - 11:09 WIB

PKPU Nomor 4/2017 Diubah, Kepala Daerah Kampanye Pilkada Serentak 2020 Tak Perlu Cuti

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. Foto-Detik.com

apahabar.com, JAKARTA – Peraturan KPU atau PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye Pilkada akan diubah. Dalam draf perubahan PKPU diatur kepala daerah yang ikut kampanye pilkada tak perlu cuti, melainkan hanya cukup izin kampanye.

Hal tersebut tertuang dalam draf perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 63. Semula Pasal 63 PKPU tersebut mengatur agar kepala daerah, seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat mengikuti kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan negara.

Tetapi, KPU dalam draf perubahan PKPU tersebut mengubah ketentuan itu, yakni kepala daerah yang akan mengikuti kampanye pasangan calon kepala daerah lainnya menjadi hanya perlu mengajukan izin kampanye. Adapun alasan pengubahan tersebut adalah menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 70 ayat 2 UU 10 Tahun 2016.

“Betul. Uraiannya ada pada rancangan Pasal 63,” kata komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat mengonfirmasi pertanyaan kepala daerah yang akan mengikuti kampanye tak perlu izin cuti, melainkan hanya izin kampanye, Sabtu (12/9/2020).

Baca juga :  Awal Tahun Depan, Arab Saudi Berencana Terbitkan Kembali Visa Turis

Adapun bunyi Pasal 63 perubahan PKPU tersebut sebagai berikut:

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin Kampanye di luar tanggungan Negara.

(2) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye.

Perihal usulan KPU tersebut telah disampaikan dalam uji publik rancangan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 kemarin. Adapun Pasal 70 ayat 2 UU 10 tahun 2016 yang menjadi alasan perubahan PKPU tersebut mengatur tentang kampanye pasangan calon pilkada dilarang melibatkan pejabat BUMN, BUMD, ASN, anggota kepolisian, anggota TNI hingga kepala desa. Sementara, itu kepala daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai ketentuan undang-undang.

Baca juga :  Cabup Banjar Andin Sofyanoor Siap Prioritaskan Aksen Jalan Pertanian

KPU menegaskan kepala daerah petahana yang mencalonkan kembali di pilkada daerahnya wajib mengajukan izin cuti kampanye. Hal tersebut sudah diatur di Pasal 64 PKPU 4 Tahun 2017, tetapi dalam rancangan perubahannya, KPU menambahkan frasa ‘yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti kampanye’.

Berikut ini bunyi draf perubahan Pasal 64 PKPU 4/2017:

Pasal 64

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Wali kota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.

(2) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa kampanye.

Raka mengatakan sejatinya KPU terbuka terhadap masukan masyarakat mengenai perubahan PKPU tersebut. KPU berharap draft tersebut juga segera disahkan agar dapat menjadi pedoman kampanye pilkada di masa pandemi Covid-19. (Dtk)

Editor: Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Indo Barometer Ragu Susunan Kabinet Langsung Diumumkan Usai Pelantikan

Nasional

Menggigil hingga Sakit Kepala, Mungkin Gejala Baru Covid-19
apahabar.com

Nasional

Kapan Covid-19 Berakhir? Simak Prediksi dari 27 Negara Termasuk Indonesia
apahabar.com

Nasional

Pakai Masker, Jokowi Salat Jumat di Masjid Istana
apahabar.com

Nasional

Menkominfo Minta Masyarakat Video Penembakan Masjid di New Zealand
apahabar.com

Nasional

Hadiri Rakerda di Kalsel, Caketum Hipmi Mardani H Maming Minta Restu
apahabar.com

Nasional

Dua Mobil Tangki Pertamina Dibajak! Sopirnya Diancam dan Dipaksa Turun
apahabar.com

Nasional

51 Orang di Kawasan Tambang PT Freeport Positif Covid-19
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com