Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 275.213, Letjen Doni Sebut OTG Silent Killer Buron, Suami Penggorok Istri di Kintap Tala Kuasai Medan Pelarian KDRT di Kintap Tala: Cemburu, Suami Tebas Leher Istri Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2020, Live Trans7, Kans Rossi Podium Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2020, Morbidelli Pole Position, Rossi Start Ketiga, Live Trans7

Politik Uang dan Netralitas ASN Jadi Atensi Bawaslu Kota Banjarbaru

- Apahabar.com Kamis, 10 September 2020 - 15:04 WIB

Politik Uang dan Netralitas ASN Jadi Atensi Bawaslu Kota Banjarbaru

Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru Dahtiar saat ditemui awak media di KPU Banjarbaru, Kamis (10/9). Foto-apahabar.com/Nurul Mufidah

apahabar.com, BANJARBARU – Bawaslu Kota Banjarbaru fokus tangani dua isu yakni politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Terkait dengan netralitas ASN TNI Polri tentu saja ada mekanisme penanganan pelanggaran yang harus kami jalankan. Jika di kemudian hari diketahui ada oknum yang tidak menjalankan kode etik maupun profesional dalam pelayanan, misal berpihak pada salah satu Paslon,” ujar Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru Dahtiar saat ditemui awak media di KPU Banjarbaru, Kamis (10/9).

Jika didapati ketidak netralan ASN, sambung Dahtiar, maka masuk dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan dan dapat diproses Bawaslu Kota Banjarbaru.

Baca juga :  Viral, Pernikahan Pemuda Lajang dengan 'Luna Maya' Nenek Usia 62 Tahun di Buntok

Bawaslu, kata Dahtiar juga diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) sehingga tidak ada negosiasi terhadap pelaku praktek politik uang maupun abdi negara yang tidak profesionalitas.

“Kami maupun KPU itu nanti diawasi oleh DKPP, jadi kalau misalnya ada ditemukan ASN tidak netral, maka bisa dilaporkan kepada DKPP,” jelasnya.

Dahtiar mengingatkan baik Paslon, pendukung, maupun penyelenggara wajib menjalankan protokol kesehatan dalam menjalankan rangkaian Pilkada 2020. Bahkan pada saat debat paslon nantinya, dalam ruangan dibatasi hanya 50 orang.

Baca juga :  Hasil MotoGP Catalunya 2020, Quartararo Juara, Rossi Jatuh, Joan Mir Podium Kedua

Aturan itu, kata Dahtiar, tertuang dalam peraturan KPU No 6 maupun peraturan KPU No 10 tahun 2020.

“Di mana semua tahapan Pilkada mulai pendaftaran, kampanye, pungut hitung sampai dengan selesai harus dengan menerapkan protokol kesehatan. Misalnya di tahapan kampanye ada debat itu dibatasi hanya 50 orang maksimal dalam ruangan, sehingga nanti itu 50 akan dibagi 3 oleh Paslon,” pungkasnya.

Editor: Muhammad Bulkini

Reporter: Nurul Mufidah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Pilgub Kalsel, Golkar Rilis 7 Nama Pendamping Paman Birin
apahabar.com

Politik

Viral Prabowo Marah-Marah, Ini Jawaban BPN
apahabar.com

Politik

Peroleh 40.397 Dukungan, Andin-Guru Oton Melenggang ke Pilbup Banjar
apahabar.com

Politik

Ditinggal PAN, Tak Goyang Posisi Prabowo-Sandi
apahabar.com

Politik

Pengamat Prediksi Silaturahmi Politik 4 Tokoh Berkaitan Pemilu 2024
apahabar.com

Politik

Petinggi Gerindra Sebut Akan Tetap Menjadi Oposisi
apahabar.com

Politik

Golkar Tak Menyoal Bakal Calon Kepala Daerah Sosialisasi di Sosmed
apahabar.com

Politik

Pilgub Kalteng 2020, Pengamat: Parpol Masih Cari Sosok ‘Avatar’
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com