Jokowi Telepon Paman Birin, TNI Terjunkan Kopaska hingga Puluhan Perahu Karet Kapolres Balangan Siap Salurkan Bantuan Adaro ke Masyarakat Terdampak Banjir Tiba di Kalsel, Panglima TNI Marsekal Hadi Tinjau Banjir di Objek Vital BPBD Kapuas Kembali Ingatkan Warga, Waspada Cuaca Ekstrem Bantu Warga Terdampak Banjir, Sekretariat PDIP Kalsel Disulap Jadi Tempat Pengungsian

Selesaikan Masalah Pesangon PHK, RUU Cipta Kerja Masukkan Skema JKP

- Apahabar.com Minggu, 27 September 2020 - 20:37 WIB

Selesaikan Masalah Pesangon PHK, RUU Cipta Kerja Masukkan Skema JKP

Ilustrasi: pontas.id

apahabar.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Omnibus Law memasukkan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menyelesaikan permasalahan pesangon pemutusan hubungan kerja.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan skema baru itu sejalan dengan laporan World Bank yang mengutip data Sakernas BPS 2018.

Dalam laporan itu disebutkan, hanya 7 persen pekerja yang menerima pesangon sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Betul-betul (aturan pesangon) ini merugikan buruh. Oleh karena itu, pemerintah memikirkan skema baru untuk membantu dan menutupi persoalan ini. Skema itu menggunakan asuransi,” ujar Elen dalam rapat Panitia Kerja RUU Cipta Kerja di Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (27/9).

Dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, ada pasal tentang jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) tersebut dalam Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 18, dengan menyelipkan poin f yang sebelumnya belum pernah ada.

Elen menjelaskan bahwa isi poin f itu tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yaitu sebagai bentuk komitmen pemerintah agar buruh yang terkena PHK tidak terlalu lama mencari pekerjaan atau terlalu lama menyesuaikan dengan keadaan pekerjaan yang baru.

“Karena mungkin sifat pekerjaannya berbeda atau dia memerlukan sistem informasi atau fasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan baru. Ini belum ada (dalam UU Ketenagakerjaan),” kata Elen.

Karena itu, dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengatur agar selama pekerja yang terkena PHK mencari pekerjaan, pemerintah harus menjamin hak hidupnya.

Hak hidup yang diberikan pemerintah dalam berbagai bentuk antara lain seperti transfer dana kas atau dana tunai perbulan sampai pekerja PHK memperoleh pekerjaan.

“Tadi pak Pimpinan (Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas) sudah sampaikan hitungan waktu berapa lama pemerintah harus menanggung pekerja PHK dalam skema asuransi ini? Kami tentu harus diskusikan lebih lanjut,” kata Elen.

Hal itu menurut Elen, harus didiskusikan mengingat ada konsekuensi bahwa skema JKP akan menyerap Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar.

Selain transfer dana kas atau data tunai perbulan, dengan adanya JKP dalam RUU Omnibus Law membuat pemerintah harus juga menyiapkan pendidikan dan pelatihan (diklat) pekerja untuk meningkatkan skill dan kapasitas pekerja.

“Karena dia (pekerja) harus menyesuaikan dengan bentuk-bentuk pekerjaan yang baru. Apalagi kita (pemerintah dan DPR) telah sepakat, bahwa Indonesia sudah masuk industri 4.0,” kata Elen.
​​​​​​​
Terakhir, dengan JKP dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja membuat pemerintah harus memfasilitasi pekerja mendapat informasi pekerjaan atau menyalurkan pekerja PHK kepada pekerjaan baru.

“Jaminan yang tidak ada sebelumnya ini ditambahkan sehingga melengkapi jaminan-jaminan sosial (bagi pekerja) yang sudah ada (sebelumnya). Apakah jaminan hari tua, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian,” kata Elen.(ant)

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Mahfud Diserang Hoaks, Buya Syafii Maarif: Punya Darah Madura Jadi Dia Tegar
apahabar.com

Nasional

Alasan Penyebar Hoaks Surat Suara Belum Ditangkap
apahabar.com

Nasional

Kapolda Maluku Bantu Korban Busung Lapar
apahabar.com

Nasional

Kabar Duka, Satu Jemaah Haji Tapin Tutup Usia di Mekah
apahabar.com

Nasional

Polisi Lompat dari Jalan Layang Medan Diduga Mau Bunuh Diri
apahabar.com

Nasional

Wacana Kursus Pranikah Menko Muhadjir Tuai Kritikan, AMAN: Berhenti Turut Campur Terlalu Jauh
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Pandemi Tak Kurangi Kekhidmatan Detik-Detik Proklamasi

Nasional

Viral Video Pengunjuk Rasa Tendang Balik Tabung Gas Air Mata ke Arah Polisi : Best Moments is Real! Most Epic Volley
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com