Geger! Buaya Liar Masuk Kolam Musala SKJ Kotabaru [FOTO] Jumat Kelabu di Turunan Maut Rapak Balikpapan Eks TKP Penusukan Bakal Rumjab Wali Kota Banjarmasin Tebing Longsor di Panaan Tabalong, 1 Rumah Rusak Parah Detik-detik Tabrakan Horor di Balikpapan: 5 Tewas, Belasan Luka-Luka

Tangani Masalah Perdata, Pemkab Batola dan Kejari Jalin Kerja Sama

- Apahabar.com     Rabu, 23 September 2020 - 21:16 WITA

Tangani Masalah Perdata, Pemkab Batola dan Kejari Jalin Kerja Sama

Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, dan Kajari Batola, La Kanna, memperlihatkan nota kerjasama yang sudah ditandatangani. Foto-Istimewa

apahabar.com, MARABAHAN – Seandainya menghadapi masalah perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN), Pemkab Barito Kuala tak akan berjalan sendirian.

Seperti tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani, Rabu (23/9) siang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola siap memberikan bantuan.

Bantuan yang diberikan tersebut meliputi bantuan hukum, pertimbangan maupun pemberian pendapat hukum, serta tindakan hukum lainnya seperti menjadi mediator.

Kesepahaman yang ditandatangani Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, bersama Kajari Batola, La Kanna, berlangsung selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

“Kerja sama ini menandakan sinergi antara Pemkab dan Kejari Batola dalam merealisasikan kebaikan bersama, selain manifestasi dari Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004,” ungkap La Kanna.

Di samping berwenang melaksanakan kekuasaan negara dan penanganan perdata maupun TUN, Undang-Undang Nomor 16 itu juga mengamanahkan peningkatan dan kesadaran hukum masyarakat.

“Terkait peningkatan dan kesadaran hukum masyarakat, kami memiliki program sosialisasi seperti Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Madrasah dan Jaksa Menyapa,” papar La Kanna.

“Namun akibat pandemi Covid-19, semua program sosialisasi hukum tersebut terpaksa ditiadakan,” sambung pria berkacamata ini.

Sementara Noormiliyani berharap kerjasama dengan Kejari Batola tidak sebatas perkara perdata dan Tata Usaha Negara.

Terutama selama masa penanganan Covid-19, tidak sedikit peraturan yang terpaksa diubah dan disesuaikan dengan keadaan.

“Banyak program yang membutuhkan bimbingan hukum. Salah satunya bantuan-bantuan sosial yang melibatkan pemangku kepentingan hingga tingkat desa/kelurahan,” sahut Noormiliyani.

“Diperlukan banyak pertimbangan hukum, supaya kami tidak salah mengambil langkah,” tandas yang memiliki gelar akademik Sarjana Hukum ini.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Batola

Klaster Industri Berpotensi Tambah Kasus Covid-19 di Barito Kuala

Batola

Nikmati Sewa Ruko Pasar Handil Bakti, Mantan Wabup Batola Ditahan Kejaksaan

Batola

Masih Dalam Pencarian, Seorang Bocah Tenggelam di Anjir Muara Batola

Batola

Tiga Hari Pencarian, Korban Tenggelam di Desa Batik Ditemukan
PPKM

Batola

Bukan PPKM, Batola Pilih Perketat Pendisiplinan Protokol Kesehatan

Batola

Hindari Truk, Mobil Pengangkut Narapidana Terbalik di Sungai Tunjang Batola
Anjir Pasar Batola

Batola

Pick Up Versus Dua Motor di Anjir Muara Batola, Dua Pengendara Tewas

Batola

Tuntut Transparansi PT ABS, Polemik Plasma Sawit di Wanaraya Batola Mulai Dimediasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com