13 Menit di SDL, Jokowi Disambut Meriah Ribuan Pengungsi Banjir Kalsel Titah Jokowi di Mataraman Kalsel: Segera Perbaiki Jembatan BREAKING! Jokowi Tiba di Kalsel, Langsung Blusukan Bagi Sembako Hujan Deras, Ribuan Korban Banjir Nantikan Kedatangan Jokowi di SDL Geger! Kakek Tak Bernyawa di Bak Truk Trisaksti Banjarmasin

Tangani Masalah Perdata, Pemkab Batola dan Kejari Jalin Kerja Sama

- Apahabar.com Rabu, 23 September 2020 - 21:16 WIB

Tangani Masalah Perdata, Pemkab Batola dan Kejari Jalin Kerja Sama

Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, dan Kajari Batola, La Kanna, memperlihatkan nota kerjasama yang sudah ditandatangani. Foto-Istimewa

apahabar.com, MARABAHAN – Seandainya menghadapi masalah perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN), Pemkab Barito Kuala tak akan berjalan sendirian.

Seperti tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani, Rabu (23/9) siang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola siap memberikan bantuan.

Bantuan yang diberikan tersebut meliputi bantuan hukum, pertimbangan maupun pemberian pendapat hukum, serta tindakan hukum lainnya seperti menjadi mediator.

Kesepahaman yang ditandatangani Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, bersama Kajari Batola, La Kanna, berlangsung selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

“Kerja sama ini menandakan sinergi antara Pemkab dan Kejari Batola dalam merealisasikan kebaikan bersama, selain manifestasi dari Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004,” ungkap La Kanna.

Di samping berwenang melaksanakan kekuasaan negara dan penanganan perdata maupun TUN, Undang-Undang Nomor 16 itu juga mengamanahkan peningkatan dan kesadaran hukum masyarakat.

“Terkait peningkatan dan kesadaran hukum masyarakat, kami memiliki program sosialisasi seperti Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Madrasah dan Jaksa Menyapa,” papar La Kanna.

“Namun akibat pandemi Covid-19, semua program sosialisasi hukum tersebut terpaksa ditiadakan,” sambung pria berkacamata ini.

Sementara Noormiliyani berharap kerjasama dengan Kejari Batola tidak sebatas perkara perdata dan Tata Usaha Negara.

Terutama selama masa penanganan Covid-19, tidak sedikit peraturan yang terpaksa diubah dan disesuaikan dengan keadaan.

“Banyak program yang membutuhkan bimbingan hukum. Salah satunya bantuan-bantuan sosial yang melibatkan pemangku kepentingan hingga tingkat desa/kelurahan,” sahut Noormiliyani.

“Diperlukan banyak pertimbangan hukum, supaya kami tidak salah mengambil langkah,” tandas yang memiliki gelar akademik Sarjana Hukum ini.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Batola

Batola

Imbangi Kenaikan Harga Kedelai, Produsen Tempe di Batola Kurangi Bobot
Sekolah

Batola

Baru Sepekan Berjalan, Pembelajaran Tatap Muka di Batola Dihentikan
Pedayung Batola

Batola

Bantu Evakuasi Korban Banjir, Pedayung Batola Terjunkan Perahu Naga

Batola

Penuhi Standar Minimal, Sederet Pekerjaan Rumah Menunggu RSUD Batola Setara
apahabar.com

Batola

Perwira Polres Batola Bergeser Lagi, Kasat Reskrim Pindah ke Polres Tabalong
apahabar.com

Batola

Bantu Bayi Hidrosefalus, Bupati Batola Juga Tekankan Evaluasi Pelayanan Kesehatan
apahabar.com

Batola

IGD RSUD Abdul Aziz Marabahan Ditutup, Pasien Darurat Dirujuk ke Rumah Sakit Lain
apahabar.com

Batola

Progres Kutabamara di Batola, Dua Desa Sudah Terhubung Jalur Darat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com