Kecewa, Pengembang Pelaihari City Mall Ngadu ke Menkopolhukam Jalan Berlubang Km 88 Tapin Renggut Nyawa Pemuda HST Ortu Oke, Belajar Tatap Muka di SMP Banjarmasin Dimulai November Menhub Datang, Pengembangan Runaway Bandara Teweh Dibahas Kronologi Lengkap Petaka Lubang Maut di Tapin yang Tewaskan Pemuda HST

Tangani Masalah Perdata, Pemkab Batola dan Kejari Jalin Kerja Sama

- Apahabar.com Rabu, 23 September 2020 - 21:16 WIB

Tangani Masalah Perdata, Pemkab Batola dan Kejari Jalin Kerja Sama

Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, dan Kajari Batola, La Kanna, memperlihatkan nota kerjasama yang sudah ditandatangani. Foto-Istimewa

apahabar.com, MARABAHAN – Seandainya menghadapi masalah perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN), Pemkab Barito Kuala tak akan berjalan sendirian.

Seperti tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani, Rabu (23/9) siang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola siap memberikan bantuan.

Bantuan yang diberikan tersebut meliputi bantuan hukum, pertimbangan maupun pemberian pendapat hukum, serta tindakan hukum lainnya seperti menjadi mediator.

Kesepahaman yang ditandatangani Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, bersama Kajari Batola, La Kanna, berlangsung selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

“Kerja sama ini menandakan sinergi antara Pemkab dan Kejari Batola dalam merealisasikan kebaikan bersama, selain manifestasi dari Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004,” ungkap La Kanna.

Di samping berwenang melaksanakan kekuasaan negara dan penanganan perdata maupun TUN, Undang-Undang Nomor 16 itu juga mengamanahkan peningkatan dan kesadaran hukum masyarakat.

“Terkait peningkatan dan kesadaran hukum masyarakat, kami memiliki program sosialisasi seperti Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Madrasah dan Jaksa Menyapa,” papar La Kanna.

“Namun akibat pandemi Covid-19, semua program sosialisasi hukum tersebut terpaksa ditiadakan,” sambung pria berkacamata ini.

Sementara Noormiliyani berharap kerjasama dengan Kejari Batola tidak sebatas perkara perdata dan Tata Usaha Negara.

Terutama selama masa penanganan Covid-19, tidak sedikit peraturan yang terpaksa diubah dan disesuaikan dengan keadaan.

“Banyak program yang membutuhkan bimbingan hukum. Salah satunya bantuan-bantuan sosial yang melibatkan pemangku kepentingan hingga tingkat desa/kelurahan,” sahut Noormiliyani.

“Diperlukan banyak pertimbangan hukum, supaya kami tidak salah mengambil langkah,” tandas yang memiliki gelar akademik Sarjana Hukum ini.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Batola

Angin Kencang Mengamuk di Alalak, Puluhan Rumah Rusak
apahabar.com

Batola

Puluhan Tahun Sepi, Murnianti Tetap Berjualan di Pasar Handil Bakti
apahabar.com

Batola

Tahun Ajaran Baru, Berikut Protokol Kesehatan Sekolah di Batola
apahabar.com

Batola

Pemkab Batola Tepati Janji, Terminal Handil Bakti Mulai Dibongkar
apahabar.com

Batola

Berlangsung Serentak, Pemilihan BPD di Batola Pakai Mekanisme Baru
apahabar.com

Batola

Dirawat di Bapelkes, 6 Pasien Covid-19 dari Batola Sembuh
apahabar.com

Batola

Mengadu ke Bupati Batola, Pilihan Terakhir Ortu Bayi Jantung Bocor
apahabar.com

Batola

Tetap Nol Kasus, Tugas Berat Menunggu Tabukan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com