Kronologi Lengkap 2 Bocah asal Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi Belum Tentu Dibekap Sang Ibu, Biang Kematian 2 Bocah Benawa HST Jadi Misteri 16 Hari Anti-Kekerasan, Aktivis Perempuan Kampanyekan Kesetaraan Gender di Banjarmasin Suhu Tubuh Tinggi, Wali Kota Samarinda Positif Covid-19 Inalillahi, 2 Bocah di Batu Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi

14 LSM di Tala Demo Tuntut Aturan Perizinan Ditaati

- Apahabar.com Senin, 26 Oktober 2020 - 18:26 WIB

14 LSM di Tala Demo Tuntut Aturan Perizinan Ditaati

14 LSM menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tanah Laut. Foto-istimewa

apahabar.com, PELAIHARI – Puluhan orang yang tergabung dalam 14 LSM di Kabupaten Tanah Laut menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Pemda setempat, Senin (26/10) siang.

Mereka menuntut Manajemen PT Perembe segera menyelesaikan sejumlah Izin Pembangunan Pelaihari City Mal (PCM) yang menjadi pangkal permasalahan hingga terjadi penyegelan bangunan.

Salah satu orator aksi dari Rekam, Ahmad Yani meminta pemerintah daerah harus tegas terhadap PT. Parembe. Apabila melanggar aturan, kata dia, maka pihaknya atas nama masyarakat Tanah Laut berdiri paling depan menghadapinya.

“Kami meminta Parembe segera menyelesaikan perizinan membayar PBB dan menyelesaikan IMB. Apabila itu tidak dilakukan, maka tentunya akan merugikan daerah itu sendiri,” tegas Yani..

Aksi yang digelar di halaman kantor Bupati dikawal ketat aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Nampak menemui Massa Bupati Tanah Laut H Sukamta, Sekda Tala H Dahnial Kifli, dan Asisten Budang Ekobang Kesra H Ahmad Kharin.

Yani menambahkan, bersama LSM lain ia datang menyampaikan aspirasi untuk mendukung langkah yang sudah pemerintah daerah lakukan apabila tidak menyelesaikan PBB dan izin.

“Bukan kita menolak investor membangun daerah, tetapi aturan daerah yang berlaku diikuti, “katanya.

Ditambahkan Koordinator Kani, M Fahmi menjelaskan undang 1945 pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum.

“Jadi setiap aturan atau kebijakan yang diambil berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Presiden, gubernur hingga bupati mengambil kebijakan harus berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini Pemerintah Daerah Tanah Laut menjalankan aturan soal izin, IMB, PBB, dan izin lainnya untuk dipatuhi namun Parembe hingga kini belum memenuhi hal itu, maka tentu wajar Pemda menertibkan,” kata Kani.

Sementara dari LSM Anak Bangsa, Kamarudin mengatakan Pemerintah Daerah sudah sangat baik dalam menjalankan pemerintahan. Makanya kami sangat mendukung langkah pemerintah daerah Tanah Laut.

“Makanya apabila nanti ada yang mengganggu atau menentang kebijakan pemerintah daerah dalam menegakkan yang sudah benar, maka kami siap mengawal bahkan akan menurunkan massa jika ada yang mengganggu pemerintah,” ujarnya.

Menaggapi aksi tersebut, Bupati Tala Sukamta mengatakan Pemda terbuka untuk seluruh investasi siapapun yang berinvestasi di Tanah Laut, “Kita terbuka kita gelar karpet merah, tetapi harus investor yang bersungguh-sungguh untuk berinvestasi di Tanah Laut membuka lapangan kerja. Kesungguhan itu di mana adalah dengan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ia menjelaskan, perizinan harus diurus dilengkapi dengan baik. Pihaknya siap membantu. Bahkan dirinya ikut membantu investor dalam hal mencarikan tanah.

“Perijinannya kita permudah, tetapi ikuti prosedur yang ada di Tala ini. Tidak ada kita persulit, siapapun,” tegasnya.

Investor bersungguh sungguh berinvestasi semua permudah, sambungnya. Silakan dengan PTSP. Yang ingin izin lingkungan silakan dengan lingkungan hidup.

“Temui yang membidangi yang ahlinya jangan menemui yang tidak ahli dan bukan bidangnya,” katanya.

Ini hal yang penting, lanjutnya. Pihaknya terbuka untuk siapa pun. Tetapi jika melanggar, maka harus ditegakkan. Ini adalah perintah perundang-undangan yang harus dijalankan. Sebab kalau tidak, maka pemerintah itu pemerintah yang tidak adil yang melanggar hak-hak orang lain.

” Jadi saya kira di Tala tidak usah ada yang takut, bahkan untuk menyelesaikan perizinan silakan dengan Kepala Dinas tidak usah dengan Bupati. Kecuali ada masalah yang sulit dan harus diselesaikan dengan Bupati, maka Bupati akan mencarikan solusinya dalam berinvestasi, Jikalau ada masalah selain hal itu, maka saya kira itu hal yang terpisah,” bebernya.

“Saya terima kasih dukungan kawan-kawan LSM masyarakat Tanah Laut, mari kita jaga. Pemerintah tidak akan kuat tanpa dorongan dan dukungan masyarakat Tanah Laut. Makanya mari kita jaga Tanah Laut agar pembangunan semakin baik,” tambahnya.

Usai mendengarkan pesan bupati, perwakilan pendemo membacakan pernyataan sikap dan bergerak ke Proyek Pelaihari City Mall di Sarang Halang dengan memasang spanduk bertuliskan Meminta PT. Parembe untuk menyelesaikan kewajiban pajak, Ijin IMB, dan UKL/UPL. Setelah itu, mereka langsung membubarkan diri.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kab. Tanah Laut

Sukamta Minta Tim Penanggulangan Bencana Bekerja Lebih Efektif
apahabar.com

Kab. Tanah Laut

Pengusaha Tala Dapat Pendampingan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual
apahabar.com

Kab. Tanah Laut

Bupati Sukamta: Jadikan Momen Kemerdekaan sebagai Batu Lompatan
apahabar.com

Kab. Tanah Laut

Ratusan Mahasiswa Politeknik Tala Diwisuda, Simak Pesan Paman Birin
apahabar.com

Tanah Laut

Satukan Pemikiran Pemuda, Aliansi Tanah Laut Hebat Dibentuk
apahabar.com

Tanah Laut

Kabar Duka, Tokoh Pendiri Tanah Laut Wafat
apahabar.com

Kab. Tanah Laut

Hujan Deras, Merah Putih Tetap ‘Berkibar’ di Tala
apahabar.com

Tanah Laut

Di Tengah Pandemi, 104 Pejabat Administrator dan Pengawas Tala Dilantik
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com