Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Cerita Sukses Trader Forex Banjarmasin, Modal Rp 15 Juta Berangkatkan Umrah Keluarga 3 Jam Hujan Deras, Ratusan Rumah Warga Desa Miawa Tapin Kebanjiran Kisah Pilu Istri Korban Disambar Buaya di Kotabaru, Harus Rawat 4 Anak, 1 di Antaranya Berusia 6 Bulan Produksi Migas Kalimantan-Sulawesi Lampaui Target, Kok Bisa?

AMAN HSS Pertanyakan Jabatan Plt Damang Dayak Meratus Kalsel

- Apahabar.com Selasa, 20 Oktober 2020 - 09:53 WIB

AMAN HSS Pertanyakan Jabatan Plt Damang Dayak Meratus Kalsel

Pengurus Bidang OKK PD AMAN HSS, Dimas, yang juga seorang tokoh masyarakat adat dari Dusun Mawak, Desa Ulang, Kecamatan Loksado, Kabupaten HSS. Foto-dok.apahabar.com

apahabar.com, KANDANGAN – Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Hulu Sungai Selatan (HSS) mempertanyakan adanya seseorang yang mengaku sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Damang Adat Kalsel.

“Sepengetahuan para tokoh adat se-Kalsel, tidak pernah ada penunjukan Plt. Karena menunjuk Plt pun harus dilakukan musyawarah se-Kalsel,” ucap Dimas, Pengurus Bidang Organisasi Kaderisasi Kemasyarakatan (OKK) PD AMAN HSS, Senin (19/10) malam.

Dimas menyayangkan jika benar ada penunjukan Plt Damang, maka itu dilakukan secara sepihak. Menurutnya, tanpa dihadiri seluruh tokoh se-Kalsel, penunjukkan Plt Damang tidak memenuhi syarat dan tidak sah.

“Masa, semisal cuma dihadiri beberapa tokoh, lalu bapandiran (berbincang, red) di ruangan dan ditetapkan Plt,” ucap warga Dusun Mawak, Desa Ulang, Kecamatan Loksado itu, kepada apahabar.com.

Dimas menegaskan sepeninggal wafatnya Damang Ayal Kusal, jabatan Damang Kalsel masih kosong. Belum ada musyawarah resmi dalam penetapan pengganti maupun pengganti sementara.

Sebenarnya, kata dia, ada jabatan Wakil Damang di dalam organisasi tersebut. Namun, posisi itu juga sedang kosong.

“Selebihnya, tidak ada jabatan lain selain jabatan Damang Kabupaten,” jelasnya.

Dimas khawatir nama adat bahkan nama Kademangan dijual oleh oknum tertentu. Terlebih, untuk memanfaatkan keuntungan pribadi, dan menjual nama adat ke perusahaan.

Sebelumnya, terjadi pertemuan tokoh adat di Banjarmasin yang menghasilkan pernyataan sikap terkait adanya putusan sebuah organisasi kemasyarakatan (Ormas) dari luar Kalimantan Timur.

Ormas dari Kaltim itu menggelar sidang di Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyikapi tuduhan adanya perusahaan pertambangan yang dinilai melanggar hak adat dan hak ulayat masyarakat.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Sistem Zonasi, Bangun Sekolah Baru Jadi Jawaban Disdik Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Polisi Beber Penyebab Kematian Perempuan di Sungai Martapura
apahabar.com

Kalsel

Pencabul Santriwati di Ponpes Limpasu HST Segera Diadili
apahabar.com

Kalsel

Lagi, Polisi Ciduk Dua Pelangsir Ratusan Liter BBM di Amuntai
apahabar.com

Kalsel

Lagi, Oli Bekas Cemari Sungai di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Distribusi Hewan Kurban Lambat, RPH Banjarmasin Terancam Rugi
apahabar.com

Kalsel

Kapolresta Banjarmasin Ingatkan Kembali Fungsi Polri dalam Apel Jam Pimpinan
apahabar.com

Kalsel

PSBB Banjarmasin Diminta Tak Jadi Ajang Pencitraan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com