Hari Ini Kuota Internet Belajar Siswa dan Guru Dikirim Langsung ke Nomor Peserta, Berikut Besar Sibsidinya Ribuan Buruh Kepung DPRD Kalsel, Supian HK Janjikan Pertemuan dengan DPD-DPR RI Hasil Liga Champions, Real Madrid Dipermalukan Shakhtar Donetsk, Skor Akhir 3-2 Geger Pria di Kelumpang Kotabaru Tewas Diduga Disengat Ratusan Lebah Membeludak, Warga Barabai Terobos Kantor Disprindagkop Demi BLT

Anggota DPR RI Rifqynizamy Karsayuda Siap Pertanggungjawabkan UU Cipta Kerja di Hadapan Publik Kalsel

- Apahabar.com Minggu, 18 Oktober 2020 - 08:42 WIB

Anggota DPR RI Rifqynizamy Karsayuda Siap Pertanggungjawabkan UU Cipta Kerja di Hadapan Publik Kalsel

Sejumlah organisasi mahasiswa Kalsel hadir berdialog dengan Anggota Komosi V DPR RI asal Banua, M Rifqynizamy Karsayuda di salah satu kafe di Banjarmasin, Sabtu (17/10) malam. Foto-apahabar.com/Riyad Dafhi

apahabar.com, BANJARMASIN – Anggota DPR RI, asal Banua M Rifqynizamy Karsayuda menggelar acara dialog dengan sejumlah organisasi mahasiswa di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Acara yang bertema ‘Ngopi atau Ngobrol Pintar’ tersebut berlangsung di salah satu kafe bilangan Banjarmasin Timur, Sabtu (17/10) malam.

Pada kesempatan dialog tersebut, politisi muda itu memaparkan materi terkait Pemuda dan Banua di Masa Depan.

Tetapi, sebagai perwakilan rakyat Kalsel yang duduk di Senayan, Rifqynizamy pun terus dibuntuti oleh pertanyaan terkait pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Kepada awak media, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan siap pasang badan, membela agar UU Cipta Kerja ini tetap diberlakukan.

“Saya bertanggung jawab atas Omnibus Law ini. Tapi apabila memang nanti kenyataannya tidak baik, maka saya juga menjadi orang paling depan untuk merevisi,” katanya.

Sebab, menurutnya dalam aturan ini pemerintah malah memperbaiki persoalan yang selama ini dinilai tidak efektif dan tak efisien.

Rifqi, begitu sapaan akrabnya, mencontohkan pasal soal pemberian pesangon kepada pekerja yang diberhentikan.

Dalam menjelaskan, ia membandingkan UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan.

Pada UU Tenaga Kerja sebelumnya, kata dia, memang tertulis kalau ada pekerja yang diberhentikan maka perusahaan mesti membayar pesangon sebanyak 32 kali gaji.

Namun, ia melanjutkan, dari data Kementerian Ketenagakerjaan, yang membayar full 32 kali gaji itu hanya 7 persen dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia.

“Ini bukan rahasia umum, malah yang ada perusahaan selalu ngeles, bangkrut lah, ini lah, itu lah alasannya,” katanya.

Sehingga, kata dia, dengan adanya persoalan demikian, DPR RI pun mengambil jalan tengah, yakni perusahaan hanya diharuskan membayar sebanyak 25 kali gajih apabila memberhentikan pekerjanya.

“Nah, sebanyak 7 kalinya itu dibayarkan oleh negara. Jadi apabila terjadi kondisi terjelek, perusahaan tidak bisa membayar pesangon, paling tidak dia bisa mendapat 7 kali gaji,” katanya.

“Sekarang pertanyaannya, mau yang 32 atau 25? dibedah dengan benar,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, jika dahulu ada orang yang ingin menempuh upaya hukum lantaran tidak dibayarkan pesangonnya oleh perusahaan, dalam UU Tenaga Kerja, si pekerja hanya bisa menempuh upaya hukum perdata.

“Kalau di UU Cipta Kerja, perdata jalan, pidana juga jalan. Ada sanksi hukuman, orang [pimpinan perusahaan] bisa dipenjara kalau tidak membayarkan pesangongnya,” katanya.

“Apakah ini mundur atau lebih baik? Saya meyakini lebih baik, implementasinya mari kita kawal bareng,” tambahnya.

Dia menyebut, kesimpulan berpikir akan terlalu prematur, apabila hanya membandingkan soal angka, tanpa menelaah hal lainnya.

“Makanya saya selalu katakan ke publik, rasanya kalau kita masih pakai hati nurani, rasanya tidak ada satupun orang di republik ini mau membunuh saudaranya sendiri oleh suatu aturan legislasi, karena ini pertanggungjawaban kami sampai ke akhirat,” katanya.

Lebih jauh, ia menjelaskan terkait butir pasal dalam UU Cipta Kerja yang menyebut jika perusahaan tambang tidak lagi membayar royalti kepada pemerintah daerah yang ditambang.

“Itu tetap ada, tapi didistribusikan ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU),” katanya.

“Saya jamin, Insyaallah sama dan tidak akan berkurang apa yang diterima daerah. Kita kaji saja datanya,” tegasnya.

Kendati menjadi salah satu pihak yang setuju disahkannya UU Cipta Kerja, Rifqy tetap membuka diri untuk bertukar pikiran dengan siapapun yang kontra terhadap aturan ini.

Sementara itu, sejumlah mahasiswa dari organisasi di bawah naungan Cipayung Plus Banjarmasin nampak menghadiri dialog tersebut. Meski begitu, mereka tetap berprinsip untuk menolak dan menyayangkan disahkannya UU Cipta Kerja.

“Kita jelas menolak. Sebab melihat dari kajian-kajian selama ini oleh teman-teman di pusat dan daerah yang juga menolak,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banjarmasin, Muhammad Faisal Akbar.

Lebih jauh, Faisal menyampaikan, kalau pihaknya akan kembali menuntut para wakil rakyat untuk mempertanggungjawabkan UU Cipta Kerja.

“Insyaallah, Senin (19/10) kami akan menggelar dialog rakyat. Kami mengundang anggota dewan dari DPR RI, DPD RI asal Kalsel untuk mempertanggungjawabkan disahkannya Omnibus Law,” katanya.

Rifqinizamy sendiri mengaku akan siap berhadir dalam dialog tersebut.

“Saya akan berhadir kalau disehatkan badan dan tak ada aral melintang. Saya juga berharap teman kita asal Kalsel di DPR RI dan DPD RI juga bisa hadir,” katanya.

Sebab, kata dia, diminta untuk mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang sudah diputuskan, merupakan sesuatu yang sangat rasional.

“Kita tidak boleh lari, kita harus hadapi. Karena jangan sampai hanya di pemilu kita mencari suara, tapi pada saat report kinerja malah kita tidak siap bertanggung jawab,” katanya.

 

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Musim Corona, BLK Batola Hasilkan 150 Masker per Hari
apahabar.com

Kalsel

Kucurkan Dana Puluhan Juta, Pemkab Balangan Segera Rehab RTLH
Umat Katolik Kalsel Berbagi Paket Sembako dan Antiseptik

Kalsel

Umat Katolik Kalsel Berbagi Paket Sembako dan Antiseptik
apahabar.com

Kalsel

BPBD: Banjir Banjarbaru karena Jalur Air Tersumbat
apahabar.com

Kalsel

Mau SIM Gratis, Download Aplikasi Si Tala
apahabar.com

Kalsel

Konservasi di Tengah Sungai Barito, Kiat Adaro Melestarikan Bekantan
apahabar.com

Kalsel

HUT Satpam ke-38, Korps Kerah Putih Diminta Turut Kawal Situasi Aman di Tahun Politik
apahabar.com

Kalsel

Inflasi Kalsel Tembus 0,90 Persen, Imbas Gerakan 22 Mei?
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com