Begal Sadis Mengintai Sopir Travel, Simak Imbauan Tim Macan Kalsel  Vonis Mati Pembawa Sabu Ratusan Kilo di Tabalong, Terdakwa Langsung Banding Dihantam Covid-19, Pajak Hiburan Kota Banjarmasin 0 Persen! Pembantaian Sekeluarga di Sigi Sulteng, TNI Terjunkan Pasukan Khusus Berjuang untuk Keluarga, Legimin Tetap Semangat Jualan Kerupuk di Tengah Pandemi

Anggota Komisi IX DPR RI Apresiasi Pemerintah Tetapkan Batas Maksimal Biaya Swab Test

- Apahabar.com Sabtu, 3 Oktober 2020 - 14:56 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI Apresiasi Pemerintah Tetapkan Batas Maksimal Biaya Swab Test

Warga mengikuti swab test (tes usap) Covid-19 menggunakan mobil tes polymerase chain reaction (PCR) di Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (16/9/2020). Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang menetapkan batas tertinggi biaya swab test atau tes usap Covid-19.

Saleh Partaonan Daulay mengatakan dengan penetapan itu tes usap diharapkan dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

“Swab test ini kan sangat penting, masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan tes minimal sekali dua minggu. Jika harganya mahal, tentu masyarakat akan kesulitan,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/10).

Kebutuhan atas tes usap bukanlah untuk masyarakat segmen tertentu saja, tetapi kebutuhan seluruh masyarakat.

Sebab, Covid-19 menurut dia tidak pernah mengenal status sosial, oleh karena itu semuanya harus berhati-hati dan waspada.

“Bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah, diharapkan tetap dapat melakukan swab test, namun, biayanya disubsidi pemerintah,” kata saleh.

Kalau masyarakat menengah ke bawah dibebani dengan harga tes usap sebesar 900 ribu, tentu mereka akan kesulitan. Oleh sebab itu, menurut dia perlu ada anggaran negara untuk membantu masyarakat menengah ke bawah.

Kemudian, meskipun penetapan batas tertinggi harga tes usap itu mendapatkan apresiasi, namun dirinya menilai belum lengkap tanpa adanya sanksi tegas terhadap pelanggar yang menarik biaya lebih tinggi dari ketentuan.

Sanksi kepada fasilitas kesehatan dan laboratorium yang melanggar tidak tegas. Karena itu, kata dia dikhawatirkan aturan yang baik seperti ini tidak dapat berjalan dengan baik.

“Aturan ini sebaiknya diisi juga dengan sanksi. Dengan begitu, semuanya bisa mematuhi,” ujar Saleh.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Presiden Siapkan Puluhan Triliun Relaksasi Pembiayaan Petani-Nelayan
apahabar.com

Nasional

Bawaslu: Dukungan JMSI Dibutuhkan untuk Pilkada Bermartabat

Nasional

‘Tak Sengaja’ Bunuh Harimau Bunting, Halawa Dihukum 3 Tahun Penjara Plus Denda Rp100 Juta
apahabar.com

Nasional

90 Petugas KPPS Meninggal, KPU: Akan Diusulkan Dapat Santunan
apahabar.com

Nasional

Tabrak Pembatas Jalan Tol, Truk Besar Nyaris Terjatuh
apahabar.com

Nasional

Ditemui Stafsus Milenial Jokowi, BEM SI: Tak Sesuai Harapan
apahabar.com

Nasional

Kemendikbud Tegaskan Tak akan Mundurkan Tahun Ajaran Baru
apahabar.com

Nasional

Ethiopian Airlines Jatuh, Seorang Netizen Pernah Peringatkan tentang Max 8
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com