Keren, RSD Idaman Banjarbaru Ditetapkan Sebagai RS Unggulan Pelayanan KB Simakalama Pembelajaran Tatap Muka OTT Amuntai, Giliran Orang Dekat Bupati HSU Diperiksa KPK KPK Tangkap Tangan Maliki, Bupati HSU Tunjuk Plt Kadis PUPRP Baru PLN Suplai Listrik untuk Kawasan Food Estate Kalteng

Anggota Komisi IX DPR RI Apresiasi Pemerintah Tetapkan Batas Maksimal Biaya Swab Test

- Apahabar.com     Sabtu, 3 Oktober 2020 - 14:56 WITA

Anggota Komisi IX DPR RI Apresiasi Pemerintah Tetapkan Batas Maksimal Biaya Swab Test

Warga mengikuti swab test (tes usap) Covid-19 menggunakan mobil tes polymerase chain reaction (PCR) di Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (16/9/2020). Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang menetapkan batas tertinggi biaya swab test atau tes usap Covid-19.

Saleh Partaonan Daulay mengatakan dengan penetapan itu tes usap diharapkan dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

“Swab test ini kan sangat penting, masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan tes minimal sekali dua minggu. Jika harganya mahal, tentu masyarakat akan kesulitan,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/10).

Kebutuhan atas tes usap bukanlah untuk masyarakat segmen tertentu saja, tetapi kebutuhan seluruh masyarakat.

Sebab, Covid-19 menurut dia tidak pernah mengenal status sosial, oleh karena itu semuanya harus berhati-hati dan waspada.

“Bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah, diharapkan tetap dapat melakukan swab test, namun, biayanya disubsidi pemerintah,” kata saleh.

Kalau masyarakat menengah ke bawah dibebani dengan harga tes usap sebesar 900 ribu, tentu mereka akan kesulitan. Oleh sebab itu, menurut dia perlu ada anggaran negara untuk membantu masyarakat menengah ke bawah.

Kemudian, meskipun penetapan batas tertinggi harga tes usap itu mendapatkan apresiasi, namun dirinya menilai belum lengkap tanpa adanya sanksi tegas terhadap pelanggar yang menarik biaya lebih tinggi dari ketentuan.

Sanksi kepada fasilitas kesehatan dan laboratorium yang melanggar tidak tegas. Karena itu, kata dia dikhawatirkan aturan yang baik seperti ini tidak dapat berjalan dengan baik.

“Aturan ini sebaiknya diisi juga dengan sanksi. Dengan begitu, semuanya bisa mematuhi,” ujar Saleh.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Merasa Janggal Atas Kematian Ibunya, Rizki Febian Lapor Polisi
ITE

Nasional

Ini Pasal Baru UU ITE, Begini Isinya!
apahabar.com

Nasional

Kewenangan Camat di Kawasan Perbatasan Akan Ditambah, Ini Alasan BNPP
apahabar.com

Nasional

Menang Telak di Bali, Jokowi Ucapkan Terima Kasih
Pemilu

Nasional

PSU Marak, Cermin Kinerja Penyelenggara Pemilu
apahabar.com

Nasional

Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie Kutuk Penusukan Syekh Ali Jaber, Sarankan Polisi dan Jaksa Tuntut Pelaku dengan Pidana Mati
apahabar.com

Nasional

Bertambah 64, Kasus Positif Corona di Indonesia Menjadi 514 Orang
covid-19 indonesia

Nasional

Bertambah 13.094, Covid-19 Indonesia Tembus 1 Juta Kasus
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com