Kalsel Tidak Izinkan Tenaga Kerja Asing Masuk Berhasil ke Antariksa, Miliarder Dunia Jeff Bezos Disebut Titisan Alien Demang Lehman Sosok Panglima Perang Banjar, Penelusuran Misteri Kematian dan Makamnya Hari Ini, Belasan Pasien Covid-19 Tanah Bumbu Sembuh! Khawatir Ada Korban, Warga Kotabaru Ramai-Ramai Tangkap Buaya Liar

Buruh Desak Gubernur Tetap Naikkan UMP 2021 Minimal 1,5 Persen

- Apahabar.com     Rabu, 28 Oktober 2020 - 13:04 WITA

Buruh Desak Gubernur Tetap Naikkan UMP 2021 Minimal 1,5 Persen

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. Foto-Liputan6.com

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah sudah mengumumkan tak ada kenaikan upah tahun 2021. Meski demikian, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar tetap mendesak para Gubernur tetap menaikkan UMP 2021 dengan kisaran 1,5 hingga 2 persen.

Usulan tersebut berdasarkan data BPS, sejak Januari hingga Agustus 2020 tingkat inflasi mencapai 0,93 persen. Sementara tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau year on year (yoy) dari Agustus 2020 ke Agustus 2019 adalah sebesar 1,32 persen.

“Dengan data ini seharusnya para Gubernur dapat mempertimbangakan untuk tetap menaikkan UMP 2021 walaupun hanya berkisar inflasi yoy yaitu sekitar 1,5 persen sampai 2 persen di atas angka inflasi yoy Agustus, dengan juga mempertimbangkan kondisi September, Oktober sampai Desember 2020,” kata Timboel, dilansir dari Liputan6.com, Rabu (28/10/2020).

Menurutnya, kenaikan upah minimum tiap tahun biasanya telah menjadi sumber perselisihan antara Pemerintah, Apindo dan SP/SB, yang biasanya berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Tahun ini kemungkinan akan terulang lagi.

“Dipastikan SE Menaker tahun ini akan diprotes oleh kalangan SP/SB. Kalangan SP/SB menilai SE ini akan mempengaruhi para Gubernur untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021,” ujarnya.

Tentunya SP/SB harus mempengaruhi para gubernur untuk tidak mengikuti SE Menaker tersebut dan meyakinkan Gubernur untuk tetap menaikkan upah minimum dalam persentase yang wajar dan bijak, yang bisa mendukung daya beli pekerja dan kelangsungan usaha.

“Saya menilai permintaan Menaker untuk tidak menaikkan upah minimum di 2021 dan adanya usulan SP yang meminta kenaikan upah minimum di 2021 sebesar 8 persen adalah tidak tepat. Harus dicari solusi kenaikan UM 2021 dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha,” ungkapnya.

Dimana kenaikan upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi YoY akan memiliki dampak ikutan yang positif. Dengan adanya kenaikan upah minimum maka daya beli pekerja tidak tergerus oleh inflasi sehingga pekerja dan keluarganya bisa mempertahankan tingkat konsumsinya.

Sehingga tingkat konsumsi yang tidak turun tentunya akan mendukung tingkat konsumsi agregat, maka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lantaran konsumsi agregat mendukung 55 – 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Semoga kenaikan UMP 2021 yang akan ditetapkan tanggal 1 November 2020 ini di kisaran 1,5 persen – 2 persen bisa diterima semua pihak, sehingga kesejahteraan pekerja terjaga dan kelangsungan usaha terjamin,” pungkasnya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Nahas, Suami Istri Tewas Terbakar Usai Terjebak di Kamar Mandi
apahabar.com

Nasional

Kapolda Papua: Banjir Bandang Akibat Pembalakan Liar di Gunung Cyclop
apahabar.com

Nasional

TNI/Polri Belum Berhasil Evakuasi Korban Penembakan KKB
apahabar.com

Nasional

Uji Materi UU Penyiaran, Ahli: OTT Perlu Diatur Negara
apahabar.com

Nasional

Tembus 2.657 Kasus Hari Ini, Jokowi: Covid-19 Sudah Lampu Merah
Sekjen PDIP Penuhi Panggilan KPK Siang Ini

Nasional

Sekjen PDIP Penuhi Panggilan KPK Siang Ini
apahabar.com

Nasional

Siap Gerakan Ekonomi Daerah, Mardani H Maming Dapat Rekomendasi 22 BPD Hipmi
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Pasien Sembuh 43.268 Orang dari 84.882 Kasus Positif
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com