Jurkani Dibacok, Tim Macan Kalsel Turun Gunung Advokat Jurkani Dibacok OTK di Angsana Menguji Klaim Jembatan Sei Alalak Antigempa hingga Tahan Seabad Gara-Gara Ratusan Ribu, Istri di Kandangan Coba Akhiri Hidup Dari Viralnya Aksi Istri di Kandangan Coba Akhiri Hidup, Ketahanan Keluarga Kian Rentan

Diserang Pasukan Hantu, Politisi Partai Demokrat Benny K Harman Malah Senang : Mereka Bisa Dapat Honor!

- Apahabar.com     Senin, 19 Oktober 2020 - 13:58 WITA

Diserang Pasukan Hantu, Politisi Partai Demokrat Benny K Harman Malah Senang : Mereka Bisa Dapat Honor!

Benny K Harman Politisi Partai Demokrat (foto: Spiritriau.com)

Benny juga menyindir Omnibus Law yang polemik dan pro-kontranya justru menjadi ladang pekerjaan untuk para pendengung di media sosial alias buzzer Rp yang mendukung UU itu.

Para buzzer, katanya, bisa membuat badan usaha untuk bertarung di media sosial sekaligus mendukung kebijakan pemerintah yang bersifat otoriter.

“Ada kabar baru. Apa itu? UU Ciptaker ternyata membuka peluang bagi para buzzers untuk membentuk badan usaha dgn fokus kegiatannya ialah memproduksi dan menyebarluaskan hoaks. Jasa seperti ini sangat laris manis di negara yg memiliki pemerintahan otoriter. Liberte!” ujar Benny

Baca Juga : Nikita Mirzani Sindir Puan Maharani Matikan Mik, Pendukung Putri Megawati Pun Siapkan 100 Pengacara

Partai Demokrat, dan PKS, tegas menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Benny menjadi sosok yang memimpin aksi walk out Fraksi Partai Demokrat karena menolak pengesahan Omnibus Law saat rapat Paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020.

Blak-blakan

Benny K Harman blak-blakan terkait proses pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja di DPR RI.

Dia menyebutkan beberapa situasi yang terjadi dalam pembahasan RUU yang kini telah disahkan DPR menjadi Undang Undang.

Diantaranya terkait naskah RUU yang tidak dibacakan, dan hanya ditandatangani bgian depannya saja.

”Pembahasan itu kan di Panja. Dari panja diserahkan ke Timus dan Timsin. Hasil kerja Timus dan Timsin itu dilaporkan ke Panja. Pengambilan keputusan tingkat 1, harus ada naskahnya wajib itu, dan naskah itu harus dibacakan, tidak hanya halaman depan dibacakan dan ditandatangani. Yang terjadi adalah penandatanganan saat raker tigkat 1, hanya bagian depannya saja,” ungkap Benny saat ditanyai Najwa Shihab pada acara Mata Najwa yang ditayangkan Trans7 pada Rabu (14/10/2020) lalu.

Editor: Tim Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Foto-Ist

Nasional

Moeldoko Respons Kabar Reshuffle: Yang Tahu Hanya Presiden
apahabar.com

Nasional

BPN Akui 3 Ibu Kampanye Hitam ke Jokowi Adalah Relawan Prabowo

Nasional

Nikita Mirzani Sindir Puan Maharani Matikan Mik, Pendukung Putri Megawati Pun Siapkan 100 Pengacara

Nasional

Kabar Duka, Bupati Lembata NTT Meninggal Dunia
apahabar.com

Nasional

Sempat Diulang, Prabowo Unggul di TPS Wiranto
apahabar.com

Nasional

Jokowi Anggarkan Rp 1,9 Trliun untuk Reboisasi Nasional
apahabar.com

Nasional

Polisi Duga Mutilasi di Sulteng Dilakukan Kelompok Teroris
Ridwan Kamil

Nasional

Jawab Tantangan Khofifah, Kang Emil Bakal Desain Masjid Islamic Center Surabaya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com