Ibadah Ramadan di Banjarbaru Diperbolehkan dengan Prokes, Petasan Jangan! Bawaslu Kalsel Tanggapi Santai Aduan Denny Indrayana ke Pusat Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Tak Utuh di Gang Jemaah II Banjarmasin Mudik Dilarang, Terminal Pal 6 Banjarmasin Tutup Rute Antarkabupaten-kota Mudik Ramadan Dilarang, Pertamina Kalimantan Tambah 3 Persen Pasokan Gas

Fix, Draf Final Omnibus Law Bukan 905 Halaman

- Apahabar.com Senin, 12 Oktober 2020 - 18:27 WIB

Fix, Draf Final Omnibus Law Bukan 905 Halaman

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menerima berkas omnibus law RUU Ciptaker saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin sore (5/10). Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Draf Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah final berjumlah 1.035 halaman. Bukan 905 halaman.

Terdapat perbedaan 130 halaman dari draf yang dibahas dalam Rapat Paripurna pada 5 Oktober lalu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI.

“Iya, itu yang dibahas terakhir yang surat 1.035 [halaman]. Itu yang terakhir dibahas sampai kemarin,” kata Indra lewat pesan singkat, Senin (12/10), dilansir CNN Indonesia.

Menurutnya, 905 halaman yang dibahas saat paripurna merupakan basis draf yang formatnya belum dirapikan.

Setelah dirapikan dan diperbaiki terhadap kata-kata yang salah ketik, draf UU Ciptaker kemudian menjadi 1.035 halaman.

Sekalipun ada pembengkakan, dirinya memastikan tidak ada perubahan substansi UU Ciptaker. Hanya sekadar format yang dirapikan.

“Enggak ada. Itu hanya typo dan format. Kan format dirapikan kan jadinya spasi-spasinya terdorong semuanya halamannya,” ucapnya.

Draf 1.035 halaman itu juga memuat kolom untuk ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin baru akan dikirim ke Presiden Jokowi.

Lebih jauh, draf tersebut rencana akan dikirim pada Rabu (14/10) mendatang.

“Jadi yang disebut tujuh hari adalah tujuh hari hari kerja. Nah, tujuh hari kerja itu adalah hari Rabu, bukan Sabtu [dan] Minggu enggak dihitung. Nah, yang disebut di dalam UU itu tujuh hari kerja mulai Rabu, bukan hari ini. Belum [dikirim ke Presiden],” tuturnya.

Sebelumnya, Partai Keadlina Sejahtera (PKS) meminta pemerintahan Jokowi membuka akses terhadap draf final UU Ciptaker yang disahkan, Senin (5/10).

“Draft final UU Ciptaker yang disahkan di paripurna lalu belum juga dapat diakses publik termasuk anggota dewan. Oleh sebab itu @FPKSDPRRI mengirimkan surat resmi untuk meminta draft UU tersebut,” cuit akun Twitter @PKSejahtera, dikutip Minggu (11/10).

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

DPRD Cek Proyek Perwakilan Kalsel di Jakarta
apahabar.com

Nasional

KH Ma’ruf Amin Apresiasi Standardisasi Dai MUI
apahabar.com

Nasional

Menhub Usulkan Puncak HPN 2020 di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin
apahabar.com

Nasional

KPU Tetapkan Jokowi-Ma’ruf Presiden dan Wapres Terpilih
apahabar.com

Nasional

Blokir Internet di Papua, Mampukah Meredam Situasi?
apahabar.com

Nasional

Meski Ada Vaksin, Erick Thohir Minta Masyarakat Tetap Patuhi Prokes
Banjir

Nasional

Malam Natal Hujan Deras, Bandung Kebanjiran
apahabar.com

Nasional

Menkeu Pimpin Serah Terima Jenazah JB Sumarlin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com