Kobaran Api Kembali Gegerkan Warga Patmaraga Kotabaru Cara Cek Pengumuman CPNS 2019 Hari Ini, Login sscn.bkn.go.id, Berikut Website & Panduan Lengkapnya 150 Rumah Hangus Terbakar, Simak Kronologi Lengkap Kebakaran di Kotabaru Alasan Mengapa Api di Patmaraga Kotabaru 5 Jam Baru Padam Si Jago Merah Mengamuk di Kotabaru: Berkobar Berjam-jam, Ratusan Rumah Ludes Terbakar!

Gegara Like FB, 3 ASN di Palangka Raya Diproses Bawaslu

- Apahabar.com Jumat, 16 Oktober 2020 - 18:17 WIB

Gegara Like FB, 3 ASN di Palangka Raya Diproses Bawaslu

Tiga ASN di Palangka Raya diproses Bawaslu karena diduga melanggaran aturan netralitas pegawai. Foto ilustrasi: Istimewa

apahabar.com, PALANGKA RAYA – Tiga aparatur sipil negara (ASN) di Palangka Raya yang dianggap melanggar aturan netralitas direkomendasikan Bawaslu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kami telah memproses tiga ASN atas dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Kalteng. Temuan itu sudah kita rekomendasikan ke KASN,” kata Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati di Palangka Raya, Jumat (16/10), dilansir Antara.

Ketiga ASN itu terdiri dua ASN Pemerintah Kota Palangka Raya.

Sementara sisanya pegawai pemerintah di lingkungan Universitas Negeri Palangka Raya.

Dugaan pelanggaran netralitas ASN karena memberikan komentar dan memberikan “like” ke postingan salah satu pasangan calon peserta di Pilkada Kalteng 2020.

“Saat ini kita tinggal nunggu hasil atau rekomendasi dari KASN terkait tiga ASN tersebut. Nantinya hasilnya juga akan disampaikan ke pejabat berwenang sebagai dasar pemberian sanksi kepada ASN tersebut,” katanya.

Pada dasarnya setiap warga negara yang tidak dikecualikan undang-undang memiliki hak sama dalam memberikan dukungan kepada para calon peserta pemilihan kepala daerah.

“Namun untuk ASN sudah jelas bahwa tidak boleh memberikan atau menyampaikan dukungan secara terbuka melainkan menyalurkan hak politiknya di bilik suara secara rahasia,” kata Endra.

Penegasan itu di antaranya merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-undang.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, pada ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara.

Termasuk di dalamnya anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa, lurah dan perangkat desa atau sebutan lain atau perangkat kelurahan.

Kemudian pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

Waspada Pancaroba, Ratusan Anak di Teweh Terserang Muntaber!
apahabar.com

Kalteng

Kebakaran Pasar Pujon, Legislator Ini Sayangkan Pemkab Kapuas Batalkan Pengadaan Mobil Damkar
apahabar.com

Kalteng

Cegah Covid-19, Pasar Besar Kapuas Kembali Disemprot
apahabar.com

Kalteng

Pembudidaya Ikan Tamban Catur Kapuas Kalteng Dibantu Puluhan Ribu Bibit
apahabar.com

Kalteng

PBS di Kapuas Diminta Berpartisipasi Aktif Tangani Karhutla
apahabar.com

Kalteng

Partai Golkar Kapuas Siap All Out Menangkan Pasangan Sugianto-Edy di Pilgub Kalteng 2020
apahabar.com

Kalteng

Makin Gawat, Puluhan Ribu Warga Kotawaringin Barat Terserang ISPA
apahabar.com

Kalteng

Tim Kampanye Paslon Sugianto-Edy di Kapuas Resmi Dikukuhkan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com