OTT KPK di Amuntai HSU: Kadis PU hingga Eks Ajudan Bupati Diamankan, Modusnya Fee Proyek BREAKING! Polisi HSU Bekuk Pembunuh Brutal di Amuntai Tengah Terbongkar! Pembunuh Paman Es Kandangan Pura-Pura Anak di Bawah Umur Usai Penarikan Besar dalam Persediaan AS, Harga Minyak Melonjak OTT di Amuntai HSU, KPK Tangkap Pegawai-Pengusaha hingga Segel Ruang Bidang

ICW: Polri Belanja Rp 408 Miliar Antisipasi Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

- Apahabar.com     Jumat, 9 Oktober 2020 - 17:38 WITA

ICW: Polri Belanja Rp 408 Miliar Antisipasi Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

Polisi menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa saat demo menolak UU Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (8/10/2020). Foto-Antara/Nova Wahyudi

apahabar.com, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat Kepolisian Republik Indonesia menghabiskan Rp 408,8 miliar untuk pembelian lima paket pengadaan barang “mendesak” pada periode September 2020.

“LPSE Polri mencatat setidaknya lima paket pengadaan barang yang dilakukan dengan keterangan ‘tambahan’, ‘anggaran mendesak’, atau ‘kebutuhan mendesak’ pada periode September 2020 dengan total pengadaan kelima paket itu adalah Rp 408,8 miliar,” kata peneliti ICW, Wana Alamsyah, di Jakarta seperti dilansir Antara, Jumat (9/10).

Kelima paket pengadaan itu adalah pengadaan sentralized command control system for intelligence target surveillance Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian TA 2020 (tambahan) untuk Korps Brigade Mobil Kepolisian Indonesia dengan tanggal pembuatan 16 September 2020 senilai Rp 179,4 miliar.

Kemudian pengadaan helm dan rompi anti peluru Korps Brigade Mobil (anggaran mendesak-APBNP) untuk Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Indonesia dengan tanggal pembuatan 21 September 2020 senilai Rp 90,1 miliar.

Lalu peralatan tactical mass control device (kebutuhan mendesak APBNP) untuk Staf Logistik Kepolisian Indonesia dengan tanggal pembuatan 25 September 2020 senilai Rp 69,9 miliar.

Masih ada lagi belanja peralatan counter UAV and surveillance Korps Brigade Mobil (anggaran mendesak APBNP) untuk Korps Brigade Mobil Kepolisian Indonesia dengan tanggal pembuatan 25 September 2020 senilai Rp69,9 miliar.

Selain itu adalah belanja pengadaan drone observasi tactical (anggaran mendesak APBNP) untuk Korps Brigade Mobil Kepolisian Indonesia dengan tanggal pembuatan 25 September senilai Rp 2,9 miliar.

“Tercatat sebagai ‘kebutuhan dan/atau anggaran mendesak’, yang diduga berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law,” kata Alamsyah.

Selain anggaran untuk antisipasi aksi massa, ICW juga menemukan dalam kurun waktu 2017-2020 Kepolisian Indonesia berbelanja sembilan paket pengadaan barang untuk aktivitas digital senilai Rp1,025 triliun.

Intelijen keamanan

Satuan kerja yang paling banyak membeli peralatan untuk aktivitas digital yaitu Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Indonesia yaitu 4 paket pengadaan dengan anggaran sebesar Rp 483 miliar.

“Berbagai temuan-temuan di atas menunjukkan terdapat aktivitas pembelanjaan yang ditenggarai dapat digunakan untuk membentuk opini publik melalui aktivitas digital,” kata dia.

Menurut ICW, kedua alat yang telah dibeli hamba hukum itu, misalnya, tidak menutup kemungkinan dapat digunakan untuk menjalankan perintah sesuai dengan surat telegram yang dikeluarkan kepala Kepolisian Indonesia.

Kondisi serupa juga pernah terjadi pada saat penolakan terhadap revisi UU KPK dan aksi #ReformasiDikorupsi pada September 2019 lalu.

“Adapun polanya yaitu mendistorsi suara dari publik yang kontra terhadap pemerintah. Selain itu adanya penggiringan opini publik terhadap para pihak yang melakukan unjuk rasa. Terdapat dua kejadian yang dicatat pada September 2019 lalu,” kata dia.

Pertama, akun resmi polisi yaitu @TMCPoldaMetro disinyalir menyebarkan disinformasi mengenai ambulans milik Provinsi DKI Jakarta yang diduga membawa batu. Tidak lama berselang informasi itu hilang.

Kedua, ada grup WhatsApp dengan mengatasnamakan siswa Sekolah Teknis Mesin (STM) yang diduga dibuat polisi. Tujuannya sebagai kontra narasi terhadap para aktor yang mengikuti unjuk rasa.

Pola seperti itu, menurut Alamsyah, menunjukkan dua hal penting lain terkait politik anggaran dan prioritas belanja Kepolisian Indonesia, yaitu pertama, Kepolisian Indonesia tidak memiliki perencanaan anggaran dan belanja yang jelas dan efektif sehingga muncul belanja-belanja yang tidak sesuai dengan rencana dan prosesnya janggal.

Kedua, DPR tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal karena sebenarnya, pagu awal anggaran Kepolisian Indonesia pada 2020 hanya Rp90,3 triliun, sebagaimana tertuang dalam RAPBN 2020. Namun, setelah ada pembahasan di DPR, anggaran itu melonjak menjadi Rp104,7 triliun.

Berbeda dengan TNI yang anggarannya ada di tangan Kementerian Pertahanan, maka anggaran bagi sektor militer dan pertahanan Indonesia pada APBN tahun berjalan masih harus “dibagi” lima, yaitu untuk keperluan Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI AL, Markas Besar TNI AU, dan Markas Besar TNI AD.

Sedangkan Kepolisian Indonesia tidak demikian, karena pos anggaran mereka dipergunakan sendiri dan tidak perlu lagi dibagi-bagi dengan kementerian atau lembaga lain.

“Besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah kepada kepolisian selama ini tidak merepresentasikan fungsi yang diemban sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 2/ 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata dia.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

AirAsia Pindah ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta
apahabar.com

Nasional

Bahan Bakar TNI Aman hingga 2022
apahabar.com

Nasional

Peserta Reuni 212 Kesulitan Temukan Toilet
apahabar.com

Nasional

Anggaran Pilkada 2020 Capai Rp 9,8 Triliun
apahabar.com

Nasional

Gus Nur Ditangkap, Begini Tanggapan Sekjen PBNU
apahabar.com

Nasional

Kebakaran di Kilang Minyak Balikpapan, Penanggulangan Terus Berjalan
apahabar.com

Nasional

Viral Air Mineral Mengandung Zat Besi, Cek Penjelasan BPOM Banjarmasin

Nasional

Natal 2020, 11.669 Napi Beragama Nasrani Terima Remisi Khusus
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com