Sasar Mahasiswi Tanah Bumbu, Gembong Jambret Banjarmasin Bertekuk Lutut Banjarmasin Timur Tegang, Remaja Bersajam Kejar-kejaran di Kafe Arwana 2 Mahasiswa Tersangka, Rektor ULM Pasang Badan, Ada Dugaan Miskomunikasi di Kepolisian Sungai Hantakan Meluap, 12 Pondok di Pulau Mas HST Larut Terbawa Arus Libur Panjang di Marabahan, Kelotok Susur Sungai Barito Dibikin Kewalahan

Imbas Kenaikan Harga Rokok, PHK Massal Mengancam

- Apahabar.com Minggu, 4 Oktober 2020 - 16:57 WIB

Imbas Kenaikan Harga Rokok, PHK Massal Mengancam

Kenaikan cukai dan harga jual eceran rokok bakal berimbas. PHK massal pun jadi ancaman. Foto-Ilustrasi/Shutterstock

apahabar.com, JAKARTA – Kenaikan cukai dan harga jual eceran rokok bakal berimbas. PHK massal pun jadi ancaman.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menilai rencana kenaikan cukai dan harga jual eceran rokok akan mempengaruhi kelangsungan hidup para pekerja di industri hasil tembakau (IHT).

“Kenaikan tarif cukai dan HJE ibarat agenda tahunan yang mencekik IHT. Beleid tersebut berimbas pada pengurangan produksi khususnya industri sigaret kretek tangan (SKT), dan berdampak pada efisiensi tenaga kerja,” ujar Ketua FSP RTMM-SPSI Sudarto seperti dilansir apahabar.com dari Okezone, Minggu (4/10).

Berdasarkan data FSP RTMM-SPSI, selama 10 tahun terakhir sebanyak 63 ribu pekerja sektor IHT terpaksa kehilangan job. Jumlah pelaku industri rokok juga berkurang dari 4.700 perusahaan menjadi 700 perusahaan saja per 2019.

Kerugian di sektor IHT ini, menurut dia, tidak hanya dipicu oleh kenaikan cukai. Selain dari rencana kenaikan cukai, sektor IHT kini juga tengah menghadapi regulasi yang dinilai menghambat keberlangsungan industri tembakau seperti kenaikan HJE, rencana revisi PP 109/2012, dan rencana ekstensifikasi cukai.

“Kami setiap tahun selalu mendorong agar kenaikan cukai moderat dan kalau memungkinkan berdasarkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Dia berharap pemerintah menjaga kelangsungan IHT dan industri makanan minuman demi menjaga kelangsungan hidup jutaan penduduk dan keluarganya yang bekerja di sektor tersebut.

“Regulasi yang dibuat pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kepentingan semua pihak, terutama tenaga kerja. Untuk sektor SKT, sebaiknya dilindungi sebagai produk asli Indonesia,” pungkasnya.

 

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

El Nino Akan Terjadi Tahun 2019, Siapkah Indonesia?
apahabar.com

Nasional

Gempa 5,0 SR Guncang Maluku Tenggara Barat
apahabar.com

Nasional

Ibunda Berpulang, Presiden Jokowi Sudah Tiba di Solo
apahabar.com

Nasional

Beredar Screenshot ‘Laporkan PNS yang Sebar Ujaran Kebencian’, BKN: Bukan dari Kami
apahabar.com

Nasional

Mendikbud Klarifikasi Soal Sekolah Dibuka Juli
apahabar.com

Nasional

Esemka Banyak Gunakan Komponen Lokal, Ini Profil Pemasoknya
apahabar.com

Nasional

Jubir: Orang dari Episentrum Covid-19 Harus Isolasi Diri
apahabar.com

Nasional

Melihat Sepak Terjang Idham Azis yang Ditunjuk Jadi Kapolri  
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com