Canggih, Banjarmasin Kini Punya ADM, Sanggup Cetak 100 e-KTP Sehari Evakuasi Korban Erupsi Semeru, Dua Helikopter-Tiga Kompi TNI Dikerahkan Empat Program Bank Indonesia Majukan UMKM Busyet! Buaya Masuk Rumah Warga Saat Banjir di Kaltim Lama Buron, Mantan Kades di Katingan Tilap Dana Desa Rp 1,1 M Berhasil Diringkus di Kapuas

Ini Daftar Gubernur, Wali Kota dan Bupati Tolak Omnibus Law

- Apahabar.com     Jumat, 9 Oktober 2020 - 20:05 WITA

Ini Daftar Gubernur, Wali Kota dan Bupati Tolak Omnibus Law

Aksi tolak Omnibus Law. Foto-IDN

apahabar.com, JAKARTA – Sejumlah kepala daerah ikut bersuara menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil berjanji meneruskan penolakan kaum buruh dan mahasiswa kepada pemerintah pusat.

Dia pun menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar UU Cipta Kerja tidak jadi diberlakukan. “Jadi, UU ini jangan dulu disahkan untuk dijalankan,” kata Emil di Kota Bandung, Kamis (8/10).

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X juga bersikap serupa. Sri Sultan berjanji menyampaikan penolakan buruh terkait Omnibus Law kepada pemerintah pusat.

“Mereka (buruh) menyampaikan aspirasinya supaya saya bisa memfasilitasi untuk mengirim surat kepada Presiden. Saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani gubernur sebagai respons dari aspirasi mereka,” kata Sultan dalam keterangan resmi yang disampaikan Humas Pemda DIY, Kamis malam.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji juga bersikap serupa dengan Ridwan Kami dan Sri Sultan. Lewat akun Facebook pribadi, Bang Midji, ia berharap tidak ada lagi demonstrasi di Kalbar terkait UU Cipta Kerja.

Dia pun memohon kepada Presiden Jokowi untuk secepatnya mengeluarkan perpu yang menyatakan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja demi terhindarnya pertentangan di masyarakat yang tidak mustahil semakin meluas.

“Undang Undang yang baik harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Saya sudah serap semua aspirasi pekerja, mahasiswa, masyarakat, dan lain-lain, besok (Jumat) saya sampaikan ke pemerintah pusat. Mari kita jaga iklim kondusif di Kalbar,” kata Sutarmidji.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno juga bersikap sama dengan tiga gubernur lainnya, yang setuju dengan aspirasi para pendemo.

Irwan pun mengeluarkan Surat Nomor 050/1422/Nakertrans/2020 yang berisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar meneruskan aspirasi serikat pekerja atau buruh yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Surat yang ditandatangani Irwan tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat.

Pada Kamis (8/10) malam WIB, Gubernur DKI Anies Rasyid Rasyid Baswedan yang berdialog dengan para pendemo berjanji meneruskan aspirasi terkait penolakan Omnibus Law mereka ke pemerintah pusat.

Anies juga mengaku tak pernah dilibatkan dalam daftar penyusunan Omnibus Law, meski namanya tercantum sebagai satgas.

Hanya saja, ia tidak merinci kepada siapa aspirasi itu akan diteruskan. Selaku ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023, Anies mengaku, siap menggelar audiensi dengan seluruh gubernur. “Semua aspirasi yg tadi disampaikan akan kami teruskan. Besok ada undangan rapat semua gubernur, dan besok akan kita teruskan aspirasi ini,” papar dia.

Dilansir apahabar.com dari Republika, sebelumnya Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Bandung Dadang M Naser, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, Bupati Subang H Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupati Limapuluh Kota Irefendi Arbi, dan Wali Kota Malang Sutiaji, serta beberapa pimpinan DPRD lainnya juga menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Bahkan, beberapa pimpinan eksekutif dan legislatif daerah ikut demo bersama kaum buruh.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Mahkamah Konstitusi

Nasional

Sidang Pileg, Hakim MK Minta Pemohon Pahami Permohonannya
apahabar.com

Nasional

Jokowi Sebut Penurunan Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Terlihat
apahabar.com

Nasional

Salam Pembuka Semua Agama Bukan Wujud Toleransi, Berikut Alasan MUI Jatim  
apahabar.com

Nasional

Molor, Luhut Sebut Vaksinasi Covid-19 Dimulai Pekan Ketiga Desember 2020
apahabar.com

Nasional

Resmi Ditahan, Vanessa Angel Terancam 6 Tahun Penjara
apahabar.com

Nasional

Dukung Uji Materi Omnibus Law Ciptaker Diajukan ke MK, PBNU: Jangan Demo, Masih Pandemi
apahabar.com

Nasional

Berkata Kotor ke Guru, Siswa SMA Al Azhar Dikeluarkan
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Indikator Ekonomi Indonesia Mulai Membaik
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com