Ibadah Ramadan di Banjarbaru Diperbolehkan dengan Prokes, Petasan Jangan! Bawaslu Kalsel Tanggapi Santai Aduan Denny Indrayana ke Pusat Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Tak Utuh di Gang Jemaah II Banjarmasin Mudik Dilarang, Terminal Pal 6 Banjarmasin Tutup Rute Antarkabupaten-kota Mudik Ramadan Dilarang, Pertamina Kalimantan Tambah 3 Persen Pasokan Gas

Jokowi Minta Soal Vaksin Covid-19 Jangan Tergesa-gesa

- Apahabar.com Senin, 19 Oktober 2020 - 14:03 WIB

Jokowi Minta Soal Vaksin Covid-19 Jangan Tergesa-gesa

Presiden Joko Widodo. Foto-Biro Pers Setpres via Antara

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyedian vaksin Covid-19 di Indonesia jangan dilakukan tergesa-gesa.

Jokowi meminta jajarannya menyiapkan komunikasi publik terkait hal tersebut agar tidak menciptakan respon negatif dari masyarakat seperti saat penyusunan UU Cipta Kerja.

“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta seperti dilansir Antara, Senin (19/10).

Seperti diketahui, pada 8 Oktober 2020 terjadi demonstrasi besar-besaran setidaknya di 18 provinsi oleh buruh, mahasiswa dan anggota masyarakat lainnya untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, aksi tersebut juga diwarnai dengan kerusuhan di beberapa tempat.

“Saya minta benar-benar disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publik terutama yang berkaitan halal dan haram, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan distribusi seperti apa,” ungkap Jokowi.

Namun komunikasi publik yang dimaksudkan Jokowi juga bukan akhirnya membuka semua data pemerintah kepada masyarakat.

“Meski tidak semuanya harus kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik,” tambah Jokowi.

Titik kritis dari vaksinasi, menurut Jokowi, adalah di implementasi.

“Jangan menganggap mudah implementasi, tidak mudah, prosesnya seperti apa? Siapa yang pertama disuntik terlebih dulu? Kenapa dia? Semua harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komuniksi publik ini yang betul-betul disiapkan,” ungkap Kepala Negara.

Tujuan dari komunikasi publik yang baik itu adalah agar tidak ada lagi isu vaksin yang nantinya dapat diplintir.

“Siapa yang [mendapat vaksin secara] gratis, siapa yang mandiri? Harus dijelaskan, harus detail, jangan nanti dihantam oleh isu, diplintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit,” tambah Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, seharusnya ada pembagian tugas antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN dalam pengerjaan vaksin tersebut.

“Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas, kalau menurut saya untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN,” ungkap Presiden Jokowi.

Jokowi pada 5 Oktober 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 1 ayat 2 disebutkan cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 meliputi:
a. pengadaan vaksin Covid-19;
b. pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
c. pendanaan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid- 19; dan
d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Waktu vaksinasi sendiri adalah mulai 2020-2022.

Hingga saat ini menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah sudah mengamankan pengadaan vaksin Covid-19 untuk 135 juta warga dengan jumlah vanksin sekitar 270 juta dosis.

Sasaran penerima vaksin Covid-19 nantinya adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin dengan rincian:

1. Garda terdepan seperti medis dan paramedis “contact tracing”, pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis
2. Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis
3. Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
4. Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis
5. Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis
6. Ditambah masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Polda Kalsel Berduka: Terima Kasih Brigadir Pol Arie.!! Jasamu Dikenang
Wartawan

Nasional

Wartawan Jangan Ragu Investigasi Bentrok FPI-Polisi
apahabar.com

Nasional

Tanggapan MUI soal Ritual ‘Nyeleneh’ Terduga Pembunuh Levie
Jokowi

Nasional

Hari Ini Presiden Jokowi Blusukan di Banjir Kalsel
apahabar.com

Nasional

Atasi Tenaga Honorer di Daerah, Apkasi Dukung Program P3K 2019
apahabar.com

Nasional

Fenomena Supermoon 2019 Malam Ini Terjadi, Ini Imbauan BMKG
apahabar.com

Nasional

Menkes: WNI dari Natuna Dapat Sertifikat Kesehatan
apahabar.com

Nasional

Jakarta PSBB Total, Gubernur Banten Tak Kenal Rem Darurat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com