Tipu-Tipu Oknum DLH Banjarmasin, Sekantoran Diutangi Ratusan Juta Tipu Belasan Penyapu Jalan, Oknum ASN di Banjarmasin Akhirnya Mengaku! Berstatus Waspada, PVMBG Sebut Aktivitas Gunung Semeru Masih Fluktuatif Kejari Banjarbaru Musnahkan Ratusan Gram Narkotika dan Barbuk Tindak Pidana Tetap Lainnya Ultah Ke-4, Kelompok Garis Keras Bartman Ultras 1988 Menolak Perbedaan

Kecewa, Pengembang Pelaihari City Mall Ngadu ke Menkopolhukam

- Apahabar.com Rabu, 21 Oktober 2020 - 00:16 WIB

Kecewa, Pengembang Pelaihari City Mall Ngadu ke Menkopolhukam

Proyek pengerjaan pembangunan Pelaihari City Mall (PCM) yang berlokasi di Kelurahan Sarang Halang resmi dihentikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Tanah Laut, 19 Juni 2020 silam. Foto: Dok.apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Sengketa proyek pembangunan Pelaihari City Mall di Tanah Laut, Kalimantan Selatan terus bergulir.

Pemilik proyek Pelaihari City Mall, Mawardi resmi melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Gugatan kami layangkan terkait tindakan faktual penyegelan yang cacat prosedur oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut,” kata Mawardi, Selasa (20/10).

Langkah demkian diambil lantaran upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya dianggap tak menemukan titik terang.

“Surat protes kami ini tidak pernah dijawab Bupati Tanah Laut (Sukamta). Makanya, kami pun mengadu ke gubernur Kalsel dengan mengirim surat resmi, namun hingga kini belum ada jawaban,” katanya.

Selain itu, pihak Mawardi juga meminta kepastian hukum ke Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia.

“Itu kami lakukan karena kami merasa tidak ada kepastian hukum terkait proyek yang disegel oleh Pemkab Tanah Laut,” katanya.

“Kenapa kami sebut tidak ada kepastian hukum? Pertama saat kami membuat perjanjian kerja sama pembangunan, itu ditandatangani oleh bupati dan unsur Muspida Pemkab Tanah Laut, tapi tau-taunya dikatakan tidak ada hibah. Ini sungguh aneh,” lanjutnya.

Lebih jauh, Mawardi mengakui telah mengendus adanya fitnah yang menuduh pihaknya bersekongkol dengan mantan bupati Tanah Laut sebelumnya, Bambang Alamsyah.

Mawardi juga menyayangkan pernyataan Sukamta yang menyebut kalau lahan itu merupakan hak guna usaha (HGU).

“Padahal tanah itu kami beli dan saat ini statusnya hak guna bangunan (HGB). Kami tidak pernah pinjam pakai dengan pemerintah. Kami membebaskannya dengan masyarakat, ada putusan pengadilannya. Gara-gara itu kami dimusuhi oleh masyarakat, disangka kami mengambil alih tanah negara” katanya.

Mawardi mengatakan hal-hal itu-lah yang akhirnya menjadi sebuah polemik dan ditakutkan akan menyebabkan terjadinya konflik sosial di masyarakat.

“Ini sebabnya kami meminta kepastian hukum ke Menkopolhukam RI,” katanya.

Sampai berita ini diturunkan, apahabar.com masih mencoba mengonfirmasi Bupati Sukamta ihwal polemik tersebut.

Disegel

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Wow, Total Gaji-13 PNS di Pemko Banjarmasin Capai Rp25 Miliar
apahabar.com

Borneo

Oknum Guru Terjaring Razia Satpol PP di Homestay Filips Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Ketika Para Istri Anggota TNI AL Kotabaru Berkumpul
apahabar.com

Kalsel

Kios Kelontong Terbakar di Kelayan B Ternyata Jual Bensin
apahabar.com

Kalsel

Nasib Terkini Rampok Brutal Bocah di Kelumpang Hulu Kotabaru
apahabar.com

Kalsel

Kalsel Masuk Kandidat Tuan Rumah Kongres IPNU 2021
apahabar.com

Kalsel

Pilwali Banjarmasin 2020, Ijazah Salah Satu Paslon Dipertanyakan!
apahabar.com

Kalsel

Basarnas Soroti Emergency Plan Perhotelan di Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com