Kecewa, Pengembang Pelaihari City Mall Ngadu ke Menkopolhukam Jalan Berlubang Km 88 Tapin Renggut Nyawa Pemuda HST Ortu Oke, Belajar Tatap Muka di SMP Banjarmasin Dimulai November Menhub Datang, Pengembangan Runaway Bandara Teweh Dibahas Kronologi Lengkap Petaka Lubang Maut di Tapin yang Tewaskan Pemuda HST

Kominfo Bantah Blokir Media Sosial Pascabentrok Aksi Massa Tolak RUU Ciptaker

- Apahabar.com Jumat, 9 Oktober 2020 - 18:11 WIB

Kominfo Bantah Blokir Media Sosial Pascabentrok Aksi Massa Tolak RUU Ciptaker

Ilustrasi - Pemblokiran media sosial dibantah Kominfo. Foto-Pixabay/Geralt

apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah isu yang beredar bahwa mereka akan memblokir sejumlah media sosial setelah kericuhan saat aksi massa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

“Hoaks. Tugas AIS Kominfo [Patroli Siber Komifo] adalah untuk menjaga ruang digital agar tetap bersih dan sehat. Demikian amanat UU ITE kepada Kominfo,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dilansir Antara, Jumat (9/10).

“Namun jika ada hoaks maka tidak boleh dibiarkan karena itu pasti melanggar hukum, tentu harus dibersihkan dan itu dilakukan melalui platform digital,” kata dia.

Beredar informasi di media sosial bahwa pada Kamis (8/10) malam Tim Kominfo sudah bersiaga untuk memblokir antara lain WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok.

Pemblokiran tersebut, menurut isu di media sosial, untuk merespons aksi protes terhadap Omnibus Law yang baru saja disahkan.

“Jika juga ditemukan ada tindak pidana maka penegakan hukum perlu dilakukan oleh aparat hukum dalam hal ini Bareskrim Polri. Kominfo berkomunikasi secara rutin dalam kerja sama dengan Bareskrim Polri, BNPT dan Lembaga Negara serta kementrian terkait lainnya,” kata dia.

Pembatasan media sosial pernah terjadi di Indonesia pada 2019 lalu, akses ke sejumlah media sosial dan aplikasi pesan singkat terhambat.

Johnny menambahkan membersihkan platform media sosial, termasuk YouTube, Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok dari hoaks merupakan tugas rutin kementerian.

Begitu juga dengan koordinasi dengan penegak hukum, kementerian, lembaga negara dan BNPT jika ada tindak pidana dari temuan hoaks tersebut.

“Ini tugas rutin dan dilaksanakan termasuk terkait Hoax Covid 19 dan Hoax UU Omnibus Cipta Kerja,” kata Johnny.

Mengenai hoax yang beredar di media sosial tentang COVID-19, Kominfo menemukan 1.184 konten di berbagai media sosial hingga 7 Oktober.

Dari hoaks tersebut, sebanyak 104 kasus diajukan ke kepolisian.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Anggito Abimanyu Ungkap ke Mana Larinya Dana Haji
apahabar.com

Nasional

Jokowi Soroti Ancaman Krisis Pangan dan Ketahanan Energi
apahabar.com

Nasional

BNPB Sebut Juli 2019 Merupakan Tahun Terpanas Sepanjang Sejarah
apahabar.com

Nasional

Jokowi Evaluasi Penerapan PSBB
apahabar.com

Nasional

Indonesia Terima Bantuan Alkes dari Gabungan Pengusaha China
apahabar.com

Nasional

Demo RUU HIP, Mahfud: Tak Masalah Asal Ikuti Protokol Kesehatan
apahabar.com

Nasional

Kemendagri Terbitkan Dokumen Kependudukan Korban Tsunami
apahabar.com

Nasional

Rupiah Kemarin Terlemah Sekarang Terlemah Kedua
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com