Kecewa, Pengembang Pelaihari City Mall Ngadu ke Menkopolhukam Jalan Berlubang Km 88 Tapin Renggut Nyawa Pemuda HST Ortu Oke, Belajar Tatap Muka di SMP Banjarmasin Dimulai November Menhub Datang, Pengembangan Runaway Bandara Teweh Dibahas Kronologi Lengkap Petaka Lubang Maut di Tapin yang Tewaskan Pemuda HST

Komisi VII DPR: Pemerintah Perlu Tingkatkan Pengawasan Distribusi Elpiji 3 Kilogram

- Apahabar.com Minggu, 18 Oktober 2020 - 12:49 WIB

Komisi VII DPR: Pemerintah Perlu Tingkatkan Pengawasan Distribusi Elpiji 3 Kilogram

Petugas melakukan pengisian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) milik Pertamina. Foto-PT Pertamina via Antara

apahabar.com, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyato mengatakan pemerintah perlu lebih meningkatkan sistem pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram.

Pengawasan penyaluran subsidi untuk bahan bakar gas tersebut agar dapat lebih tepat sasaran.

“Kelembagaan pengawasan sektor migas ini perlu dikonsolidasikan dalam satu lembaga agar kelangkaan, subsidi yang tidak tepat sasaran dan harga yang tak terkontrol dapat diperkecil,” kata Mulyanto dalam siaran pers di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (18/10).

Untuk itu, Mulyanto menyarankan Pemerintah mengoptimalkan tugas pokok pengawasan gas LPG kepada BPH Migas.

Ia berpendapat bahwa jika selama ini fungsi BPH Migas terbatas pada fungsi pengaturan dan pengawasan hilir migas, sementara pengawasan gas LPG ditangani oleh Kementerian ESDM, ke depan fungsi ini dapat dilebur dalam satu lembaga.

“Dengan menyerahkan fungsi pengawasan gas LPG kepada BPH Migas, akan terjadi konsolidasi fungsi pengawasan sektor hilir migas ke dalam satu lembaga. tata kelola seperti ini lebih sederhana dan kuat,” jelas Mulyanto.

Mulyanto menilai optimalisasi fungsi pengawasan oleh BPH Migas dapat lebih efektif dan sederhana daripada mengubah sistem subsidi gas elpiji 3 kilogram dari yang ada sekarang menjadi bantuan langsung tunai.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mempertanyakan mengenai kuota elpiji tiga kilogram (kg) kepada Kementerian ESDM dalam rapat kerja di Jakarta, Rabu (2/9).

Hal yang dipertanyakan adalah keputusan pemerintah untuk kuota elpiji tahun anggaran 2021. Dalam Nota Keuangan 2021, pemerintah memutuskan untuk menurunkan kuota elpiji 3 kg menjadi 7 juta metrik ton.

Sedangkan pada Juni 2020 telah disepakati untuk elpiji 3 kilogram jumlahnya berada di antara rentang 7,5 juta-7,8 juta metrik ton.

Salah satu anggota Komisi VII DPR RI Doni Maryadi menilai kuota elpiji 3 kilogram seharusnya meningkat setiap tahun, utamanya menghadapi masa pandemi.

Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Kementerian sendiri telah memutuskan untuk menyiapkan 7 juta metrik ton elpiji 3 kg dengan melihat data realisasi pada tahun sebelumnya.

Untuk hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan terus menekan angka penyaluran yang tidak tepat sasaran agar tidak menambah kuota elpiji 3 kg di tengah meningkatnya jumlah penerima.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Jokowi Datang, Bandara Syamsudin Noor Diharap Segera Beroperasi
apahabar.com

Ekbis

Lebaran Semakin Dekat, Tukang Permak Rambut di Kelayan Ketiban Rezeki
apahabar.com

Ekbis

Kolaborasi ShopeePay-MyTelkomsel, Hadirkan Alternatif Pembayaran Digital di Penjuru Indonesia
apahabar.com

Ekbis

Kurang dari Sebulan, Penjaminan Kredit UMKM Capai Rp31 Triliun
apahabar.com

Ekbis

Undang Semua Investor, Batola Hapus 3 Perizinan Sekaligus
apahabar.com

Ekbis

Mobil Wapres Isi Bensin Pakai Jeriken, Simak Klarifikasi Pertamina
apahabar.com

Ekbis

Jelang Haul, Ratusan Warga Sekumpul Serbu Pasar Murah
apahabar.com

Ekbis

Ditopang Sentimen Domestik, Rupiah Rabu Sore Ditutup Menguat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com