Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD Jelang Pencoblosan, Warga Kalsel Diimbau Jangan Telan Mentah-Mentah Berita Medsos Disbudpar Banjarmasin Rilis Dua Wisata Baru, Cek Lokasinya Otsus Jilid Dua, Semangat Baru Pembangunan Papua

Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan

- Apahabar.com Jumat, 23 Oktober 2020 - 23:15 WIB

Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan

Penonaktifan Sekda Tanah Bumbu Rooswandi Salem dinilai sebagai bentuk kesewenangan Bupati Sudian Noor. Foto: Istimewa

apahabar.com, BATULICIN – Pencopotan Sekretaris Daerah Tanah Bumbu (Sekda Tanbu) Rooswandi Salem ikut disorot Ombudsman.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Nurcholish Madjid mengingatkan kepala daerah untuk tak bertindak melampui kewenangan.

Sebab, pemberhentian PNS nomor satu di lingkup pemerintahan harus melalui mekanisme khusus.

“Menarik untuk dicermati lebih dalam. Pemberhentian sekda mestinya harus melalui proses, termasuk persetujuan Depdagri [Departemen Dalam Negeri]. Kepala daerah mesti hati-hati, jangan sampai melampaui kewenangannya, atau tidak cermat dalam membuat keputusan,” ujar Nurcholish dihubungi apahabar.com, Jumat (23/10) malam.

Rooswandi digantikan oleh Ambo Sakka yang sebelumnya Kepala Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor melalui surat nomor T/821/3899/BKD-MP.3.BUP/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020.

Surat bersifat rahasia itu berisi perintah kepada Ambo Sakka untuk menjabat sebagai pelaksana harian sekda.

Rooswandi mengaku dibebastugaskan atas tuduhan pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan kewenangan.

Soal ini, Nurcholish mempersilakan Rooswandi untuk melapor ke Ombudsman.

“Kalau keberatan atau merasa keputusan tersebut maladministrasi, silakan laporkan ke Ombudsman sehingga ada mandat bagi Ombudsman untuk mempelajarinya,” ujar Nurcholish.

Sebelumnya keputusan Bupati Sudian Noor mencopot Sekda Rooswandi di tengah bergulirnya tahapan Pilbup Tanah Bumbu 2020 turut dipertanyakan Ketua DPRD Tanah Bumbu H Supiansyah.

“Semestinya tidak ada penonaktifan karena harus izin Mendagri. Apakah itu maunya Bupati? Seharusnya bupati menghormati keputusan Mendagri,” kata H Supiansyah.

Rooswandi sendiri saat dikonfirmasi tampak bingung dengan keputusan Bupati Sudian Noor.

“Sesuai surat beliau, saya dituduh memalsukan tandatangan dan menyalahgunakan kewenangan,” kata Rooswandi Salem, saat dihubungi apahabar.com, Jumat (23/10).

Namun begitu lebih jauh ia belum memastikan apakah akan melaporkan dugaan maladminstrasi tersebut ke Ombudsman, seperti yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Banjarmasin Hamli Kursani pada medio 2018 silam.

Kontroversi Bupati Tanbu, Copot Sekda Rooswandi Jelang Pilkada

 

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Kalsel

Prostitusi Online di Martapura, Satpol PP Tangkap Dua Wanita
apahabar.com

Tak Berkategori

Komisi III Gali Informasi untuk Evaluasi PSBB Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Tak Digubris, Warga di Kelumpang Kotabaru Kembali Adang Truk Perusahaan Sawit
apahabar.com

Tak Berkategori

5.062 Sambungan Gas Rumah Dipastikan Terpasang di Ibu Kota Baru
apahabar.com

Tak Berkategori

Yang Tersisa dari Masjid Sultan Suriansyah Lama
apahabar.com

Tak Berkategori

Rajin Endorse Produk UMKM, Cawali Ananda: Ini Ikhtiar Saya untuk Membantu UMKM di Masa Pandemi

Tak Berkategori

Jadwal MotoGP Emilia Romagna 2020 Sesi FP1 dan FP2, Live Streaming Fox Sport, Peluang Rossi?
apahabar.com

Tak Berkategori

Kasus Covid-19 Meningkat, Tenaga Kontrak Kesehatan di Tabalong Akan Diperpanjang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com