Geger Pria di Kelumpang Kotabaru Tewas Diduga Disengat Ratusan Lebah Membeludak, Warga Barabai Terobos Kantor Disprindagkop Demi BLT UU Cipta Kerja, Ketum Hipmi Yakin Indonesia Lolos dari Midlle Income Trap Live Streaming Man City vs Porto, Link Siaran Langsung Liga Champions di SCTV-Vidio.com Malam Ini Jembatan Terpanjang Kedua Indonesia di Kaltim Sudah 90 Persen Beres

Mahfud: Pemerintah Akan Proses Hukum Penunggang Aksi Anarkis Tolak UU Cipta Kerja

- Apahabar.com Kamis, 8 Oktober 2020 - 23:43 WIB

Mahfud: Pemerintah Akan Proses Hukum Penunggang Aksi Anarkis Tolak UU Cipta Kerja

Pengunjuk rasa melempar sepeda ke Halte Tranjakarta HI yang dibakar massa saat aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020). Foto-Antara/Dhemas Reviyanto/aww

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan jika pemerintah akan memproses hukum pelaku yang menunggangi aksi unjuk rasa tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan tindakan anarkis di sejumlah daerah.

“Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal,” tegas Mahfud saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, melalui live Instagram Kemenko Polhukam seperti dilansir Antara, Kamis (8/10) malam,

Pemerintah, kata Mahfud, menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi sepanjang semua itu dilakukan dengan damai menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, kata mantan Ketua MK ini, ketidakpuasaan atas UU Cipta Kerja bisa ditempuh dengan cara sesuai konstitusi.

“Yaitu dengan menyalurkan lewat PP, Perpers, Permen, Perkada sebagai delegasi UU. Bahkan bisa diadukan melalui mekanisme Judicial Review atau uji materi dan formal ke MK,” kata Mahfud.

Pemerintah pun menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa yang menolak UU Cipta Kerja dengan merusak fasilitas umum dan melukai petugas serta menjarah.

“Tindakan itu jelas merupakan kriminil dan tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan,” tegasnya.

Sebelum melakukan konferensi pers Mahfud menggelar rapat bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Mendagri Tito Karnavian. Pernyataan dari pemerintah itu ditandatangani oleh para pejabat tersebut.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi Hanya Unggul di Kotabaru
apahabar.com

Nasional

Wapres Pastikan Anies Jalankan PP dan Keppres Soal Covid-19
apahabar.com

Nasional

Berikut 3 Teknik yang Biasa Dilakukan Untuk Memadamkan Karhutla
apahabar.com

Nasional

Maanfaat Jahe Merah Dapat Tangkal Corona
apahabar.com

Nasional

Lagi, Heboh Video Mesum Mahasiswi di Banjarmasin Tersebar
apahabar.com

Nasional

PSBB Diperpanjang, TransJakarta Tak Ubah Jam Operasional
apahabar.com

Nasional

BP Jamsostek Sudah Serahkan Data 11,8 Juta Penerima Subsidi Gaji ke Kemenaker
apahabar.com

Nasional

Diminta Jadi Panelis Debat Capres, KPK Belum Ambil Sikap
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com