Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 1 Orang, Positif Nihil 6 Preman Kampung Pemeras Warga di Jalan Nasional Kalsel-Kaltim Disikat Polisi Pasangannya Meninggal, Rahmad Masud: Saya Masih Nggak Nyangka, Ini Seperti Mimpi Wawali Terpilih Meninggal, Begini Penjelasan RSP Balikpapan Respons Pemprov, Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Kalsel

Menaker Jelaskan UU Ciptaker Lindungi Pekerja, Ketum PBNU Tetap Ajukan Uji Materi ke MK

- Apahabar.com Minggu, 11 Oktober 2020 - 22:47 WIB

Menaker Jelaskan UU Ciptaker Lindungi Pekerja, Ketum PBNU Tetap Ajukan Uji Materi ke MK

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menemui Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj untuk menjelaskan ihwal Omnibus Law UU Cipta Kerja. Foto-net

apahabar.com, JAKARTA – Menemui Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan secara rinci ihwal Omnibus Law UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

“Kami jelaskan kepada beliau tentang klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Kemudian kami mendiskusikannya karena beliau juga bersama pengurus PBNU yang lain,” jelas Ida dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10).

Setelah berbicara secara langsung, Ida menyebut Said lebih memahami duduk persoalan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang baru disahkan tersebut. Dalam pertemuan itu, Ida turut menyampaikan pemerintah akan menjamin perlindungan hak-hak buruh.

“Setelah berdiskusi dengan beliau tentang klaster ketenagakerjaan, saya kira beliau mengerti dan yang harus didorong adalah memastikan perlindungan,” lanjut Ida.

Di sisi lain, setelah bertemu Menaker, Said menyatakan pihaknya akan tetap mengajukan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Usai menemui jajaran PBNU, Ida berencana berkeliling ke berbagai elemen masyarakat lain untuk membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Dialog sosial dan silaturahmi akan saya terus lakukan terutama kepada stakeholder ketenagakerjaan,” kata Ida.

Setelah UU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober lalu, Ida ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk merumuskan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi turunan dari UU Cipta Kerja terkait klaster ketenagakerjaan.

Dalam penyusunan PP tersebut, Ida menekankan, pemerintah sangat terbuka terhadap masukan serikat pekerja/serikat buruh. Ia menyebut pihaknya mengundang serikat pekerja/serikat buruh untuk memberikan masukan.

Sumber: detik.com

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Covid-19, Anggota Komisi I DPR Usul Internet Gratis
apahabar.com

Nasional

Malam Tahun Baru, Pemkot Bandung Gelar Zikir di Masjid
apahabar.com

Nasional

Sedang Ceramah di Acara Maulid Nabi, Ustaz di Aceh Ditusuk
apahabar.com

Nasional

Cerita Wagub Kalbar Selama Tiga Pekan Dirawat Akibat Covid-19
apahabar.com

Nasional

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Koalisi minta RUU Disahkan
apahabar.com

Nasional

Haji 2019; Hotel Menempel dengan Masjid Nabawi
Bupati

Nasional

Bupati Luwu Timur Thoriq Husler Meninggal Dunia, Covid-19?
apahabar.com

Nasional

Ketika Sisa Makanan Ditukar dengan Rupiah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com