Berdiri di Barisan Buruh, Ketua DPRD Kalsel Digelari Juara Stand Up Komedi Hari Ini Kuota Internet Belajar Siswa dan Guru Dikirim Langsung ke Nomor Peserta, Berikut Besar Sibsidinya Ribuan Buruh Kepung DPRD Kalsel, Supian HK Janjikan Pertemuan dengan DPD-DPR RI Hasil Liga Champions, Real Madrid Dipermalukan Shakhtar Donetsk, Skor Akhir 3-2 Geger Pria di Kelumpang Kotabaru Tewas Diduga Disengat Ratusan Lebah

Menkeu: BI Juga Bisa Membeli SBN Pemerintah

- Apahabar.com Jumat, 16 Oktober 2020 - 07:33 WIB

Menkeu: BI Juga Bisa Membeli SBN Pemerintah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Foto-antara

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini Indonesia masih memiliki akses terhadap pasar dalam menyerap surat berharga negara (SBN) untuk pembiayaan Covid-19.

Sekali pun, menurutnya sempat ada kepanikan pelaku pasar pada April dan Juni 2020.

“Meski dalam situasi seperti itu Indonesia dengan reputasi yang baik, kami masih memiliki akses terhadap pasar,” katanya dalam CNBC Debate on Global Economy secara virtual di Jakarta, Jumat (16/10).

Menurut Menkeu, meski memasuki pasar keuangan saat terjadi turbulensi akibat pandemi Covid-19, namun SBN pemerintah masih diserap investor karena menawarkan bunga yang menarik.

Adapun imbal hasil SBN tenor 10 tahun adalah sebesar 6,9 persen per 1 Oktober 2020.

Menkeu melanjutkan saat ini pemerintah juga bekerja sama dengan pelaku pasar keuangan dalam negeri dan juga Bank Indonesia (BI).

Keterlibatan bank sentral dalam membeli SBN pemerintah di pasar perdana karena membutuhkan pembiayaan yang luar biasa besar dan dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya atau unprecedented.

“BI juga bisa membeli SBN pemerintah di pasar perdana tanpa menciptakan kesan bahwa kami akan mengancam independensi BI. Ini unprecedented, kami butuh banyak komunikasi, dalam waktu yang sama mendesain kebijakan apa yang tepat,” katanya.

Meski begitu, Menkeu memastikan kebijakan itu dilakukan secara hati-hati dan tidak sembarangan serta transparan.

Krisis pandemi Covid-19 membuat pemerintah memperlebar defisit fiskal APBN 2020 yang sebelumnya mencapai 1,7 persen kini menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun di antaranya untuk kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM hingga insentif usaha.

“Kami sangat prudent dan hati-hati menggunakan pilihan dan kebijakan dan instrumen. Ini sangat penting ketika kami harus menstabilkan pasar, ketika kami harus memiliki utang berkelanjutan dan juga agar kami mampu menyelamatkan masyarakat dan mata pencahariannya,” imbuh Menkeu, Sri Mulyani.

Editor: Zainal - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Rupiah Menguat, Imbas Pembukaan Lockdown
apahabar.com

Ekbis

Rupiah Menguat Tipis Usai BI Tahan Suku Bunga
apahabar.com

Ekbis

2019, Citilink Targetkan 18 Juta Penumpang
apahabar.com

Ekbis

Bursa Saham Asia Turun, IHSG Ikut Melemah
apahabar.com

Ekbis

Telkomsel Sabet Penghargaan Prestisius di Telecom Asia Awards 2019
Per Hari Ini, Harga Pertamax di Kalsel Jadi Rp 9.200

Ekbis

Per Hari Ini, Harga Pertamax di Kalsel Jadi Rp 9.200
apahabar.com

Ekbis

Malaysia Siapkan Rencana Besar Ekspor Durian ke China
apahabar.com

Ekbis

Kemenkominfo Minta Tokopedia Investigasi Kebocoran Data
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com