Kena Tipu Oknum ASN, Belasan Tukang Sapu Geruduk Pemkot Banjarmasin Temui Pacar, Begal Sadis di Gunung Kayangan Pelaihari Ditembak Petugas Begal Sadis di Gunung Kayangan Ditembak Sebelum Beraksi di Bali Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD

Menko Perekonomian: UU Ciptaker Atur Sertifikasi Halal untuk UMKM Gratis

- Apahabar.com Sabtu, 24 Oktober 2020 - 15:14 WIB

Menko Perekonomian: UU Ciptaker Atur Sertifikasi Halal untuk UMKM Gratis

Ilustrasi. Foto-Net

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sertifikasi halal bagi UMKM yang diatur dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) tidak dikenakan biaya alias gratis.

“Khusus untuk UMKM tidak dikenakan biaya,” ujar Airlangga dalam seminar daring di Jakarta seperti dilansir Antara, Sabtu (24/10).

Sedangkan, lanjut Menko Perekonomian, untuk perusahaan mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal ada yang bersifat pernyataan halal tentu berbasis pada sistem ketelusuran (traceability).

“Kalau kita melihat jaminan produk halal dalam UU Ciptaker ini dilakukan oleh sidang fatwa MUI kemudian ada lembaga pemeriksa halal,” kata Airlangga.

Hal-hal terkait sertifikasi halal ini seluruhnya akan dibahas dalam Peraturan Pemerintah atau PP.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan untuk sertifikasi halal sebagaimana disampaikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, bagi UMKM akan diberlakukan tarif sebesar Rp0 (gratis).

Dengan demikian hal tersebut dapat mengurangi beban dan tarif ini disampaikan kepada pengguna jasa secara transparan.

“Kami sekarang sedang menyusun Peraturan Menteri Keuangannya atau PMK sesuai dengan Omnibus Law UU Ciptaker dan sebagaimana disampaikan oleh Menko Perekonomian bapak Airlangga Hartarto perluasan dari lembaga-lembaga pemeriksa halal yang nanti kita lihat kesiapannya di dalam melaksanakan tugas ini,” kata Menkeu.

Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong usaha mikro kecil (UMK) di Tanah Air menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

Menurut dia, upaya itu dilakukan melalui kebijakan seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan dan fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMKM.

Pemerintah, lanjut Wapres, juga memfasilitasi UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital untuk pemasaran sehingga dapat mengakselerasi dukungan pemerintah yang sudah ada seperti melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Sepanjang 2019, OJK Tarik Rp5,9 T dari Industri Jasa Keuangan

Ekbis

Sepanjang 2019, OJK Tarik Rp5,9 T dari Industri Jasa Keuangan
apahabar.com

Ekbis

Bank Dunia: Pandemi Covid-19 Pukul Pertumbuhan Ekonomi Asia
apahabar.com

Ekbis

BI: Kinerja Industri Pengolahan Triwulan I-2020 Turun
apahabar.com

Ekbis

Rupiah Menguat, Efek Perang Dagang?
apahabar.com

Ekbis

Aktivitas Pesawat Kaltara Naik, Jumlah Penumpang Malah Turun
apahabar.com

Ekbis

Di Ambang Kebangrutan, Pizza Hut Ajukan Perlindungan
apahabar.com

Ekbis

Ekspor Kalsel Turun, Ekonom Sebut “Tiongkok Effect”
apahabar.com

Ekbis

Kalimantan Utara Topang 0,74 Ekspor Nasional, Lampaui Yogya dan Sulut
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com