Mulai Esok, RS Idaman Banjarbaru Kembali Terima Pasien Baru PPKM Level IV: Banjarmasin Jauh Lebih Boros Ketimbang Banjarbaru Ssttt.. Satu Pembunuh Perawat RSDI Banjarbaru Lolos Penyergapan di Jawa Laut Cerita Relawan Banjar: Pahitnya Daun Sungkai Bisa Menyembuhkan Bantu Pasien Isoman, Menteri Muhadjir Pantau Asman Toga di Banjarmasin Utara

MK Tolak Gugatan Korban PHK Soal Kepesertaan BPJS

- Apahabar.com     Selasa, 27 Oktober 2020 - 00:41 WITA

MK Tolak Gugatan Korban PHK Soal Kepesertaan BPJS

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Foto-Kompas.com/Fitria Chusna Farisa

apahabar.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diajukan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) bernama Koko Koharudin.

“Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK seperti dilansir Antara, Senin (26/10), yang disiarkan secara daring.

Menurut MK, Pasal 18 ayat (1) UU BPJS yang selengkapnya berbunyi “Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS” tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Norma Pasal 18 ayat (1) UU BPJS justru menurut Mahkamah Konstitusi, merupakan pengejawantahan semangat jaminan sosial yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.

Terkait dalil adanya kerugian konstitusional setelah pemohon berhenti bekerja tidak dapat mengakhiri kepesertaan BPJS atau berganti menjadi peserta BPJS kriteria penerima bantuan iuran (PBI), MK menyatakan UU BPJS memang tidak mengatur tata cara pendaftaran calon peserta BPJS PBI, tetapi memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Ada pun pelaksanaan lebih lanjut UU BPJS telah diatur di dalam beberapa peraturan pelaksana, dua di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Kemudian mengenai kepesertaan pemohon akan termasuk kategori PBI atau bukan, hal itu tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskan.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Pendiri PKS KH Hilmi Aminuddin Meninggal Dunia
apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Jokowi Bakal Resmikan Proyek ‘Tol Langit’
Jurnalis Lingkungan dari AS Ditangkap di Palangkaraya

Nasional

Jurnalis Lingkungan dari AS Ditangkap di Palangkaraya
apahabar.com

Nasional

‘Berambangan’ dengan Istri, Malah Nenek Sendiri Diperkosa
apahabar.com

Nasional

Last Minute, Koordinator Saksi di Samarinda Diduga Lancarkan ‘Serangan Fajar’
apahabar.com

Nasional

Pemerintah Indonesia Siapkan Strategi Baru Bela Siti Aisyah
apahabar.com

Nasional

Banyak Nama Baru, Jokowi Perkenalkan Menteri Kabinet Besok
apahabar.com

Nasional

Keluarkan Dua Kartu Sakti, Jokowi Janji Menyejahterakan Warga Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com