Mobil Terbelah dan Terbakar di Grand Prix Bahrain, Pebalap Prancis Ini Lolos dari Maut Bukan Kereta Api! Nih 2 Proyek Strategis Nasional Andalan Jokowi di Kalsel 2020-2024 Rusia-Saudi Belum Sepakati Durasi Pengurangan Produksi Minyak Nikah Massal di Tapin, Jangan Lagi Ada Pasangan Tak Berdokumen Latihan Dasar Pramuka di HST, Petakan Daerah Rawan Bencana

MK Tolak Gugatan Korban PHK Soal Kepesertaan BPJS

- Apahabar.com Selasa, 27 Oktober 2020 - 00:41 WIB

MK Tolak Gugatan Korban PHK Soal Kepesertaan BPJS

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Foto-Kompas.com/Fitria Chusna Farisa

apahabar.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diajukan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) bernama Koko Koharudin.

“Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK seperti dilansir Antara, Senin (26/10), yang disiarkan secara daring.

Menurut MK, Pasal 18 ayat (1) UU BPJS yang selengkapnya berbunyi “Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS” tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Norma Pasal 18 ayat (1) UU BPJS justru menurut Mahkamah Konstitusi, merupakan pengejawantahan semangat jaminan sosial yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.

Terkait dalil adanya kerugian konstitusional setelah pemohon berhenti bekerja tidak dapat mengakhiri kepesertaan BPJS atau berganti menjadi peserta BPJS kriteria penerima bantuan iuran (PBI), MK menyatakan UU BPJS memang tidak mengatur tata cara pendaftaran calon peserta BPJS PBI, tetapi memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Ada pun pelaksanaan lebih lanjut UU BPJS telah diatur di dalam beberapa peraturan pelaksana, dua di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Kemudian mengenai kepesertaan pemohon akan termasuk kategori PBI atau bukan, hal itu tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskan.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Lima Kapal Perang Indonesia Amankan Perairan Natuna
apahabar.com

Nasional

7 Bandit di Asahan Sumut Ditangkap, 5 Ditembak
apahabar.com

Nasional

Studi Sosial: 98,2 Persen Responden Setuju Karantina Wilayah
apahabar.com

Nasional

KPU Tetapkan Jokowi-Ma’ruf Presiden dan Wapres Terpilih
apahabar.com

Nasional

Aklamasi, Teguh Santosa Pimpin JMSI Pusat
apahabar.com

Nasional

Tangkal Hoaks, Polri dan JMSI Sepakat Lanjutkan Kerja Sama Literasi
Rusia dan China Bekerja Sama Kembangkan Vaksin Antivirus Corona

Nasional

Rusia dan China Bekerja Sama Kembangkan Vaksin Antivirus Corona
apahabar.com

Nasional

Warga Trenggalek Berduka, Adik Bupati Emil Meninggal Dunia
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com