Tolak Omnibus Law, Ketua DPRD Kalsel Digelari Juara Stand Up Komedi Hari Ini Kuota Internet Belajar Siswa dan Guru Dikirim Langsung ke Nomor Peserta, Berikut Besar Sibsidinya Ribuan Buruh Kepung DPRD Kalsel, Supian HK Janjikan Pertemuan dengan DPD-DPR RI Hasil Liga Champions, Real Madrid Dipermalukan Shakhtar Donetsk, Skor Akhir 3-2 Geger Pria di Kelumpang Kotabaru Tewas Diduga Disengat Ratusan Lebah

Mobil Rp 1,3 T, Ini Alasan KPK Tak Libatkan Dewan Pengawas

- Apahabar.com Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:03 WIB

Mobil Rp 1,3 T, Ini Alasan KPK Tak Libatkan Dewan Pengawas

Gedung KPK. Foto-Liputan6.com

apahabar.com, JAKARTA – Mobil senilai Rp 1,3 triliun untuk pimpinan KPK terealisasi. Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan alasan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan pengadaan mobil dinas jabatan tersebut.

“Ini kan melihatnya dari sisi anggaran KPK secara keseluruhan yang di dalamnya antara lain adalah rencana untuk pengadaan mobil dinas.

Kalau kemudian berbicara mengenai anggaran ini memang leading sector-nya ada di Kesekjenan,” kata Ali kutip apahabar.com dari Liputan6.com.

Ia menyatakan, pengadaan mobil dinas pimpinan KPK tersebut sudah melalui mekanisme di dalam proses penyusunan anggaran untuk 2021.

“Tentu sudah melalui mekanisme di dalam proses penyusunan anggaran untuk tahun 2021, termasuk pelaksanaan anggaran yang sebelumnya, bagaimana di-review kemudian dievaluasi, termasuk kemudian untuk penambahan-penambahan anggaran seterusnya untuk tahun 2021 yang itu belum final karena nanti DIPA diterima di Desember 2020,” tutur Ali.

Sebagaimana dikutip dari Antara, Ali menjelaskan bahwa KPK telah menyampaikan usulan anggaran pada 2021 sebesar Rp 1,3 triliun ke DPR RI.

“Di dalamnya ada komponen-komponen yang lain, satu di antaranya adalah pengadaan mobil dinas ini,” katanya menjelaskan.
Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan pihaknya menolak pemberian fasilitas mobil dinas.

“Kami dari dewas tidak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas bagi dewas. Kami tidak tahu usulan dari mana itu, kalaupun benar kami dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10) lalu.

Ia mengatakan Dewas KPK sudah diberikan tunjangan transportasi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penghasilan Dewas KPK.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kemkominfo Blokir Layanan Data Internet di Papua dan Papua Barat

Nasional

Diserang Pasukan Hantu, Politisi Partai Demokrat Benny K Harman Malah Senang : Mereka Bisa Dapat Honor!
apahabar.com

Nasional

Ancam Rusak Habitat Bekantan, Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Baru Dikaji
apahabar.com

Nasional

Si Pembanting Motor dan Pembakar STNK Itu Ternyata Cengeng
apahabar.com

Nasional

Pasca Banjir, Warga Sentani Tengah Sulit Air
apahabar.com

Nasional

Letusan Merapi Picu Hujan Abu
apahabar.com

Nasional

Gara-Gara Petasan, Pemuda Situbondo Tewas Mengenaskan
apahabar.com

Nasional

Jokowi Tetapkan 5 Deputi Kepala Staf Presiden, Berikut Nama-namanya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com