Dear Korban Banjir Kalsel, Telkomsel Bebaskan Telepon-SMS Demi Aliran Sungai, Pos Polisi di Jalan Veteran Banjarmasin Dibongkar Lewat Udara, Paman Birin Salurkan Bantuan Korban Banjir dari Jokowi Pekan Ini, Rupiah Berpeluang Tembus Rp 14.000 Dini Hari, Merapi Kembali Luncurkan Awan Panas Sejauh 1,8 Km

Mobil Rp 1,3 T, Ini Alasan KPK Tak Libatkan Dewan Pengawas

- Apahabar.com Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:03 WIB

Mobil Rp 1,3 T, Ini Alasan KPK Tak Libatkan Dewan Pengawas

Gedung KPK. Foto-Liputan6.com

apahabar.com, JAKARTA – Mobil senilai Rp 1,3 triliun untuk pimpinan KPK terealisasi. Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan alasan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan pengadaan mobil dinas jabatan tersebut.

“Ini kan melihatnya dari sisi anggaran KPK secara keseluruhan yang di dalamnya antara lain adalah rencana untuk pengadaan mobil dinas.

Kalau kemudian berbicara mengenai anggaran ini memang leading sector-nya ada di Kesekjenan,” kata Ali kutip apahabar.com dari Liputan6.com.

Ia menyatakan, pengadaan mobil dinas pimpinan KPK tersebut sudah melalui mekanisme di dalam proses penyusunan anggaran untuk 2021.

“Tentu sudah melalui mekanisme di dalam proses penyusunan anggaran untuk tahun 2021, termasuk pelaksanaan anggaran yang sebelumnya, bagaimana di-review kemudian dievaluasi, termasuk kemudian untuk penambahan-penambahan anggaran seterusnya untuk tahun 2021 yang itu belum final karena nanti DIPA diterima di Desember 2020,” tutur Ali.

Sebagaimana dikutip dari Antara, Ali menjelaskan bahwa KPK telah menyampaikan usulan anggaran pada 2021 sebesar Rp 1,3 triliun ke DPR RI.

“Di dalamnya ada komponen-komponen yang lain, satu di antaranya adalah pengadaan mobil dinas ini,” katanya menjelaskan.
Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan pihaknya menolak pemberian fasilitas mobil dinas.

“Kami dari dewas tidak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas bagi dewas. Kami tidak tahu usulan dari mana itu, kalaupun benar kami dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10) lalu.

Ia mengatakan Dewas KPK sudah diberikan tunjangan transportasi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penghasilan Dewas KPK.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Harapan SBY untuk Ekonomi Indonesia
apahabar.com

Nasional

Rommy Sebut Khofifah dan Kiai Asep Saifuddin Rekomendasikan Jabatan Kakanwil Jatim
apahabar.com

Nasional

Korban Tembakan Tentara Israel di Jalur Gaza Bertambah 127 Orang
apahabar.com

Nasional

Ma’ruf Amin Dinilai Seperti ‘Ban Serep’ Jokowi, Jubir : Wapres Tak Ingin Ada Matahari Kembar
apahabar.com

Nasional

Daendels, Jenderal Hindia Belanda Mendadak Trending di Twitter Gegara Omnibus Law
apahabar.com

Nasional

Sapa Warga Pakai Bahasa Banjar, Jokowi: Apa Habar..!!
apahabar.com

Nasional

Wukuf Selesai, Dari Arafah Jemaah Haji Menuju Muzdalifah
apahabar.com

Nasional

Anggito Abimanyu Ungkap ke Mana Larinya Dana Haji
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com