VIDEO: Polisi Rilis Tersangka Pencurian Hp Rosehan di Pesawat Sengketa Kepemilikan Kampus Achmad Yani, Gugatan Adik Berlanjut di PN Banjarmasin Magrib, Mayat di Jembatan Kayu Tangi Gegerkan Warga Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin: Waktu Belajar Dipangkas, Sehari Hanya 5 Jam Sehari Jelang Penutupan, Pendaftar BLT UMKM di Batola Capai 5.000 Orang

Pakar Hukum Menilai UU Cipta Kerja Hilangkan Ego Sektoral

- Apahabar.com Sabtu, 17 Oktober 2020 - 00:06 WIB

Pakar Hukum Menilai UU Cipta Kerja Hilangkan Ego Sektoral

Dokomentasi - Pakar hukum tata negara Unpar Asep Warlan Yusuf berbicara pada FGD bertema "Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12/2019). Foto: Suara Pembaruan

apahabar.com, JAKARTA – Pakar hukum dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja mampu menghilangkan ego sektoral, perizinan yang berbelit, serta memberikan kepastian waktu dan biaya berinvestasi.

“Banyak poin di Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baik, namun tidak dijelaskan sejak awal,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (16/10).

Menurut dia, ego sektoral itu menjadikan hambatan birokrasi dalam perizinan dunia usaha bagi para investor yang akan menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, kata dia, akan lebih mudah untuk menciptakan lapangan kerja lantaran investor bisa membangun usaha dengan maksimal

Kemudian, kata dia, ada penjaminan dari pemerintah ketika ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada buruh dari pengusaha, yakni terkait dengan pesangon yang sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lainnya oleh pemerintah.

“Meskipun juga kenapa jadi beban pemerintah? Karena pengusaha menyatakan, ya, tidak sepenuhnya oleh kami, negara pun harus menjamin terhadap situasi kondisi perusahaan,” kata Asep.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengatur soal alih daya karena pegawai alih daya atau kontrak semakin jelas status hukum atau basisnya dengan melihat kompetensi, bukan waktu.

“Kalau kompetensinya bagus, dibutuhkan, ya akan terus dijadikan karyawan. Kalau sekarang kan, ‘outsourcing’ itu sekadar waktu. Waktunya habis [kontrak, red.], ya sudah, tidak jelas nasibnya,” terangnya.

Asep mengatakan hal-hal yang bagus dari UU Cipta Kerja tersebut tidak pernah didiskusikan kepada publik dalam jangkauan yang luas, khususnya kepada para tenaga kerja.

Jika pemerintah partisipatif dan ada pelibatan publik yang luas, khususnya dari tenaga kerja, lanjut dia, mungkin daya tolak terhadap UU Cipta Kerja akan kurang.

“Ketika dialog itu dilakukan, sudah jadi [UU Cipta Kerja, red.] kan mereka menjadi merasa tidak punya makna. Jadi, saya kira problem utama dari masalah ini adalah komunikasi yang sangat lemah dari pemerintah,” pungkas Asep.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kampanye Akbar Jokowi di Kalsel, Ada Agenda Ngopi Bareng Generasi Milenial
apahabar.com

Nasional

Soal CVR Lion Air, KNKT: Ada Kepanikan tapi Tak Ada Teriakan Allahu Akbar
apahabar.com

Nasional

Jakarta PSBB Lagi, Anies Baswedan Tarik Rem Darurat

Nasional

Mengenal ‘Jackie Chan’ Barabai Bersuara Merdu yang Viral di Medsos
apahabar.com

Nasional

Istri Ifan Seventeen Dikabarkan Selamat
apahabar.com

Nasional

Jubir Pemerintah: Covid-19 Berakhir Jika Masyarakat Patuh dan Disiplin
apahabar.com

Nasional

OTT KPK; Bupati Kudus Terjerat Kasus Suap
apahabar.com

Nasional

Ini Harapan Pelajar untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com