Pekan Ini, Rupiah Berpeluang Tembus Rp 14.000 Dini Hari, Merapi Kembali Luncurkan Awan Panas Sejauh 1,8 Km Kanada Bakal Cabut Larangan Terbang Boeing 737 Max Peduli Banjir Kalsel, Yayasan H Maming Kirim Bantuan ke Tanah Laut Setelah Tolak Vaksin Covid-19, Ribka Tjiptaning Digeser ke Komisi VII

Pakar Hukum Menilai UU Cipta Kerja Hilangkan Ego Sektoral

- Apahabar.com Sabtu, 17 Oktober 2020 - 00:06 WIB

Pakar Hukum Menilai UU Cipta Kerja Hilangkan Ego Sektoral

Dokomentasi - Pakar hukum tata negara Unpar Asep Warlan Yusuf berbicara pada FGD bertema "Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12/2019). Foto: Suara Pembaruan

apahabar.com, JAKARTA – Pakar hukum dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja mampu menghilangkan ego sektoral, perizinan yang berbelit, serta memberikan kepastian waktu dan biaya berinvestasi.

“Banyak poin di Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baik, namun tidak dijelaskan sejak awal,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (16/10).

Menurut dia, ego sektoral itu menjadikan hambatan birokrasi dalam perizinan dunia usaha bagi para investor yang akan menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, kata dia, akan lebih mudah untuk menciptakan lapangan kerja lantaran investor bisa membangun usaha dengan maksimal

Kemudian, kata dia, ada penjaminan dari pemerintah ketika ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada buruh dari pengusaha, yakni terkait dengan pesangon yang sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lainnya oleh pemerintah.

“Meskipun juga kenapa jadi beban pemerintah? Karena pengusaha menyatakan, ya, tidak sepenuhnya oleh kami, negara pun harus menjamin terhadap situasi kondisi perusahaan,” kata Asep.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengatur soal alih daya karena pegawai alih daya atau kontrak semakin jelas status hukum atau basisnya dengan melihat kompetensi, bukan waktu.

“Kalau kompetensinya bagus, dibutuhkan, ya akan terus dijadikan karyawan. Kalau sekarang kan, ‘outsourcing’ itu sekadar waktu. Waktunya habis [kontrak, red.], ya sudah, tidak jelas nasibnya,” terangnya.

Asep mengatakan hal-hal yang bagus dari UU Cipta Kerja tersebut tidak pernah didiskusikan kepada publik dalam jangkauan yang luas, khususnya kepada para tenaga kerja.

Jika pemerintah partisipatif dan ada pelibatan publik yang luas, khususnya dari tenaga kerja, lanjut dia, mungkin daya tolak terhadap UU Cipta Kerja akan kurang.

“Ketika dialog itu dilakukan, sudah jadi [UU Cipta Kerja, red.] kan mereka menjadi merasa tidak punya makna. Jadi, saya kira problem utama dari masalah ini adalah komunikasi yang sangat lemah dari pemerintah,” pungkas Asep.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Vaksin Covid-19 Sinovac Diproduksi Bio Farma Kuartal I 2021
apahabar.com

Nasional

Bupati Kampar Azis Zaenal Tutup Usia
Garuda

Nasional

Cuaca Buruk, Garuda dan Lion Air Tujuan Pontianalk Gagal Mendarat
apahabar.com

Nasional

Vokalis Seventeen: Aa Jimmy Meninggal, Saya Lihat Jenazahnya
apahabar.com

Nasional

Gitaris Seventeen Dipastikan Meninggal Dunia
apahabar.com

Nasional

Jalan Sering Banjir, Kementerian PUPR Bangun Jembatan Layang di Kalteng
apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Unair DO Gilang ‘Bungkus’ Terduga Fetish Jarik
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi Beberkan Lokasi Calon Ibu Kota Baru di Kukar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com