Duh, Puluhan Pengendara Terjaring Razia PPKM Level IV di Banjarbaru Kevin/Marcus Kandas di Olimpiade Tokyo 2020, Warganet Lemas Triwulan II 2021, Laba bank bjb Tumbuh 14,4 Persen LAPOR Baiman! Pelanggaran Prokes-Kafe Meresahkan di Banjarmasin Terekam Sosok Pembunuh Brutal di Gambah HST Terungkap, Macan Kalsel Turun Gunung

Pakar Hukum Universitas Parahyangan Nilai Pro Kontra UU Cipta Kerja Hal Biasa

- Apahabar.com     Sabtu, 24 Oktober 2020 - 14:57 WITA

Pakar Hukum Universitas Parahyangan Nilai Pro Kontra UU Cipta Kerja Hal Biasa

Ilustrasi menolak UU Cipta Kerja. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Pakar hukum dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menyebur pro dan kontra UU Cipta Kerja hal yang biasa.

“Ke MK [Mahkamah Konstitusi] sebagai saluran formal konstitusional, dan demonstrasi sebagai jalur untuk menekan secara politik kepada pemerintah agar mendengarkan aspirasi serta membuka jalur dialog dengan para pengunjuk rasa,” kata Asep, Sabtu (24/10).

Dalam sebuah realitas politik, kata dia, tentu terbuka ruang untuk mereka yang setuju maupun tidak setuju. Maka, perbedaan sikap terhadap Undang-undang Cipta Kerja harus dihormati. Namun, ia tidak setuju dengan istilah pembangkangan sipil yang sempat dihembuskan sejumlah pihak sebagai cara untuk menolak UU Cipta Kerja tersebut.

“Publik mungkin skeptis dengan hasil di MK, tapi bukan berarti menempuh jalur inkonstitusional. Pembangkangan sipil artinya ada kewajiban (warga negara) yang tidak ditaati dan tidak dijalankan, tapi kita tetap harus manfaatkan jalur itu sebagai penghormatan kita terhadap hukum dan demokrasi,” ujarnya.

Sebenarnya, Asep melihat beleid Undang-undang Cipta Kerja ini juga mempunyai nilai-nilai positif. Hanya saja, memang belum ada dialog yang disampaikan kepada masyarakat. Misal hal yang dianggap positif, yaitu soal hambatan birokrasi dalam perizinan dunia usaha dihilangkan.

Kemudian, kata dia, investor yang akan melakukan investasi modalnya di Indonesia dipermudah sehingga memudahkan dan menciptakan lapangan pekerjaan karena investor bisa membangun usaha dengan maksimal.

“Tapi, hal-hal positif ini tidak mengemuka karena minimnya ruang dialog pemerintah dengan publik. Dialog tidak melulu untuk mengejar titik temu, tapi paling tidak dialog itu bisa meminimalkan kesalahpahaman antarpihak,” jelas dia.

Sementara pengamat hukum tata negara dari Universitas Hasanuddin, Wiwin Suwandi, mengatakan istilah pembangkangan sipil tidak tepat dilakukan dalam sebuah negara demokrasi dan menjunjung supremasi hukum. “Publik bisa saja menolak UU Cipta Kerja, tapi harus lewat mekanisme rambu konstitusi yang tersedia,” katanya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Alat PCR Covid-19 Kemenristek Diproduksi Massal
Nyepi

Nasional

Fakta Menarik Nyepi di Bali Saat Pandemi
apahabar.com

Nasional

Masyarakat Keluhkan Kenaikan Tarif Listrik Sepihak, Cuncung Tuding PLN Kurang Transparan!
apahabar.com

Nasional

Jokowi Izin Pindah Ibu Kota ke Kalimantan
apahabar.com

Nasional

Anggap Bawaslu Banjarbaru ”Tebang Pilih”, TKD Jokowi – Ma’ruf Amin Lapor ke Bawaslu Kalsel
apahabar.com

Nasional

Presiden Minta Masyarakat Hormati Privasi Pasien Corona
apahabar.com

Nasional

Gubernur Jatim: PSBB di Surabaya Raya Diperpanjang
Positif Covid-19

Nasional

Total Positif Covid-19 di Indonesia Jadi 1.288.833 Kasus
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com