Mobil Terbelah dan Terbakar di Grand Prix Bahrain, Pebalap Prancis Ini Lolos dari Maut Bukan Kereta Api! Nih 2 Proyek Strategis Nasional Andalan Jokowi di Kalsel 2020-2024 Rusia-Saudi Belum Sepakati Durasi Pengurangan Produksi Minyak Nikah Massal di Tapin, Jangan Lagi Ada Pasangan Tak Berdokumen Latihan Dasar Pramuka di HST, Petakan Daerah Rawan Bencana

Pakar Hukum Universitas Parahyangan Nilai Pro Kontra UU Cipta Kerja Hal Biasa

- Apahabar.com Sabtu, 24 Oktober 2020 - 14:57 WIB

Pakar Hukum Universitas Parahyangan Nilai Pro Kontra UU Cipta Kerja Hal Biasa

Ilustrasi menolak UU Cipta Kerja. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Pakar hukum dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menyebur pro dan kontra UU Cipta Kerja hal yang biasa.

“Ke MK [Mahkamah Konstitusi] sebagai saluran formal konstitusional, dan demonstrasi sebagai jalur untuk menekan secara politik kepada pemerintah agar mendengarkan aspirasi serta membuka jalur dialog dengan para pengunjuk rasa,” kata Asep, Sabtu (24/10).

Dalam sebuah realitas politik, kata dia, tentu terbuka ruang untuk mereka yang setuju maupun tidak setuju. Maka, perbedaan sikap terhadap Undang-undang Cipta Kerja harus dihormati. Namun, ia tidak setuju dengan istilah pembangkangan sipil yang sempat dihembuskan sejumlah pihak sebagai cara untuk menolak UU Cipta Kerja tersebut.

“Publik mungkin skeptis dengan hasil di MK, tapi bukan berarti menempuh jalur inkonstitusional. Pembangkangan sipil artinya ada kewajiban (warga negara) yang tidak ditaati dan tidak dijalankan, tapi kita tetap harus manfaatkan jalur itu sebagai penghormatan kita terhadap hukum dan demokrasi,” ujarnya.

Sebenarnya, Asep melihat beleid Undang-undang Cipta Kerja ini juga mempunyai nilai-nilai positif. Hanya saja, memang belum ada dialog yang disampaikan kepada masyarakat. Misal hal yang dianggap positif, yaitu soal hambatan birokrasi dalam perizinan dunia usaha dihilangkan.

Kemudian, kata dia, investor yang akan melakukan investasi modalnya di Indonesia dipermudah sehingga memudahkan dan menciptakan lapangan pekerjaan karena investor bisa membangun usaha dengan maksimal.

“Tapi, hal-hal positif ini tidak mengemuka karena minimnya ruang dialog pemerintah dengan publik. Dialog tidak melulu untuk mengejar titik temu, tapi paling tidak dialog itu bisa meminimalkan kesalahpahaman antarpihak,” jelas dia.

Sementara pengamat hukum tata negara dari Universitas Hasanuddin, Wiwin Suwandi, mengatakan istilah pembangkangan sipil tidak tepat dilakukan dalam sebuah negara demokrasi dan menjunjung supremasi hukum. “Publik bisa saja menolak UU Cipta Kerja, tapi harus lewat mekanisme rambu konstitusi yang tersedia,” katanya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Suhu Panas Diduga Pemicu Ledakan Mortir Perang di Gudang Brimob
apahabar.com

Nasional

Penyiraman Air Keras Asep: Polisi Curigai Keterlibatan Orang Dalam
apahabar.com

Nasional

Berkah Haul Guru Sekumpul, Pertalite pun Digratiskan
apahabar.com

Nasional

Harumkan Nama Bangsa, ITB ke Final Huawaei ICT Competition Tingkat Dunia
apahabar.com

Nasional

Kematian Covid-19 Hampir Tembus 100 Ribu, Warga AS Malah Liburan di Pantai
apahabar.com

Nasional

Kasus Jhon Kei, Ditjen PAS Tunggu Hasil Koordinasi Bapas dan Kepolisian
apahabar.com

Nasional

Erick Thohir Berhentikan Dirut Garuda Ary Askhara Terkait Harley Seludupan
apahabar.com

Nasional

Ustadz Yusuf Mansur Jatuh Sakit, Banjir Doa Netizen
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com