Salah Tulis, Perbaikan Plang Nama SDN di Banjarmasin Tunggu Dana BOS Cair Bawa Pesan Damai ke Ukraina-Rusia, Jokowi Dianggap Layak Raih Nobel Diguyur Hujan Berjam-Jam, Sejumlah Kawasan di Banjarbaru Tergenang Banjarmasin Terendam Lagi, Masyarakat Diminta Waspada Air Kiriman! Banjarbaru Terendam, Sejumlah Warga Dievakuasi

Pemerintah Akan Buka Penerimaan 1 Juta CPNS pada 2021, Berikut Formasinya

- Apahabar.com     Rabu, 14 Oktober 2020 - 17:21 WITA

Pemerintah Akan Buka Penerimaan 1 Juta CPNS pada 2021, Berikut Formasinya

Ilustrasi tes SKB CPNS 2019. Foto: Tribunnews

apahabar.com, MAKASSAR – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan kuota 1 juta pada 2021.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, mengemukakan bahwa penerimaan CPNS ini menjadi penting di masa krisis kesehatan seperti sekarang, bukan hanya dalam hal pandemi Covid-19, tetapi juga mengenai tingginya angka stunting dan kematian ibu anak (KIA) di Indonesia.

Beberapa formasi CPNS yang akan dibuka, katanya, seperti perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan dan sebagainya.

“Penerimaan CPNS 2021, satu juta dulu, kita akan menambah perawat, bidan dan dokter umum, penyuluh pertanian dan perairan. Ini penting, sebab soal stunting yang masih sangat tinggi,” katanya pada Rapat Koordinasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota se-Sulsel di Makassar, seperti dilansir dari Antara, Rabu (14/10).

Sehingga, kata Tjahjo Kumolo perekrutan CPNS di daerah akan direformasikan dengan kebijakan Presiden Jokowi, khususnya pada wilayah kebijakan kesehatan di masa dan pascapandemi Covid-19.

“Di masa pandemi kami juga sudah menyiapkan rekrutmen pada posisi sistem yang ada, makanya saya sudah sampaikan ke PT Taspen agar segera memproses pensiunan PNS,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Tjahjo Kumolo mengatakan tujuan dari reformasi birokrasi agar pemerintah pusat hingga ke kelurahan, begitu pula, mulai Kapolri sampai ke kamtibmas, perguruan tinggi, tokoh adat dan ulama menyatu sebagai bagian dari pemerintah daerah, didukung dengan birokrasi yang bersih dan proses tata kelola yang cepat.

Menurutnya, ASN juga sama, sebagai bagian dari pemerintah. Maka dari itu, ASN diminta harus cepat beradaptasi dengan perubahan, khususnya di masa pandemi.

“Konteks pengembangan ASN ini yang perlu, termasuk sebagai penilaian bagi mereka. Ini harus dipersiapkan. Pemerintah terus melakukan pembinaan di segala unit, salah satunya pada PTSP, dengan demikian ukuran kinerja pemerintahan juga diukur dari kepiawaian staf PTSP,” katanya.

Ia menyebutkan ada sebanyak 4,2 juta pegawai negeri di pusat dan 1,4 juta di antaranya merupakan pegawai administrasi.

Menurutnya, Disamping melihat fungsi PTSP pada dinamika perekonomian yang harus meningkatkan roda ekonomi di daerah, PTSP kabupaten/kota diminta harus punya visi yang sama di Sulsel, yakni menggabungkan pelayanan publik yang ada.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Nasional

Tergenang Usai Hujan Lebat, Drainase Sirkuit Mandalika Belum Optimal
apahabar.com

Nasional

Polisi Selidiki Keberadaan Sunda Empire di Lhokseumawe
Ilustrasi. Foto-Net

Nasional

Harga Minyak Dunia Menguat
apahabar.com

Nasional

Pemilu 2019; Kedai Ini Gratiskan Seporsi Kudapan Untuk Pelanggan Yang Tidak Golput
apahabar.com

Nasional

Pasca-Pembatalan Keberangkatan Haji, Jokowi Kumpulkan Tokoh Lintas Agama
apahabar.com

Nasional

Satgas: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 40.119
apahabar.com

Nasional

Nadiem Sederhanakan Persyarat Bantuan Kuota Internet, Simak Rinciannya
Gus Najih

Nasional

Laporkan Gus Najih Putra Mbah Moen ke Polisi, BKN Ingin Klarifikasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com