Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD Jelang Pencoblosan, Warga Kalsel Diimbau Jangan Telan Mentah-Mentah Berita Medsos Disbudpar Banjarmasin Rilis Dua Wisata Baru, Cek Lokasinya Otsus Jilid Dua, Semangat Baru Pembangunan Papua

Pemerintah Akan Buka Penerimaan 1 Juta CPNS pada 2021, Berikut Formasinya

- Apahabar.com Rabu, 14 Oktober 2020 - 17:21 WIB

Pemerintah Akan Buka Penerimaan 1 Juta CPNS pada 2021, Berikut Formasinya

Ilustrasi tes SKB CPNS 2019. Foto: Tribunnews

apahabar.com, MAKASSAR – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan kuota 1 juta pada 2021.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, mengemukakan bahwa penerimaan CPNS ini menjadi penting di masa krisis kesehatan seperti sekarang, bukan hanya dalam hal pandemi Covid-19, tetapi juga mengenai tingginya angka stunting dan kematian ibu anak (KIA) di Indonesia.

Beberapa formasi CPNS yang akan dibuka, katanya, seperti perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan dan sebagainya.

“Penerimaan CPNS 2021, satu juta dulu, kita akan menambah perawat, bidan dan dokter umum, penyuluh pertanian dan perairan. Ini penting, sebab soal stunting yang masih sangat tinggi,” katanya pada Rapat Koordinasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota se-Sulsel di Makassar, seperti dilansir dari Antara, Rabu (14/10).

Sehingga, kata Tjahjo Kumolo perekrutan CPNS di daerah akan direformasikan dengan kebijakan Presiden Jokowi, khususnya pada wilayah kebijakan kesehatan di masa dan pascapandemi Covid-19.

“Di masa pandemi kami juga sudah menyiapkan rekrutmen pada posisi sistem yang ada, makanya saya sudah sampaikan ke PT Taspen agar segera memproses pensiunan PNS,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Tjahjo Kumolo mengatakan tujuan dari reformasi birokrasi agar pemerintah pusat hingga ke kelurahan, begitu pula, mulai Kapolri sampai ke kamtibmas, perguruan tinggi, tokoh adat dan ulama menyatu sebagai bagian dari pemerintah daerah, didukung dengan birokrasi yang bersih dan proses tata kelola yang cepat.

Menurutnya, ASN juga sama, sebagai bagian dari pemerintah. Maka dari itu, ASN diminta harus cepat beradaptasi dengan perubahan, khususnya di masa pandemi.

“Konteks pengembangan ASN ini yang perlu, termasuk sebagai penilaian bagi mereka. Ini harus dipersiapkan. Pemerintah terus melakukan pembinaan di segala unit, salah satunya pada PTSP, dengan demikian ukuran kinerja pemerintahan juga diukur dari kepiawaian staf PTSP,” katanya.

Ia menyebutkan ada sebanyak 4,2 juta pegawai negeri di pusat dan 1,4 juta di antaranya merupakan pegawai administrasi.

Menurutnya, Disamping melihat fungsi PTSP pada dinamika perekonomian yang harus meningkatkan roda ekonomi di daerah, PTSP kabupaten/kota diminta harus punya visi yang sama di Sulsel, yakni menggabungkan pelayanan publik yang ada.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

MUI Khawatir Reuni 212 untuk Hasrat Ambisi Kekuasaan
apahabar.com

Nasional

Unair Klaim Temukan 5 Senyawa Jadi Obat Covid-19, Berikut Faktanya
apahabar.com

Nasional

Sejarah Mayor Muller, Utusan Belanda yang Lenyap di Belantara Kalimantan

Nasional

Esok, Ribuan Anggota BEM SI Kembali Demo Tolak UU Ciptaker
apahabar.com

Nasional

Sejuta Manfaat Olahraga Pagi
apahabar.com

Nasional

Pelantikan Presiden, Baju Iriana Jokowi Dapat Pujian Warganet
apahabar.com

Nasional

101 Pasien Positif Covid-19 Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet
apahabar.com

Nasional

Wamena Berangsur Kondusif, Warga Mulai Kembali ke Rumah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com