Terduga Penyusup Diamankan, Kapolda Kalsel Angkat Bicara Ingat Setahun Jokowi tapi Mahasiswa di Banjarmasin Lupa Prokes Refleksi Setahun Jokowi-Ma’ruf, BEM Kalsel Ancam Demo Tiap Pekan NASA Tunjuk Nokia untuk Bangun Jaringan Seluler di Bulan, 2024 Kirim Manusia Bermukim di Sana Demo Setahun Jokowi-Ma’ruf, Pelajar di Banjarmasin Kepergok Bawa Miras

Penggugat UU Cipta Kerja ke MK Tumbuh Subur, Mulai Karyawan hingga Pelajar

- Apahabar.com Sabtu, 17 Oktober 2020 - 00:08 WIB

Penggugat UU Cipta Kerja ke MK Tumbuh Subur, Mulai Karyawan hingga Pelajar

Elemen mahasiswa Kalimantan Selatan akan kembali menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di Banjarmasin, besok. Foto: apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, JAKARTA – Permohonan uji Undang-Undang Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi bertambah, sekalipun baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara.

Menariknya, para pemohon uji materi UU Cipta Kerja tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

Mulai dari karyawan swasta bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, pelajar bernama Novita Widyana serta mahasiswa bernama Elin Dian Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito, seperti dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Jumat (16/10).

Namun permohonan gugatan itu belum mencantumkan nomor undang-undang yang dimintakan untuk diuji.

Permohonan uji formil diajukan karena pembentukan UU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU Cipta Kerja, seperti dilansir Antara, didalilkan melanggar sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan karena menimbulkan interpretasi tumpang tindih yang menyebabkan kebingungan masyarakat.

Selanjutnya, para pemohon mendalilkan pembentukan undang-undang itu tidak dilakukan secara terbuka dan hanya melibatkan sedikit organisasi buruh.

Para pemohon pun mempersoalkan Badan Legislasi mengatakan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebanyak 905 halaman yang disahkan DPR bersama Presiden pada 5 Oktober 2020 belum final dan sedang difinalisasi.

Kemudian setelah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, para pemohon menyebut terjadi dua kali perubahan menjadi 1035 halaman dan kemudian menjadi 812 halaman.

“Adanya perubahan substansi terhadap suatu RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden adalah melanggar tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar para pemohon dalam permohonannya.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi diminta menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan UUD 1945 dan membatalkan undang-undang itu seluruhnya.

Ada pun sebelumnya terdapat dua pengajuan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke MK, yakni diajukan DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa serta diajukan perorangan oleh warga bernama Dewa Putu Reza dan Ayu Putri.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Seorang Remaja Tewas Usai Dipatuk Ular King Kobra Peliharaannya
apahabar.com

Nasional

Payung Hukum Belum Jelas, Hak Kaum Disabilitas Masih Terabaikan
apahabar.com

Nasional

Jokowi Undang Gubernur Isran, Kaltim Fix Jadi Ibu Kota Baru?
apahabar.com

Nasional

Salurkan BBM, Pertamina Gandeng Ojol
apahabar.com

Nasional

Mumtaz Rais Ungkap Soal Ribut dengan Pimpinan KPK di Pesawat
apahabar.com

Nasional

Brigjen Krishna Murti Dipersilakan Jika Ingin Jadi Ketua PSSI
7 Siswa Setukpa Lemdik Polri Sukabumi Positif Covid-19

Nasional

7 Siswa Setukpa Lemdik Polri Sukabumi Positif Covid-19
apahabar.com

Nasional

Kronologi Lengkap Jaksa Pinangki Bertemu Joe Chan alias Djoko Tjandra di Malaysia
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com