RAKERNAS 2021 Dibuka Jokowi, Ketum Hipmi: Saatnya Jadi Bangsa Produktif Jokowi di Rakernas Hipmi 2021: Investasi-Hilirisasi Industri Jadi Kunci Pengamat: Hati-Hati Manuver Politik KLB Demokrat, RK! Duh, Jembatan Perhotelan Sepanjang Ahmad Yani Banjarmasin Dituding Langgar IMB Top! Jamu Gendong Ibu Nining asal Kintap Tembus Pasar Eropa

Pergub DKI Tidak Atur Operasi Yustisi Masker di PSBB Transisi Jakarta

- Apahabar.com Senin, 12 Oktober 2020 - 14:10 WIB

Pergub DKI Tidak Atur Operasi Yustisi Masker di PSBB Transisi Jakarta

PSBB transisi Jakarta. Foto-Ilustrasi/Kompas

apahabar.com, JAKARTA – PSBB transisi berlaku di Jakarta. Namun dalam Pergub DKI tak mengatur operasi yustisi masker.

Diketahui PSSB transisi Jakarta diterapkan mulai hari ini, Senin (12/10) hingga dua pekan mendatang. Seluruh pengelola kegiatan yang diperbolehkan diminta membentuk tim penanganan Covid-19.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 101 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pergub 79/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dilansir apahabar.com dari Sindonews, dalam pasal 8 Pergub yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berbunyi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat.

Salah satunya membentuk Tim Penanganan Covid-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang terdiri dari pimpinan; bagian kepegawaian; bagian kesehatan dan keselamatan kerja; dan petugas kesehatan, dengan Surat Keputusan dari pimpinan perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata.

“Memantau, memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, dan melaporkan secara tertulis kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Tim Penanganan Covid-19,” seperti yang dikutip dalam Pergub 101 Tahun 2020, Senin (12/10/2020).

Pengawasan terhadap kegiatan tim pengendalian Covid-19 sebagaimana dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada perkantoran swasta dan tempat kerja; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya; dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya, dengan pendampingan dari unsur Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 3 x 24 jam.

Apabila tidak tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut: pelanggaran berulang satu kali dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000.000; pelanggaran berulang dua kali dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000.000; dan pelanggaran berulang tiga kali dan berikutnya dikenakan denda administratif sebesar Rp150.000.000.

Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif dalam waktu paling lama tujuh hari kerja, dilakukan penutupan sementara sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda administratif.

“Pengenaan sanksi administratif berupa penutupan sementara dan denda administratif dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk tempat kerja; Satpol PP untuk perkantoran, tempat usaha dan tempat industri; dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian, dan/atau TNI,” bunyi kutipan Pergub tersebut.

Dalam Pergub tersebut tidak ada operasi yustisi yang sebelumnya dilakukan pada masa PSBB ketat.

Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin hingga berita ini diturunkan belum merespons terkait masih berlaku atau tidaknya operasi yustisi.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Banjir

Nasional

Rencana Presiden ke HST, Walhi: Jokowi Harus Punya Solusi Soal Banjir
apahabar.com

Nasional

Alasan Kuat Paman Birin Pede Kalsel Jadi Ibu Kota RI
apahabar.com

Nasional

Dua WNI Tewas Tertimpa Jembatan di Taiwan
apahabar.com

Nasional

Sejak Jadi Wapres Terpilih, Ma’ruf Amin Lebih Bugar
apahabar.com

Nasional

Pemerintah Putuskan Penajam Paser Utara Kawasan Ibukota
apahabar.com

Nasional

Gempa M 6,3 Goyang Melonguane, Warga Panik Keluar Rumah
apahabar.com

Nasional

Kala Puluhan Sinterklas ‘Turun’ dari Langit Jayapura
apahabar.com

Nasional

Jalani Fungsi Pengawasan, Fadli Zon Akan Kunjungi Polda Metro Jaya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com