Mubadala Petrolium Sosialisasi Pemboran Sumur Eksplorasi Yaqut-1 Upah Minimum Naik Rp 10 Ribu, Buruh Kalsel Meradang Buntut Demo, Koordinator BEM Kalsel Ahdiat Zairullah Resmi Tersangka Koordinator BEM Kalsel Tersangka, Kuasa Hukum Siap Melawan BREAKING NEWS: Wakil Rektor ULM Penuhi Panggilan Polda Kalsel

Pergub DKI Tidak Atur Operasi Yustisi Masker di PSBB Transisi Jakarta

- Apahabar.com Senin, 12 Oktober 2020 - 14:10 WIB

Pergub DKI Tidak Atur Operasi Yustisi Masker di PSBB Transisi Jakarta

PSBB transisi Jakarta. Foto-Ilustrasi/Kompas

apahabar.com, JAKARTA – PSBB transisi berlaku di Jakarta. Namun dalam Pergub DKI tak mengatur operasi yustisi masker.

Diketahui PSSB transisi Jakarta diterapkan mulai hari ini, Senin (12/10) hingga dua pekan mendatang. Seluruh pengelola kegiatan yang diperbolehkan diminta membentuk tim penanganan Covid-19.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 101 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pergub 79/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dilansir apahabar.com dari Sindonews, dalam pasal 8 Pergub yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berbunyi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat.

Salah satunya membentuk Tim Penanganan Covid-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang terdiri dari pimpinan; bagian kepegawaian; bagian kesehatan dan keselamatan kerja; dan petugas kesehatan, dengan Surat Keputusan dari pimpinan perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata.

“Memantau, memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, dan melaporkan secara tertulis kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Tim Penanganan Covid-19,” seperti yang dikutip dalam Pergub 101 Tahun 2020, Senin (12/10/2020).

Pengawasan terhadap kegiatan tim pengendalian Covid-19 sebagaimana dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada perkantoran swasta dan tempat kerja; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya; dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya, dengan pendampingan dari unsur Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 3 x 24 jam.

Apabila tidak tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut: pelanggaran berulang satu kali dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000.000; pelanggaran berulang dua kali dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000.000; dan pelanggaran berulang tiga kali dan berikutnya dikenakan denda administratif sebesar Rp150.000.000.

Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif dalam waktu paling lama tujuh hari kerja, dilakukan penutupan sementara sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda administratif.

“Pengenaan sanksi administratif berupa penutupan sementara dan denda administratif dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk tempat kerja; Satpol PP untuk perkantoran, tempat usaha dan tempat industri; dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian, dan/atau TNI,” bunyi kutipan Pergub tersebut.

Dalam Pergub tersebut tidak ada operasi yustisi yang sebelumnya dilakukan pada masa PSBB ketat.

Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin hingga berita ini diturunkan belum merespons terkait masih berlaku atau tidaknya operasi yustisi.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi-Prabowo Selisih 20% di Survei Konsep, TKN Makin Semangat
apahabar.com

Nasional

China Resmi Buka Bandara Bintang Laut Raksasa Bernilai Rp882 Triliun
apahabar.com

Nasional

BJ Habibie Diisukan Wafat, Keluarga Anggap Pertanda Panjang Umur
apahabar.com

Nasional

Jokowi Sampaikan 4 Pesan Penting di Forum Rektor Indonesia
apahabar.com

Nasional

Arab Saudi Umumkan Kasus Pertama Positif Virus Corona
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Beberapa Bahan Pokok Defisit di Sejumlah Provinsi
apahabar.com

Nasional

Beragama Islam, Pria Bernama Slamet Hari Natal Viral di Medsos
apahabar.com

Nasional

Laptop Nyambung ke Projector, Oknum Guru Nonton Film Porno Disaksikan Murid
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com