Malu-maluin! Pemuda di Kotabaru Jambret Wanita demi Komix Terungkap, Korban Tewas Kecelakaan di Tapin Warga Wildan Banjarmasin INALILAHI Hujan Lebat, Pengendara Vario di Tapin Tewas 7 POPULER KALSEL: Ibu Bunuh Anak di Benawa HST hingga Ketua Nasdem Tala Buron Banjir Masih Merendam Rumah Warga, Dinsos Tabalong Bagikan Sembako

Permohonan Ubah Kelembagaan KPPU Ditolak MK

- Apahabar.com Selasa, 27 Oktober 2020 - 00:08 WIB

Permohonan Ubah Kelembagaan KPPU Ditolak MK

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Foto-SINDOnews/Sabir Laluhu

apahabar.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mempersoalkan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK yang disiarkan secara daring, menuturkan penafsiran sekretariat KPPU sebagai sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas dan memerlukan kajian mendalam.

Suhartoyo menuturkan jika MK mengabulkan permohonan itu, maka lembaga yudikatif itu harus melakukan analisis tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan kesekretariatan jenderal KPPU.

“Permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya,” kata Suhartoyo seperti dilansir Antara, Senin (26/10).

Selain itu, dalam perjalanannya selama ini KPPU dinilai mampu menjawab tantangan untuk mengawal penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Namun, apabila terdapat urgensi, pengkajian yang komprehensif serta penyesuaian antara kebutuhan kewenangan, ruang lingkup tugas dan fungsi KPPU, Mahkamah Konstitusi memandang dapat dilakukan penyesuaian agar KPPU berkembang menjadi lembaga yang sesuai dengan kebutuhan.

Soal keinginan pemohon agar susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat serta kelompok kerja diatur melalui peraturan presiden, bukan keputusan presiden, MK menilai hal itu justru bertentangan dengan sifat perpres yang mengatur hal bersifat umum.

Ada pun permohonan itu diajukan oleh para pegawai KPPU, yakni Kamal Barok, Nurul Fadhilah, Erika Rovita Maharani, Melita Kristin, Helli Nurcahyo dan Suprio Pratomo.

Para pemohon mendalilkan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebabkan tidak adanya kepastian untuk pegawai KPPU dalam menjalankan tugas karena status kelembagaan KPPU belum terintegrasi dengan sistem kelembagaan dan kepegawaian nasional.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Lagi Fly, 5 Budak Sabu di HST Diringkus Anggota Polsek Hantakan
apahabar.com

Hukum

Walau Sempat Digagahi, Ibu Muda Lolos Dari Jebak Pemerkosaan  
apahabar.com

Hukum

Dituntut 15 Tahun, Pencabul Anak Tiri di Teweh Minta Ampun
apahabar.com

Hukum

Dua Tersangka Korupsi Jembatan Mandastana Dijebloskan ke Rutan
apahabar.com

Hukum

Penyerang Novel Baswedan Tak Akan Hadir di Sidang Putusan
apahabar.com

Hukum

Bocah Cabul Setubuhi Wanita Keterbelakangan Mental di Tapin
apahabar.com

Hukum

Aturan Baru dari MA: Korupsi Rp 100 Miliar Dapat Dihukum Seumur Hidup
apahabar.com

Hukum

Ikuti Bosnya, 4 Terdakwa Perkara Investasi MeMiles Diputus Bebas
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com