Hari Tahu Sedunia: Walhi Kalsel Desak Pemerintah Buka-bukaan soal Kontrak Tambang Raksasa Kilang Minyak Rp300 Triliun di Kotabaru Masih Angan-Angan Komandan Macan Kalsel ke Pembunuh Brutal Gambah HST: Serahkan Diri! Keselamatan Dijamin Ribut-Ribut Salah Tangkap Mahasiswa HMI Barabai Berakhir Antiklimaks Tinjau Penataan Sekumpul, Dirjen Cipta Karya Ngomel-Ngomel!

Permohonan Ubah Kelembagaan KPPU Ditolak MK

- Apahabar.com     Selasa, 27 Oktober 2020 - 00:08 WITA

Permohonan Ubah Kelembagaan KPPU Ditolak MK

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Foto-SINDOnews/Sabir Laluhu

apahabar.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mempersoalkan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK yang disiarkan secara daring, menuturkan penafsiran sekretariat KPPU sebagai sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas dan memerlukan kajian mendalam.

Suhartoyo menuturkan jika MK mengabulkan permohonan itu, maka lembaga yudikatif itu harus melakukan analisis tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan kesekretariatan jenderal KPPU.

“Permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya,” kata Suhartoyo seperti dilansir Antara, Senin (26/10).

Selain itu, dalam perjalanannya selama ini KPPU dinilai mampu menjawab tantangan untuk mengawal penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Namun, apabila terdapat urgensi, pengkajian yang komprehensif serta penyesuaian antara kebutuhan kewenangan, ruang lingkup tugas dan fungsi KPPU, Mahkamah Konstitusi memandang dapat dilakukan penyesuaian agar KPPU berkembang menjadi lembaga yang sesuai dengan kebutuhan.

Soal keinginan pemohon agar susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat serta kelompok kerja diatur melalui peraturan presiden, bukan keputusan presiden, MK menilai hal itu justru bertentangan dengan sifat perpres yang mengatur hal bersifat umum.

Ada pun permohonan itu diajukan oleh para pegawai KPPU, yakni Kamal Barok, Nurul Fadhilah, Erika Rovita Maharani, Melita Kristin, Helli Nurcahyo dan Suprio Pratomo.

Para pemohon mendalilkan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebabkan tidak adanya kepastian untuk pegawai KPPU dalam menjalankan tugas karena status kelembagaan KPPU belum terintegrasi dengan sistem kelembagaan dan kepegawaian nasional.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

3 Kriminalitas Menonjol di Kalsel versi Polisi, Pengkhianat Institusi hingga Mutilasi
apahabar.com

Hukum

KPK Periksa Sekjen Kemenag untuk Pertajam Bukti Kasus Suap Romahurmuziy
apahabar.com

Hukum

Alasan Pelajar Kukar Rampok Toko Emas: Butuh HP untuk Belajar Online
apahabar.com

Hukum

Kawanan Spesialis Pembobol Rumah Kosong Digulung Polisi Marabahan
apahabar.com

Hukum

Napi Asimilasi di Banjarmasin Terjerat Senjata Tajam
apahabar.com

Hukum

Pengguna Narkoba Diringkus Resnarkoba Polres Tapin
apahabar.com

Hukum

KPK Tetapkan Sekjen-Bendum KONI dan Deputi IV Kemenpora Tersangka
apahabar.com

Hukum

Polsekta Banjarmasin Tengah Amankan Dua Pelaku Jambret di Siring 0 Km
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com