Resmi! Paman Birin Sandang Gelar Doktor Kehormatan dari ULM Sosok Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Paman Birin Bukan Orang Sembarangan Tempo Dua Bulan, Polres Tala Ungkap Puluhan Tersangka Kasus Narkoba Kebakaran di Pampanan, INAFIS Polres Tabalong Turun Tangan Kios di Tapin Terbakar, Satu Orang Jadi Korban

Pimpinan dan Fraksi DPRD Tanah Bumbu Tandatangani Tuntutan Aliansi Masyarakat Melawan

- Apahabar.com     Selasa, 20 Oktober 2020 - 21:50 WITA

Pimpinan dan Fraksi DPRD Tanah Bumbu Tandatangani Tuntutan Aliansi Masyarakat Melawan

Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Tanah Bumbu terima kedatangan Aliansi Masyarakat Melawan. Foto: Istimewa

apahabar.com, BATULICIN – DPRD Tanah Bumbu terima kembali kedatangan puluhan mahasiswa, buruh, dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Melawan (AMAN) di Halaman Kantor DPRD Tanah Bumbu, Kamis (15/10).

Maksud kedatangan mereka tersebut yaitu untuk kembali berorasi yang mana sebelumnya telah disampaikan saat mereka melakukan audiensi, Senin (12/10) lalu.

Pada orasi ini DPRD Tanah Bumbu dituntut untuk menyetujui terhadap penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja karena dianggap telah memberatkan masyarakat.

Unsur Pimpinan DPRD Tanah Bumbu yang saat itu didampingi 5 orang ketua dari masing-masing fraksi dan anggota DPRD lainnya turut serta dilakukan penjagaan ketat oleh TNI, Polri dan Satpol PP.

“Suatu kehormatan besar bagi kami mahasiswa dan seluruh masyarakat Tanah Bumbu, karena DPRD Tanah Bumbu bisa berhadir langsung dihadapan kita semua,” ucap Hapsa selaku perwakilan AMAN.

Ketua AMAN, Yurham, mengatakan akibat kebijakan UU di tengah pandemi Covid-19 secara jelas memunculkan reaksi kecurigaan dari elemen masyarakat dan organisasi, khususnya rakyat sendiri.

Lanjutnya, atas dasar itulah AMAN menginisiasi sebagai wujud sikap kritis akan sistem pemerintahan dan keputusan DPR RI yang tidak memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Adapun yang menjadi tuntutan mereka tersebut antara lain adalah mendesak Presiden mengeluarkan Perpu Pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja, mendesak setiap fraksi DPRD Tanah Bumbu untuk membuat surat penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut adanya Reforma Agraria.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Tanah Bumbu, H Supiansyah, mengatakan siap untuk memfasilitasi ke mana arahnya apa yang menjadi tuntutan tersebut.

“Saya fraksi Gerindra siap menandatangani poin 1 sampai 3, namun untuk poin 2 tidak bisa” ucap Ketua Fraksi Gerindra, Said Ismail Khollil Alydrus.

Said Ismail mengatakan karena setelah membaca surat tersebut ada poin kedua yang menurutnya tidak bisa untuk disetujui, karena ada aturan mainnya dan semua fraksi di DPRD Tanah Bumbu punya ADRT.

Namun beberapa waktu kemudian dengan berbagai pertimbangan Ketua DPRD beserta 5 Ketua Fraksi akhirnya bersepakat untuk menandatangani surat tuntutan tersebut.

Sehingga pada akhirnya para demonstrasi tersebut pun bersorak gembira mengucapkan terimakasih, karena apa yang menjadi tuntutan mereka telah disetujui oleh DPRD Tanah Bumbu.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Covid-19 Berdampak ke UMKM, Wakil Rakyat Kotabaru Konsultasi ke Tanbu
Pangdam VI Mulawarwan

DPRD Kab Tanah Bumbu

Kesan yang Diharap Usai Kunjungan Pangdam VI Mulawarwan ke Tanah Bumbu
apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Dewan Tanbu Terima Rombongan Pansus IV DPRD Provinsi
apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

DPRD Tanbu Gelar Rapat Gabungan Komisi Terkait Penyelesaian Sengketa Lahan Pantai Rindu Alam
paripurna

DPRD Kab Tanah Bumbu

DPRD Tanbu Paripurnakan Raperda Perubahan Kedua atas Perda No 19 Tahun 2016
DPRD Tanbu

DPRD Kab Tanah Bumbu

Komisi I DPRD Tanbu Pertanyakan Proses Pembangunan Puskesmas Karang Bintang
apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Laksanakan Reses Tahap Dua, Anggota DPRD Tanbu Bagi-Bagi Sembako
apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Dewan Tanbu Gelar Rapat Pembahasan Raperda Terkait Perubahan Status Desa
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com