Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD Jelang Pencoblosan, Warga Kalsel Diimbau Jangan Telan Mentah-Mentah Berita Medsos Disbudpar Banjarmasin Rilis Dua Wisata Baru, Cek Lokasinya Otsus Jilid Dua, Semangat Baru Pembangunan Papua

Potret Perjuangan Massa Anti-Omnibus Law Cipta Kerja di Banjarmasin

- Apahabar.com Jumat, 9 Oktober 2020 - 09:22 WIB

Potret Perjuangan Massa Anti-Omnibus Law Cipta Kerja di Banjarmasin

Ribuan massa dari kalangan mahasiswa, buruh, dan pelajar melakukan aksi penolakan RUU Omnibus Law Cipta kerja di Sekretariat DPRD Kalsel. Foto-apahabar.com/Muhammad Robby

apahabar.com, BANJARMASIN – Ribuan massa dari kalangan mahasiswa, buruh, dan pelajar berjanji akan kembali melakukan aksi demonstrasi penolakan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU) di Sekretariat DPRD Kalsel, Jumat (9/10).

Mereka datang untuk menagih janji Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel Rudy Resnawan yang telah berangkat ke Istana Kepresidenan di Jakarta.

Di mana ribuan massa mendesak agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diparipurnakan DPR RI.

Sebelumnya, ribuan massa berkumpul di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin.

Antusias massa sangat tinggi. Bahkan jumlahnya sekitar ribuan orang massa.

Sekitar pukul 9.30 Wita, kemarin, massa bergerak dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin menuju Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Massa melintas dari Jalan Haryono MT menuju Jalan Pangeran Samudera dan tiba di depan Sekretariat DPRD Kalsel.

Mereka mengenakan atribut masing-masing seperti almamater kampus dan bendera organisasi. Terdapat pula massa dari kalangan masyarakat yang memakai baju hitam dan pita.

Nada-nada perjuangan terus dilantunkan massa.

Setiba di sana, massa dihadang ratusan aparat keamanan dari Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Mereka mengenakan seragam lengkap. Tampak terparkir beberapa mobil water cannon dan evakuasi jenis APC Tambora di depan Sekretariat DPRD Kalsel.

Aksi saling dorong antara ribuan massa dan aparat kepolisian tak terelakkan.

Aparat kepolisian sempat mundur beberapa langkah. Mengingat, jumlah massa jauh lebih banyak dibandingkan aparat keamanan.
Beruntung, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rachmat Hendrawan mampu meredamkan keberingasan massa.

Tak berselang lama, Plt. Gubernur Kalsel Rudy Resnawan dan Ketua DPRD Kalsel Supian HK bersama Ketua Komisi IV Lutfi Saifuddin keluar dari rumah Banjar untuk menemui ribuan massa.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengaku, sudah menyampaikan aspirasi massa tentang penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke Senayan di Jakarta.

Aspirasi itu disampaikan langsung ke Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mengingat, PKS merupakan salah satu parpol yang menolak regulasi kontroversial tersebut.

Namun sayang, kata Politisi Golkar itu, wewenangnya hanya bisa menjembatani. Sedangkan pengambilan keputusan sendiri berada di DPR RI dan pemerintah pusat.

Mendengar penjelasan itu, massa jelas tidak percaya begitu saja. Mereka meminta aksi riil yang bisa dilakukan anggota DPRD Kalsel sebagai representasi masyarakat di Banua.

Massa meminta dewan dan pemerintah provinsi untuk menyampaikan aspirasi agar Presiden Jokowi sesegera mungkin mengeluarkan Perppu Pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Walhasil, dewan dan pemerintah provinsi menyetujui permintaan massa itu.

Bahkan, Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengajak tiga orang perwakilan massa ikut ke Istana Kepresidenan di Jakarta.

Namun sayang, Koordinator Wilayah BEM se Kalsel, Ahdiat Zairullah menolak mentah-mentah.

“Kalau hanya perwakilan kami tegas menolak. Kecuali semua massa dibawa ke Istana. Jumlahnya sekitar seribu orang,” tegas Ketua BEM ULM itu.

Kesepakatan pun diambil. Kedua belah pihak langsung menandatangani nota kesepahaman.

Di mana, dewan dan pemerintah provinsi berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi itu di Istana Kepresidenan.

Sekretariat DPRD Kalsel langsung memesan tiket keberangkatan Supian HK dan Lutfi Saifuddin.

Mereka berangkat sekira pukul 16.00 Wita dari Bandara Internasional Syamsuddin Noor di Banjarbaru menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Massa terus menunggu kepastian keberangkatan anggota dewan dan pemerintah provinsi Kalsel.

Bahkan massa mengirim perwakilan untuk mengawal anggota dewan dan pemerintah provinsi sampai Bandara Internasional Syamsuddin Noor di Banjarbaru.

Massa terus bertahan meskipun di tengah guyuran hujan. Hal ini seiring dengan ancaman massa untuk tidak membubarkan diri sebelum Perppu dikeluarkan.

Namun massa melemah setelah mendapat penjelasan dari Kapolresta Banjarmasin dan Dandim 1007/Banjarmasin.

Sekira pukul 16.40 Wita, massa dengan berat hati balik kanan dan berjanji akan datang kembali ke Sekretariat DPRD Kalsel untuk menanyakan hasil pertemuan tersebut.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Termasuk Kalsel, Kemenkes Siap Jemput Bola Salurkan Insentif Covid-19
apahabar.com

Kalsel

May Day 2019, FSPMI Perjuangkan Kenaikan Gaji Guru Honorer
apahabar.com

Kalsel

Hari ini, 87 Warga Kalsel Dinyatakan Sembuh Covid-19
apahabar.com

Kalsel

Mulai Malam Ini, Perbatasan Batola dengan Banjar di Jejangkit Ditutup Total
apahabar.com

Kalsel

BMKG Prakirakan Kalsel Hujan Lokal dan Ringan Hari ini
apahabar.com

Kalsel

Taman Satwa Jahri Saleh, Alternatif Liburan Murah
apahabar.com

Kalsel

Digelar Bulan Depan, Peserta SKB CPNS Kalsel Wajib Siapkan Ini
apahabar.com

Kalsel

Pembunuh Teman dengan Kapak di Banjarmasin Dituntut 18 Tahun
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com