Mahasiswanya Positif Covid-19, Kampus FISIP ULM Banjarmasin Lockdown Selama Sepekan Larang Anggota Fraksi ke Luar Daerah, Golkar Targetkan Kemenangan BirinMu 70 Persen Sembuh dari Covid-19, Sugianto Hadir di Kampanye Penutup Jelang Pencoblosan, Ratusan Anggota Fraksi Golkar Se-Kalsel Siap Awasi Money Politics Aduuuuuuuuuh ai, Viral Bocah di Tapin Ngamuk-Buang Motor Saat Ditilang Polisi

Proyek Jembatan Bromo Diduga Tak Kantongi IMB, Anggota Dewan Angkat Bicara!

- Apahabar.com Minggu, 25 Oktober 2020 - 09:33 WIB

Proyek Jembatan Bromo Diduga Tak Kantongi IMB, Anggota Dewan Angkat Bicara!

Proyek Jembatan Bromo Banjarmasin. Foto dok.apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin angkat bicara terkait proyek pem­bangunan Jembatan Bromo yang diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Proyek yang berlokasi di Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan ini bersumber dari APBD Banjarmasin senilai Rp 40 miliar lebih.

“Secara pribadi, saya sangat men­yesalkan proyek pembangunan jembatan tidak mengantongi IMB. Ini, berarti Dinas PUPR tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi kepada apahabar.com, Sabtu (24/10) malam tadi.

Padahal, kata dia, pengu­rusan izin untuk proyek peme­rintah itu sangat mudah. Bahkan, menjadi skala prioritas bagi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin.

Terlebih, IMB menjadi persyaratan wajib sebelum proyek tersebut dikerjakan.

“Ini hal sepele yang harusnya menjadi perhatian Pemkot Banjar­masin. IMB harus didahulukan, baru proyek dikerjakan,” kata politisi muda PAN itu.

Ketentuan itu sendiri sudah termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada pasal 8 menye­butkan harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan gedung termasuk jembatan dengan nominal Rp 75.000 per meter per segi.

“Kalau sudah ada aturannya bagaimana tidak dilaksanakan, apalagi dalam Perda sangat jelas disebutkan besaran retribusinya. Kenapa hal seperti ini masih diperdebatkan,” tegasnya.

Dengan adanya dugaan ini, ia bersama Komisi III dalam waktu dekat akan meninjau semua proyek pekerjaan infrastruktur di Banjarmasin.

Termasuk per­syaratan administratif seperti IMB dan lain-lain.

“Dalam waktu dekat kami akan cek semua proyek infra­struktur yang dikerjakan peme­rintah. Apakah sudah sesuai dengan rencana awal dan sejauh mana progresnya karena ini sudah akhir tahun,” tandasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Bioskop di Banjarmasin Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan Ketat
apahabar.com

Kalsel

Pengemis Berharap Berkah Imlek
apahabar.com

Kalsel

Neraca Pendidikan Daerah, Solusi Pengambil Kebijakan Pendidikan Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Stand Dekrenasda Tapin Bawa 15 Motif Unggulan di BSF 2020
apahabar.com

Kalsel

Bagi-Bagi Sembako di Banjarmasin Utara, Caleg Dituntut 3 Bulan Penjara
apahabar.com

Kalsel

Remisi 3.093 Narapidana, Hanya 40 yang menghirup Udara Bebas
apahabar.com

Kalsel

Gatriwara: Orang Tua Harus Paham Hak Anak
apahabar.com

Kalsel

Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 6 Pasein, Positif 4 Orang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com