Keren, RSD Idaman Banjarbaru Ditetapkan Sebagai RS Unggulan Pelayanan KB Simakalama Pembelajaran Tatap Muka OTT Amuntai, Giliran Orang Dekat Bupati HSU Diperiksa KPK KPK Tangkap Tangan Maliki, Bupati HSU Tunjuk Plt Kadis PUPRP Baru PLN Suplai Listrik untuk Kawasan Food Estate Kalteng

Rakor TKPK, Pemprov Kalsel Sinkronisasi Data Kemiskinan Saat Pandemi

- Apahabar.com     Senin, 19 Oktober 2020 - 12:52 WITA

Rakor TKPK, Pemprov Kalsel Sinkronisasi Data Kemiskinan Saat Pandemi

Pj Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar membuka Rakor Penguatan TKPK dan Pemutakhiran Data Kemiskinan tahun 2020 di Hotel Roditha Banjarmasin, Senin (19/10) pagi. Foto-apahabar.com/Musnita Sari

apahabar.com, BANJARMASIN – Dalam rangka penurunan angka kemiskinan pada masa pandemi Covid-19, Dinas Sosial Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Penguatan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) dan Pemutakhiran Data Kemiskinan tahun 2020 di Hotel Roditha Banjarmasin, Senin (19/10) pagi.

“Kita menyinkronkan antara beberapa SKPD supaya jadi satu data yang nantinya bisa dijadikan acuan untuk program bantuan terkait kemiskinan, ” ungkap Kepala Dinsos, Siti Nuriyani di sela kegiatan.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kalsel, tercatat sebanyak 314.559 rumah tangga yang terdampak Covid-19. Meski terimbas dari segi perekonomian, namun menurut Siti, tidak seluruhnya terdata sebagai masyarakat miskin.

“Pertambahan saat Covid-19 ini ada sekitar 195 ribu. Yang tadinya memiliki usaha, menjadi tidak punya penghasilan akhirnya masuk dalam kategori rawan miskin. Tetapi bukan berarti mereka miskin, ” jelasnya

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinsos beserta jajaran Pemprov Kalsel dan pihak terkait melakukan penguatan inventarisasi agar bantuan lebih terarah. Ini dilakukan agar data yang dihasilkan lebih detail dan terperinci.

“Selama ini kita terkendala di NIK, itu salah satu syarat masuk dalam DTKS. By name by address, sehingga diketahui layak atau tidak diberikan bantuan, ” sebutnya

Rakor dibuka secara resmi oleh Pj Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar. Menurutnya, pemutakhiran data harus diperbaharui setiap 3 bulan sekali.

“Data ini dinamis. Ada perubahan yang meninggal, pindah, kelahiran dan sebagainya. Data kemiskinan ini seyogyanya harus selalu diupdate, ” kata Roy.

Dengan melakukan pembaharuan data, pelaksanaan program dan sasaran kegiatan akan lebih terarah. Sehingga, pemprov Kalsel akan lebih mudah dalam melakukan penanganan kemiskinan di Banua.

“Kita tahu pandemi Covid-19 ini hampir semua sektor terpengaruh. Baik ekonomi, swasta, dan sebagainya. Makanya ada bantuan langsung tunai untuk pendanaan sektor-sektor itu, ” pungkasnya

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Ibnu Sina Imbau Pelanggan Setop Konsumsi Air PDAM, Kenapa?

Kalsel

Operasi Yustisi di Pasar Wirang Tabalong, 2 Warga Diberi Teguran Lisan
apahabar.com

Kalsel

Koramil BBT Salurkan 500 Paket Sembako dari PT Meratus Line untuk Warga Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Polisi Ungkap Penyebab Pencari Ikan di Banjarmasin Tewas Tersetrum
apahabar.com

Kalsel

DKI Jakarta Tarik Rem Darurat, Banjarmasin Mau PSBB Lagi?
apahabar.com

Kalsel

Kecamatan Kelua Sisakan 3 Siswa yang Belum Diimunisasi
Bromo

Kalsel

Usai Diresmikan Jembatan Bromo Banjarmasin Ditutup, Kenapa?

Kalsel

Ratusan Karyawan PDAM Bandarmasih Jalani Vaksinasi Covid-19
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com