Keren, RSD Idaman Banjarbaru Ditetapkan Sebagai RS Unggulan Pelayanan KB Simakalama Pembelajaran Tatap Muka OTT Amuntai, Giliran Orang Dekat Bupati HSU Diperiksa KPK KPK Tangkap Tangan Maliki, Bupati HSU Tunjuk Plt Kadis PUPRP Baru PLN Suplai Listrik untuk Kawasan Food Estate Kalteng

Rakor UU Cipta Kerja, Mahfud MD Minta Kepala Daerah Beri Pengertian Masyarakat

- Apahabar.com     Selasa, 20 Oktober 2020 - 17:30 WITA

Rakor UU Cipta Kerja, Mahfud MD Minta Kepala Daerah Beri Pengertian Masyarakat

Bupati Banjar, KH Khalilurrahman bersama Forkopimda mengikuti Rakor tentang Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law. Foto: Istimewa

apahabar.com, MARTAPURA – Menkopolhukam, Mahfud MD meminta pemerintah daerah mempersiapkan diri menghadapi kebijakan pemerintah pusat memberlakukan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Arahan ini disampaikan Mahfud MD saat membuka rapat koordinasi (rakor) pemerintah pusat bersama kepala daerah se-Indonesia secara virtual, belum lama tadi.

Rakor tentang pelaksanaan regulasi Omnibus Law tersebut juga diikuti Bupati Banjar H. Khalilurrahman beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait lainnya, di Comman Center Barokah Martapura.

apahabar.com

“Saya minta pemerintah daerah, dalam hal ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang manfaat RUU Omnibus Law,” pinta Mahfud MD.

Manfud menilai, jika UU Omnibus Law ini tidak dilaksanakan, maka angka penduduk yang belum bekerja akan semakin tinggi.

“Juga lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, dan Indonesia terjebak dalam middle income trap [jebakan pendapatan kelas menengah],” tambahnya.

Omnibus Law diyakini merupakan sebuah konsep hukum perundang–undangan, untuk memungkinkan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, mengatakan dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat.

Menurutnya, tanpa reformasi structural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Maka urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan manfaat, di antaranya penyederhanaan, sinkronisasi, pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja.

“Menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja buruh.” katanya.

Dalam rakor tersebut, dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, di Sasana Bakti Praja Kementrian Dalam Negeri Jakarta Pusat.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kabupaten Banjar

Hadiri Khataman Alquran Massal, Bupati Banjar Singgung Bahaya Narkoba
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Pemkab Banjar Beri Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian untuk ASN

Kabupaten Banjar

Penderita Tumor Ganas di Kabupaten Banjar Segera Dirujuk ke Surabaya
Bangkal

Kabupaten Banjar

Angin Puting Beliung Amuk Desa Sungai Bangkal Martapura, 23 Rumah Terdampak
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Forum Anak Kabupaten Banjar Bagi-bagi Telur, Cegah Stunting
Banjir Pengaron

Kabupaten Banjar

Update Banjir Pengaron, Banyak Warga Terserang Kutu Air
Saidi Mansyur

Kabupaten Banjar

Bupati Saidi Mansyur Bagikan 300 Sapi Kurban

Kabupaten Banjar

DKISP Banjar Susun Rencana Renstra, Dukung Visi Misi Bupati Terpilih
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com