Malu-maluin! Pemuda di Kotabaru Jambret Wanita demi Komix Terungkap, Korban Tewas Kecelakaan di Tapin Warga Wildan Banjarmasin INALILAHI Hujan Lebat, Pengendara Vario di Tapin Tewas 7 POPULER KALSEL: Ibu Bunuh Anak di Benawa HST hingga Ketua Nasdem Tala Buron Banjir Masih Merendam Rumah Warga, Dinsos Tabalong Bagikan Sembako

Rakor UU Cipta Kerja, Mahfud MD Minta Kepala Daerah Beri Pengertian Masyarakat

- Apahabar.com Selasa, 20 Oktober 2020 - 17:30 WIB

Rakor UU Cipta Kerja, Mahfud MD Minta Kepala Daerah Beri Pengertian Masyarakat

Bupati Banjar, KH Khalilurrahman bersama Forkopimda mengikuti Rakor tentang Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law. Foto: Istimewa

apahabar.com, MARTAPURA – Menkopolhukam, Mahfud MD meminta pemerintah daerah mempersiapkan diri menghadapi kebijakan pemerintah pusat memberlakukan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Arahan ini disampaikan Mahfud MD saat membuka rapat koordinasi (rakor) pemerintah pusat bersama kepala daerah se-Indonesia secara virtual, belum lama tadi.

Rakor tentang pelaksanaan regulasi Omnibus Law tersebut juga diikuti Bupati Banjar H. Khalilurrahman beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait lainnya, di Comman Center Barokah Martapura.

apahabar.com

“Saya minta pemerintah daerah, dalam hal ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang manfaat RUU Omnibus Law,” pinta Mahfud MD.

Manfud menilai, jika UU Omnibus Law ini tidak dilaksanakan, maka angka penduduk yang belum bekerja akan semakin tinggi.

“Juga lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, dan Indonesia terjebak dalam middle income trap [jebakan pendapatan kelas menengah],” tambahnya.

Omnibus Law diyakini merupakan sebuah konsep hukum perundang–undangan, untuk memungkinkan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, mengatakan dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat.

Menurutnya, tanpa reformasi structural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Maka urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan manfaat, di antaranya penyederhanaan, sinkronisasi, pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja.

“Menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja buruh.” katanya.

Dalam rakor tersebut, dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, di Sasana Bakti Praja Kementrian Dalam Negeri Jakarta Pusat.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Kabupaten Banjar

Korban Ayam Masak Habang di Aluh-Aluh Jadi 100 Orang
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Bendera Merah Putih Terpanjang Diturunkan, Ini Pesan Sekda Banjar
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Rencana PSBB di Kabupaten Banjar, Berikut 7 Titik Pengamanan Perbatasan
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Keseruan Anak-anak Desa Kuin Kecil Rayakan Hari Anak Nasional
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Seluruh Pasar di Kabupaten Banjar Disemprot Disinfektan
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Gantikan Saidi Mansyur Jadi Ketua LPTQ Banjar, Masruri Optimistis
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Pemkab Banjar Mulai Terapkan Tanda Tangan Elektronik
apahabar.com

Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar Ikut Pecahkan Rekor MURI, Terbangkan Layang-layang Batik se-Indonesia
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com