Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Terparah, Walhi-Jatam Sepakat Class Action Data Lengkap Korban Longsor Mantewe Tanah Bumbu, Dari Amuntai hingga Kapuas Banjir Kalsel Berbuntut Panjang, Lawyer Banua Ancam Gugat Paman Birin Banjir Kalsel, Warga Kompleks Elite Nyinyir Rumah Miliaran “Calap Jua” Berakhir Hari Ini, Pembatasan Banjarmasin Ambyar Diterjang Banjir

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, DPRD Kalsel Kaget: Ini Dipaksakan!

- Apahabar.com Selasa, 6 Oktober 2020 - 12:16 WIB

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, DPRD Kalsel Kaget: Ini Dipaksakan!

RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan jadi Undang Undang, anggota DPRD Kalsel Lutfi Syaifuddin kaget. Foto-dok

apahabar.com, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ownibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Senin (5/10) malam tadi.

Padahal sebelumnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menuai pro dan kontra di masyarakat.

Terkait hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin angkat bicara.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku kaget setelah memeroleh informasi dari rekan-rekan di Senayan terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu sudah diparipurnakan.

“Saya secara pribadi kaget. Kami sangat menyayangkan pengesahan ini di tengah Pandemi Coronavirus Disease 2019,” ucap Lutfi Saifuddin kepada awak media via telepon, Selasa (6/10) pagi.

Lutfi menilai pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja jadi Undang Undang ini terkesan dipaksakan.

Padahal secara pasal per pasal diduga merugikan kaum buruh.

“Ini yang harus dipertanyakan, kepedulian teman-teman di DPR RI agar bisa memperjuangkan nasib para buruh,” sesal Lutfi Saifuddin.

Menurutnya, jangan sampai regulasi ini hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang atau kalangan pengusaha saja.

Namun tidak mengindahkan nasib karyawan dan hak-hak pekerja Indonesia.

“Jadi kami sangat menyayangkan pengesahan ini. Padahal kita sudah menyuarakan langsung ke DPR RI. Bahkan Ketua DPRD Kalsel sudah bersurat langsung ke Komisi IX DPR RI dan Sekretariat Negara,” beber Lutfi Saifuddin.

Pasca-pengesahan ini, mereka siap berada di garda terdepan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kaum buruh.

“Kami belum menerima langsung draf aslinya. Apakah poin-poin penolakan itu sudah dihilangkan atau belum. Mengingat yang kita tolak per pasal, bukan secara keseluruhan. Itu yang harus ditekankan,” pungkasnya.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Kisah WNI di Tengah Wabah Corona, Husniaty: Warga di Australia Taat Peraturan
Aktif Berawal, Cara Kanit Tipikor Polres Kotabaru Dekatkan Diri dengan Warga

Kalsel

Aktif Beramal, Cara Kanit Tipikor Polres Kotabaru Dekatkan Diri dengan Warga
apahabar.com

Hukum

Update Kasus 300 Kg Sabu di Kalsel, 4 Tersangka Segera Disidang
apahabar.com

Kalsel

Peringati Hari Pahlawan, Dandim 1006 Martapura: Tingkatkan Rasa Nasionalisme
apahabar.com

Kalsel

Areal Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Kalsel Dijaga Ketat Aparat
apahabar.com

Kalsel

Puluhan Keluarga Terimbas Banjir di Desa Selaru Kotabaru
apahabar.com

Kalsel

Ngelem Saat Ramadan, Puluhan Bocah di Banjarmasin Diamankan
apahabar.com

Kalsel

Kapolres Tapin Pantau Pleno Rekapitulasi Pemilu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com