Keren, RSD Idaman Banjarbaru Ditetapkan Sebagai RS Unggulan Pelayanan KB Simakalama Pembelajaran Tatap Muka OTT Amuntai, Giliran Orang Dekat Bupati HSU Diperiksa KPK KPK Tangkap Tangan Maliki, Bupati HSU Tunjuk Plt Kadis PUPRP Baru PLN Suplai Listrik untuk Kawasan Food Estate Kalteng

Sebelum Ketok Palu, Raperda Pemberdayaan Desa Wisata di Kalsel Lewati Uji Publik

- Apahabar.com     Selasa, 27 Oktober 2020 - 08:19 WITA

Sebelum Ketok Palu, Raperda Pemberdayaan Desa Wisata di Kalsel Lewati Uji Publik

Kalsel membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Desa Wisata di Halong, Balangan termasuk. Foto-Tribun

apahabar.com, BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang sudah rampung dibahas dan dibentuk oleh DPRD Kalimantan Selatan, dan melalui uji publik terlebih dahulu sebelum diparipurnakan.

Uji publik dilakukan untuk meminta masukan dari berbagai pihak terkait, sebelum palu pengesahan dan persetujuan menjadi peraturan daerah (perda) diketok oleh pimpinan DPRD Provinsi Kalsel.

“Dalam waktu dekat kita akan uji publik Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata dengan mengundang beberapa dinas terkait, asosiasi kepala desa dan BUMDes se-Kalsel guna meminta masukan sebelum dijadikan perda,” ujar Fahrani, Ketua Pansus raperda tersebut, beberapa waktu lalu.

Payung hukum ini menurutnya menjadi salah satu batasan untuk perlindungan penggunaan dana desa yang selama ini rawan penyelengewengan oleh oknum tertentu.

Sehingga dengan adanya perda khusus yang mengatur tentang itu, tujuan pemerintah pusat untuk adanya optimalisasi dana desa dalam pemberdayaan daerah dan masyarakat dapat terwujud. Salah satunya melalui pembentukan desa wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Ia mengakui, pihaknya juga sebelumnya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait dan mendapatkan informasi bahwa sebenarnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun depan sudah menganggarkan bantuan dana sebesar Rp50 juta per desa dalam APBD Murni Tahun 2021.

Namun kucuran anggaran dana desa dari pemerintah daerah itu terpaksa ditunda karena dialihkan untuk penanganan dampak pandemi CoVID-19 yang masih terjadi hingga hari ini.

“Dana Rp50 juta per desa yang gagal diwacanakan pada tahun 2021 tersebut akan kembali dianggarkan pada tahun 2022,” pungkas politikus PDI Perjuangan itu.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

DPRD Kalsel

HET Gas Melon Ingin Dinaikkan, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Meradang
APBD

DPRD Kalsel

Tok! Perda APBD Kalsel 2021 Disepakati
apahabar.com

DPRD Kalsel

Belum Uji Lendir, Pegawai di DPRD Kalsel Tak Boleh Ngantor
Banjarmasin

DPRD Kalsel

DPRD Gelar Rapat Banggar dengan Tiga Dinas
apahabar.com

DPRD Kalsel

Pulang dari Kementerian PU, Kalsel Dapat Suntikan Dana
apahabar.com

DPRD Kalsel

Farah Amalia Resmi Jadi Anggota DPRD Kalsel
Pajak

DPRD Kalsel

Optimalisasi PAD, Wakil Rakyat Kalsel Pantau Daerah Pesisir
apahabar.com

DPRD Kalsel

Wakil Ketua DPRD Kalsel: Tindak Tegas Korporasi yang Sengaja Bakar Lahan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com