Fix, Pengeboran Migas di Mahakam Ulu Kaltim Lanjut 2021 Seruan Jokowi: Buru Pelaku Pembantaian Satu Keluarga di Sigi! Malu-maluin! Pemuda di Kotabaru Jambret Wanita demi Komix Terungkap, Korban Tewas Kecelakaan di Tapin Warga Wildan Banjarmasin INALILAHI Hujan Lebat, Pengendara Vario di Tapin Tewas

Sebelum Ketok Palu, Raperda Pemberdayaan Desa Wisata di Kalsel Lewati Uji Publik

- Apahabar.com Selasa, 27 Oktober 2020 - 08:19 WIB

Sebelum Ketok Palu, Raperda Pemberdayaan Desa Wisata di Kalsel Lewati Uji Publik

Kalsel membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Desa Wisata di Halong, Balangan termasuk. Foto-Tribun

apahabar.com, BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang sudah rampung dibahas dan dibentuk oleh DPRD Kalimantan Selatan, dan melalui uji publik terlebih dahulu sebelum diparipurnakan.

Uji publik dilakukan untuk meminta masukan dari berbagai pihak terkait, sebelum palu pengesahan dan persetujuan menjadi peraturan daerah (perda) diketok oleh pimpinan DPRD Provinsi Kalsel.

“Dalam waktu dekat kita akan uji publik Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata dengan mengundang beberapa dinas terkait, asosiasi kepala desa dan BUMDes se-Kalsel guna meminta masukan sebelum dijadikan perda,” ujar Fahrani, Ketua Pansus raperda tersebut, beberapa waktu lalu.

Payung hukum ini menurutnya menjadi salah satu batasan untuk perlindungan penggunaan dana desa yang selama ini rawan penyelengewengan oleh oknum tertentu.

Sehingga dengan adanya perda khusus yang mengatur tentang itu, tujuan pemerintah pusat untuk adanya optimalisasi dana desa dalam pemberdayaan daerah dan masyarakat dapat terwujud. Salah satunya melalui pembentukan desa wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Ia mengakui, pihaknya juga sebelumnya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait dan mendapatkan informasi bahwa sebenarnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun depan sudah menganggarkan bantuan dana sebesar Rp50 juta per desa dalam APBD Murni Tahun 2021.

Namun kucuran anggaran dana desa dari pemerintah daerah itu terpaksa ditunda karena dialihkan untuk penanganan dampak pandemi CoVID-19 yang masih terjadi hingga hari ini.

“Dana Rp50 juta per desa yang gagal diwacanakan pada tahun 2021 tersebut akan kembali dianggarkan pada tahun 2022,” pungkas politikus PDI Perjuangan itu.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Dewan Kalsel Ingin Tiru Pengelolaan Hutan di Yogyakarta
apahabar.com

DPRD Kalsel

Kerja Sama Jamkrida dan Pemkab Tanbu Jadi Angin Segar untuk UMKM
apahabar.com

DPRD Kalsel

Dari Safari DPRD Kalsel, Hibah Lahan hingga Mobdin Wakapolda
apahabar.com

DPRD Kalsel

Belum Uji Lendir, Pegawai di DPRD Kalsel Tak Boleh Ngantor

DPRD Kalsel

Reses di Tala, Anggota DPRD Kalsel Imam Kanapi Genjot Ekonomi Daerah
apahabar.com

DPRD Kalsel

Rapat Via Online, DPRD Kalsel Laporkan Temuan Covid-19
apahabar.com

DPRD Kalsel

Komentar Wakil Rakyat Kalsel Setelah Ikut Swab Test
apahabar.com

DPRD Kalsel

DPRD Gelar Rapat Banggar dengan Tiga Dinas
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com