Ratusan Anggota Polisi di Tabalong Jalani Vaksinasi Covid-19 Update Covid-19 Kotabaru: Positif 9, Sembuh 3 Geger! Nenek Suparmi Ditemukan Tewas Mengapung di DAS Kayahan Palangka Raya SBY Mengaku Bersalah Pernah Beri Jabatan pada Moeldoko Akhir Pekan, Harga Emas Antam Naik Rp 5.000 per Gram

Sederet Sanksi Intai Oknum ASN yang Diduga Melanggar Pidana Pemilu di Pilgub Kalsel

- Apahabar.com Kamis, 1 Oktober 2020 - 20:27 WIB

Sederet Sanksi Intai Oknum ASN yang Diduga Melanggar Pidana Pemilu di Pilgub Kalsel

Ilustrasi. Foto: Rakyatcirebon.id

apahabar.com, BANJARMASIN – Hari ini, sejumlah orang mengatasnamakan perwakilan masyarakat melaporkan dugaan money politics ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan.

Dugaan pelanggaran pidana pemilu itu terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Pelapor sendiri atas nama Jurkani. Ia juga diketahui terlibat dalam tim divisi hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel Denny Indrayana-Difriadi Darjat.

Sayang, ia membantah sebagai tim divisi hukum Paslon H2D saat melapor dugaan pelanggaran pidana pemilu ke Bawaslu Kalsel.

“Saya mewakili masyarakat Kalsel yang memiliki hak pilih di Pilkada Serentak 2020,” ucap Jurkani, yang juga mantan penyidik Polda Kalsel ini kepada awak media, Kamis (1/10) sore.

Dalam subtansi laporan, diduga ada keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut.

Adapun, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Redhanie membenarkan isi laporan memuat adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN di kabupaten setempat.

“Di dalam laporan ada objek pelanggaran terkait dengan netralitas ASN di pemda kabupaten,” kata Azhar.

Lantas apa sanksi yang mengancam oknum ASN yang melanggar pidana pemilu di Pilgub Kalsel 2020?

Sederet sanksi mengintai para pelaku pelanggar pidana pemilu di Pilkada Serentak Kalsel 2020 mendatang.

“Ada beberapa proses penanganan pelanggaran pidana pemilu,” ucap Azhar Redhanie kepada awak media, Kamis sore.

Pertama, kata dia, ada sanksi administratif. Di mana mereka akan merekomendasikan sanksi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel.

Kedua, sanksi pidana. Ini akan dieksekusi oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kalsel.

Gakkumdu terdiri dari gabungan beberapa institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu.

Terkait laporan yang telah diterima, mereka akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait pasal yang dapat disangkakan kepada terlapor.

“Misalnya pasal berapa yang memungkinkan unsur-unsur pidana,” katanya.

Namun, jika ada keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN), maka bisa dikenakan hukuman lain.

Misalnya bisa dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Untuk sanksi akan diberikan oleh Komisi ASN. Kemudian jika ada keterlibatan penyelenggara pemilu, maka akan melanggar etik,” pungkasnya.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Paman Birin

Kalsel

Penjelasan Tim Kuasa Hukum Terkait Pemanggilan Bawaslu Terhadap Paman Birin
Tercoblos

Politik

Pilkada Banjar, Surat Suara Ditemukan Sudah Tercoblos di Sungai Tabuk
apahabar.com

Politik

Wagub Kaltim Ingatkan Soal Money Politik

Politik

Kebijakan Panik Sudian Noor Jelang Pilkada; ‘Gratiskan Kesehatan’ Sampai Bagi-Bagi Motor untuk Bidan Desa
Kotabaru

Politik

Dibela Eks Penantang Mulan Jameela, 2BHD Pede Menang di MK
Bawaslu Kalsel

Politik

Langgar Etik, DKPP Jatuhkan Sanksi Keras Satu Petinggi Bawaslu Kalsel

Politik

Warga Balangan Akui Program Berobat Gratis BPJS Sangat Membantu Masyarakat
apahabar.com

Politik

Sederet Program Paslon 01 Dalam Peningkatan Kualitas Hidup dan SDM
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com