Ganti Rugi Lahan HSS, Perusahaan Sawit PT SAM Mangkir Saat Mediasi Aglomerasi Banjar Bakula Ditiadakan, Banjarbaru Mulai Sekat Pemudik! Khotbah Tak Boleh Lewat 10 Menit, Tabalong Resmi Larang Takbir Keliling Dinonaktifkan KPK Saat Tangani Kasus Besar, Novel Siapkan Perlawanan  Tegas, Kapolda Kalteng Minta Anak Buahnya Larang Mudik di Kapuas

Sesuai Telegram Kapolri, Pendemo UU Cipta Kerja Bakal Ditindak Tegas!

- Apahabar.com Selasa, 6 Oktober 2020 - 23:54 WIB

Sesuai Telegram Kapolri, Pendemo UU Cipta Kerja Bakal Ditindak Tegas!

Ilustrasi unjuk rasa buruh. Foto-Tribunnes/Daniel Andreand Damanik

apahabar.com, JAKARTA – Polisi bakal menindak tegas buruh yang akan berunjuk rasa pada 6-8 Oktober. Termasuk demo menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Mabes Polri menjelaskan Surat Telegram Kapolri bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertanggal 2 Oktober 2020 ditujukan agar jajaran kepolisian di daerah tidak ragu dalam mengambil tindakan menghadapi unjuk rasa buruh terhadap RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI.

“Di dalam telegram itu adalah arahan sehingga wilayah tidak ada ragu-ragu lagi dalam mengambil tindakan di lapangan. Sudah ada rambu-rambu-nya jelas,” ujar Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Awi Setiyono dalam konferensi pers daring di Jakarta dilansir Antara, Selasa (6/10).

Awi mengatakan telegram itu secara jelas memberi arahan agar personel kepolisian dapat melakukan tindakan pencegahan unjuk rasa dalam kondisi mewabah-nya Covid-19 dengan deteksi dini.

Meski berupaya mencegah terjadinya unjuk rasa, Awi menekankan terdapat perintah juga agar polda-polda membuat rencana pengamanan sesuai Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis, apabila terjadi unjuk rasa.

“Jadi kami tetap melakukan pelayanan walaupun di atas disampaikan kami tidak melayani perizinan terkait demo,” tutur Awi.

Adapun telegram yang diterbitkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis itu mendapat sorotan lantaran mengarahkan jajaran agar secara tegas tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang menimbulkan keramaian massa.

Walaupun arahan untuk mencegah, meredam, dan mengalihkan unjuk rasa kelompok buruh itu untuk kepentingan pencegahan penyebaran Covid-19.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Covid-19 Indonesia

Nasional

Pecah Rekor Lagi! Kasus Covid-19 Indonesia Tambah 12.818 Hari Ini
apahabar.com

Nasional

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung, Penyidikan Dimulai!
apahabar.com

Nasional

Waspada Karhutla, Lapan Identifikasi Ratusan Hotspot di Penjuru Indonesia
apahabar.com

Nasional

Kembali Jadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani: Ini Suatu Kehormatan Bagi Saya
apahabar.com

Nasional

Ribuan Warga Pesisir Lampung Selatan Mengungsi ke Sekolah
apahabar.com

Nasional

Jokowi Instruksikan 3 Pejabat Tinjau Langsung Lokasi Tsunami
apahabar.com

Nasional

Mantan Menkominfo Tifatul Sembiring ‘Semprot’ Rektor Unila Gegara Sebut UU Cipta Kerja Bisa Disempurnakan dengan PP
apahabar.com

Nasional

Ingin Dapat BLT Desa Rp 600 Ribu per Bulan? Simak Syaratnya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com