3 Kali Diskor, Sidang Perdana Netralitas ASN Camat Aluh Aluh Berlangsung hingga Malam Sisa 85 Hari Jadi Bupati, Sudian Noor Doyan Bikin Kebijakan Kontroversial Diam-Diam, Adaro Kepincut Proyek Coal to Methanol di Kotabaru, Apa Kata Dewan? Kubah Datu Kelampaian Kembali Ditutup, Simak Penjelasan Zuriyat Gelapkan Penjualan Motor, Supervisor Marketing PT NSS Tabalong Diamankan Polisi

Sesuai Telegram Kapolri, Pendemo UU Cipta Kerja Bakal Ditindak Tegas!

- Apahabar.com Selasa, 6 Oktober 2020 - 23:54 WIB

Sesuai Telegram Kapolri, Pendemo UU Cipta Kerja Bakal Ditindak Tegas!

Ilustrasi unjuk rasa buruh. Foto-Tribunnes/Daniel Andreand Damanik

apahabar.com, JAKARTA – Polisi bakal menindak tegas buruh yang akan berunjuk rasa pada 6-8 Oktober. Termasuk demo menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Mabes Polri menjelaskan Surat Telegram Kapolri bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertanggal 2 Oktober 2020 ditujukan agar jajaran kepolisian di daerah tidak ragu dalam mengambil tindakan menghadapi unjuk rasa buruh terhadap RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI.

“Di dalam telegram itu adalah arahan sehingga wilayah tidak ada ragu-ragu lagi dalam mengambil tindakan di lapangan. Sudah ada rambu-rambu-nya jelas,” ujar Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Awi Setiyono dalam konferensi pers daring di Jakarta dilansir Antara, Selasa (6/10).

Awi mengatakan telegram itu secara jelas memberi arahan agar personel kepolisian dapat melakukan tindakan pencegahan unjuk rasa dalam kondisi mewabah-nya Covid-19 dengan deteksi dini.

Meski berupaya mencegah terjadinya unjuk rasa, Awi menekankan terdapat perintah juga agar polda-polda membuat rencana pengamanan sesuai Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis, apabila terjadi unjuk rasa.

“Jadi kami tetap melakukan pelayanan walaupun di atas disampaikan kami tidak melayani perizinan terkait demo,” tutur Awi.

Adapun telegram yang diterbitkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis itu mendapat sorotan lantaran mengarahkan jajaran agar secara tegas tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang menimbulkan keramaian massa.

Walaupun arahan untuk mencegah, meredam, dan mengalihkan unjuk rasa kelompok buruh itu untuk kepentingan pencegahan penyebaran Covid-19.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

2024, Ibu Kota RI Mulai Pindah ke Kalimantan
apahabar.com

Nasional

Duar! Ledakan Parkit GBK Ternyata Petasan
apahabar.com

Nasional

Atasi Virus Corona, PM Malaysia Umumkan Lockdown Selama Dua Pekan
apahabar.com

Nasional

Pemohon Sengketa Hasil Pemilu Bertambah
apahabar.com

Nasional

Waspadai Hujan Lebat dan Angin kencang di Lampung
apahabar.com

Nasional

Sudah Masuk Masa Tenang Pemilu 2019, Apa Saja yang Dilarang?
apahabar.com

Nasional

Australia Serukan Penyelidikan Virus, Indonesia Fokus Tangani Covid-19
apahabar.com

Nasional

KLHK Tingkatkan Kesiapsiagaan Atasi Karhutla di Bulan September
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com