Eks Bos Berulah, Kepala Penjual Pentol Rantau Nyaris Terbelah Hendak Benarkan Tas, Pemotor Tabrak Truk di Angsau Tanah Laut Negosiasi Rampung: Bagus Lega, Hasnur Rela, Nitizen Bahagia, Bagaimana FC Utrecht? Jelang Masa Tenang, Bawaslu Kalsel Minta Paslon Copot APK Longsor Tergerus Banjir, Oprit Jembatan di Tabalong Diperbaiki

Soal Netralitas di Pilkada, Tjahjo Kumolo: Banyak ASN Gagal Paham

- Apahabar.com Selasa, 27 Oktober 2020 - 20:20 WIB

Soal Netralitas di Pilkada, Tjahjo Kumolo: Banyak ASN Gagal Paham

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Ada banyak aparatur sipil negara (ASN) yang masih gagal paham soal netralitas pada Pilkada Serentak 2020.

“Banyak teman-teman ASN yang ‘gagal paham’ atau salah paradigma dan masih memiliki pola pikir yang belum tepat,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat webinar “Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020”, Selasa (27/10).

Tjahjo menilai kalangan ASN tersebut selalu berdalih bahwa posisi ASN dilematis dalam menjaga netralitas pada ajang pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, maupun pemilihan presiden.

“Mereka selalu berdalih posisi ASN dilematis. Maju kena, mundur kena, netral pun kena,” kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut, seperti dikutip dari Antara.

Padahal, kata dia, aturannya tidak seperti itu, karena perundang-undangan sudah jelas mengatur posisi ASN dalam menjaga netralitasnya pada ajang pesta demokrasi tanpa tidak mengurangi hak pilihnya.

Tjahjo mengakui potensi gangguan netralitas ASN sebenarnya justru terletak pada individu-individu, bukan secara kelembagaan.

“Kami yakin Korpri masih netral. Tapi bagaimana dengan individu-individu ASN?” ujarnya.

Netralitas ASN dilihat dari konstruksi UU, kata dia, menempatkan ASN sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa, dan sebagai pembawa baju atau identitas negara yang melekat pada dirinya.

“ASN bukanlah aparatur sipil pemerintah, tapi negara. Makanya, harus tegak lurus. Siapapun presidennya, gubernurnya, bupati wali kotanha, kepala desanya, ASN harus tegak lurus dengan perannya karena ASN adalah milik semua,” katanya.

Namun, Tjahjo mengatakan ASN masih memiliki kesempatan untuk mengartikulasikan hak pilihnya dalam ruang tertutup, yakni bilik suara.

“Makanya, saya kurang sepakat hak pilih ASN dicabut. Karena dalam negara hukum yang matang, supremasi sipil hak pilih betul-betul dapat diwadahi,” katanya.

Memang, kata dia, karakter ASN menjadi khas dalam pesta demokrasi karena tidak boleh menjadi partisan karena ada identitas negara.

“Meski, tetap saja punya kesempatan artikulasi politik yang dikehendakinya di bilik suara. Di luar bilik suara, tidak perlu diekspresikan,” tegas Tjahjo.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kunjungan Jokowi ke Kalsel, TNI-POLRI Turunkan 2.000-an Personel
apahabar.com

Nasional

Bendera Merah Putih Raksasa Berkibar di Jakarta Internasional Stadium
apahabar.com

Nasional

Mengenal Maria Walanda Maramis: Pendobrak, dan Pejuang Emansipasi Perempuan
apahabar.com

Nasional

Kondisi Pejabat Kemenkumham Kalsel Korban Penyiraman Air Keras Membaik
apahabar.com

Nasional

Minggu Pertama Ramadan, Pertamina Siapkan 8 Juta Tabung Elpiji 3 Kg
apahabar.com

Nasional

Pesan Megawati untuk Calon Kepala Daerah: Mau Pintar, Baca Buku Soekarno
apahabar.com

Nasional

Jatam Soroti Pelibatan Figur Asing di Tim Pemindahan Ibu Kota: Pemerintah Seperti Sales
apahabar.com

Nasional

Mendikbud Nadiem: Pembelajaran Tatap Muka Januari 2021 Berdasarkan Persyaratan Ketat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com