Belasan Terduga Pelaku Prostitusi Online Diamankan Polres Banjarbaru, 6 Masih di Bawah Umur Jelang Iduladha, Kalsel Siapkan Belasan Ribu Hewan Kurban MK Tunda Sidang, H2D Tetap Pede Diskualifikasi BirinMU Prostitusi Online di Banjarmasin Seret Anak-Anak, Sudah Puluhan Remaja Terjaring! 8 Tuntutan Mahasiswa Kalsel Saat Aksi #SaveKPK Sampai ke Sekretariat Presiden

Syaifullah Tamliha Klarifikasi Penggunaan Jet Pribadi Ketum di Konsolidasi Internal PPP

- Apahabar.com Jumat, 30 Oktober 2020 - 15:28 WIB

Syaifullah Tamliha Klarifikasi Penggunaan Jet Pribadi Ketum di Konsolidasi Internal PPP

Wakil Ketua Steering Committee (SC) Muktamar PPP ke-9, Syaifullah Tamliha mengklarifikasi Suharso Monoarfa ke berbagai daerah diduga menggunakan jet pribadi. Foto-SINDOnews

apahabar.com, JAKARTA – Beredar foto dan video, pada konsolidasi internal, Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa ke berbagai daerah diduga menggunakan jet pribadi. Hal itu diklarifikasi Wakil Ketua Steering Committee (SC) Muktamar PPP ke-9, Syaifullah Tamliha.

“Penggunaan pesawat pribadi tersebut sepengetahuan kami tidak dalam bentuk carteran, tidak menggunakan dana partai, fraksi dan atau Kementerian PPN/ Bappenas,” kata anggota DPR RI asal Kalsel ini, Jumat (30/10/2020).

Menurut Tamliha, konsolidasi partai dirasakan mendesak yang tidak hanya menjelang Muktamar PPP ke-9, melainkan juga konsolidasi pemenangan Pilkada Serentak 2020 dalam rangka memenangkan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh PPP pada 270 Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang hanya efektif dilakukan sekitar satu bulan.

Menurut Ketua DPP itu, padatnya kegiatan Suharso Monoarfa dalam konsolidasi tersebut dan terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai menyebabkan kawan-kawannya merasa perlu memberikan pinjaman pesawat pribadi agar mobilitasnya sebagai Plt Ketum PPP tersebut dapat maksimal melaksanakan tugas-tugas partai.

“Pemberian pinjaman pesawat pribadi tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan kementerian yang dijabat oleh Bapak Suharso Monoarfa,” ujarnya kutip apahabar.com dari Sindonews.com.

“Perlu kami klarifikasi, bahwa berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-10.AH.11.01 tanggal 5 November 2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP masa jabatan 2016-2021 tidak terdapat nama Sdr Nizar Dahlan sebagai Anggota Dewan Pakar DPP PPP,” tandas Tamliha.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tanggapi Perusakan Musala, Gubernur Sulteng Minta Warganya Jangan Terprovokasi
apahabar.com

Nasional

Gus War Anjurkan Pemerintah Bangun Komunikasi dengan Tokoh Adat Papua
Kasus Covid-19

Nasional

Kasus Covid-19 RI Diprediksi Naik hingga Pertengahan Juni
apahabar.com

Nasional

Tri Susanti dan Samsul Arifin Tersangka Rasial Asrama Papua Ditahan
apahabar.com

Nasional

Kasus Ekspor Benur, KPK Periksa Saksi Terkait Uang Rp52,3 M

Nasional

Siap-Siap Cek ATM, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta Cair Lagi

Nasional

Kapolri Pastikan Izin Liga 1 Segera Terbit
apahabar.com

Nasional

Kasus E-KTP, Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com