Kronologi Lengkap 2 Bocah asal Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi Belum Tentu Dibekap Sang Ibu, Biang Kematian 2 Bocah Benawa HST Jadi Misteri 16 Hari Anti-Kekerasan, Aktivis Perempuan Kampanyekan Kesetaraan Gender di Banjarmasin Suhu Tubuh Tinggi, Wali Kota Samarinda Positif Covid-19 Inalillahi, 2 Bocah di Batu Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi

Syaifullah Tamliha Klarifikasi Penggunaan Jet Pribadi Ketum di Konsolidasi Internal PPP

- Apahabar.com Jumat, 30 Oktober 2020 - 15:28 WIB

Syaifullah Tamliha Klarifikasi Penggunaan Jet Pribadi Ketum di Konsolidasi Internal PPP

Wakil Ketua Steering Committee (SC) Muktamar PPP ke-9, Syaifullah Tamliha mengklarifikasi Suharso Monoarfa ke berbagai daerah diduga menggunakan jet pribadi. Foto-SINDOnews

apahabar.com, JAKARTA – Beredar foto dan video, pada konsolidasi internal, Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa ke berbagai daerah diduga menggunakan jet pribadi. Hal itu diklarifikasi Wakil Ketua Steering Committee (SC) Muktamar PPP ke-9, Syaifullah Tamliha.

“Penggunaan pesawat pribadi tersebut sepengetahuan kami tidak dalam bentuk carteran, tidak menggunakan dana partai, fraksi dan atau Kementerian PPN/ Bappenas,” kata anggota DPR RI asal Kalsel ini, Jumat (30/10/2020).

Menurut Tamliha, konsolidasi partai dirasakan mendesak yang tidak hanya menjelang Muktamar PPP ke-9, melainkan juga konsolidasi pemenangan Pilkada Serentak 2020 dalam rangka memenangkan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh PPP pada 270 Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang hanya efektif dilakukan sekitar satu bulan.

Menurut Ketua DPP itu, padatnya kegiatan Suharso Monoarfa dalam konsolidasi tersebut dan terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai menyebabkan kawan-kawannya merasa perlu memberikan pinjaman pesawat pribadi agar mobilitasnya sebagai Plt Ketum PPP tersebut dapat maksimal melaksanakan tugas-tugas partai.

“Pemberian pinjaman pesawat pribadi tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan kementerian yang dijabat oleh Bapak Suharso Monoarfa,” ujarnya kutip apahabar.com dari Sindonews.com.

“Perlu kami klarifikasi, bahwa berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-10.AH.11.01 tanggal 5 November 2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP masa jabatan 2016-2021 tidak terdapat nama Sdr Nizar Dahlan sebagai Anggota Dewan Pakar DPP PPP,” tandas Tamliha.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Payung Hukum Belum Jelas, Hak Kaum Disabilitas Masih Terabaikan
apahabar.com

Nasional

Usia 24-44 Tahun Paling Rentan Alami Kekerasan di Kalsel
apahabar.com

Nasional

Di Canberra, MHM Tegaskan Hipmi Siap Gandeng Pengusaha Australia
apahabar.com

Nasional

Habar Haji 2019; Indonesia Ditawari Tambahan Kuota Haji Hingga Ratusan Ribu
apahabar.com

Nasional

Membaik Pasca-Depresi, Polisi: Uang Lihan Sudah Habis
apahabar.com

Nasional

Divonis Seumur Hidup, Prada DP Dianggap Tidak Miliki Perikemanusian
apahabar.com

Nasional

Jokowi Yakin Perpindahan Ibu Kota Baru Terlaksana 2024
apahabar.com

Nasional

Aliansi Jurnalis Independen Kecam Upaya Pelemahan KPK
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com