Remaja Korban Tabrakan di Tabalong Akhirnya Diamputasi, Keluarga Pilih Ikhlas Periksa 16 Mahasiswa, Polisi Terbitkan SPDP untuk Korwil BEM Kalsel Dapat Lampu Hijau, SMA di Kalsel Belum Berani Buka Sekolah Netizen Gagal Paham Soal Bingkisan SHM-MAR, Bawaslu: Sarung Boleh Mahasiswanya Dipolisikan, Wakil Rektor ULM Banjarmasin Penuhi Panggilan Polda Kalsel Esok

Tunggakan PBB-P2 Capai Rp 23 Miliar, BPPRD Segera Validasi Data

- Apahabar.com Sabtu, 10 Oktober 2020 - 17:31 WIB

Tunggakan PBB-P2 Capai Rp 23 Miliar, BPPRD Segera Validasi Data

Kepala BPPRD Tabalong, H Erwan. Foto - apahabar.com/Amin.

apahabar.com, TANJUNG – Sejak kewenangan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) diserahkan pemerintah pusat kepada kabupaten/kota pada 2014, tunggakan di Tabalong hingga 2020 mencapai Rp 23 Miliar.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong, H Erwan, membenarkan ada piutang dari para wajib PBB-P2 di daerah ini, jumlahnya mencapai Rp 23 miliar.

Sebelumnya, PBB merupakan kewenangan pusat, sejak tahun 2014 kewenangannya diserahkan ke kabupaten/kota. Saat diserahkan, pihaknya sudah ada potensi utang Rp 13 miliar. Karena ini aturan, maka pihaknya harus menerima.

“Piutang tersebut dari akumulatif tahun 2005 hingga 2020, setelah kewenangannya diserahkan pusat ke kita, sudah ada potensi utang Rp 13 miliar, dalam kurun waktu 4 tahun beranak pinak hutang ini menjadi Rp 23 miliar, ” jelas Erwan belum lama ini.

Terkait hal tersebut, BPPRD Tabalong sedang menyiapkan upaya untuk melakukan pemutihan piutang, tetapi ini tetap melewati persetujuan BPK terlebih dahulu.

“Kita akan lakukan validasi wajib pajak ini di mana orangnya masih ada atau tidak. Kalau orangnya masih ada tentu akan kita tagih, tapi kalau orangnya mutasi atau meninggal maka akan diputihkan. Kalau besarannya terlalu tinggi, kami juga harus menyampaikan ke DPRD,” jelas Erwan.

Piutang PBB-P2 ini, kata dia, akan dilakukan bertahap. Rp 23 miliar ini akan di-breakdown. Tahun pertama, Rp 5 miliar. Datanya akan divalidasi, siapa saja orangnya, masih ada, status tanahnya apa, dan sudah dijual atau bagaimana.

“Tahun 2020 ini kita mulai melakukan validasi pajak terhutang PBB-P2, sebanyak Rp 5 miliar dulu, hingga selesai Rp 23 miliar dalam waktu 5 tahun kejelasan hutang tersebut, ” kata Erwan.

Tahapan untuk melakukan pemutihan dengan melakukan validasi data dengan regulasi yang ada, sampai nantinya pada pemutihan piutang.

“Kalau piutang itu memenuhi syarat tentu kita lakukan penghapusan piutang atau pemutihan. Kalau tidak kita lakukan tentu piutang PBB-P2 ini terus bertambah,” pungkas Erwan.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Tabalong

Cegah Penyebaran Covid-19, DC dan Aka Pub di Tabalong Dilarang Beroperasi
apahabar.com

Tabalong

8 Warga Terjaring Operasi Yustisi di Tabalong, 4 Orang Diperintah Beli Masker
apahabar.com

Tabalong

Jelang Diberlakukannya Perbup Tabalong, Polsek Upau Sidak ke Pasar Tradisional
apahabar.com

Tabalong

12 Desa di Kecamatan Tanta Gratiskan Internet Bagi Pelajar dan Mahasiswa
apahabar.com

Tabalong

Terima 12 Anggota Baru, Dandim 1008 Tanjung Gelar Upacara Tradisi
apahabar.com

Tabalong

Belum Ada Intruksi, Larangan Pedagang Luar Berjualan di Tabalong Masih Berlaku
apahabar.com

Tabalong

Sterilkan Masjid Shiratal Mustaqim, Personel TNI Semprot dengan Disinfektan
apahabar.com

Tabalong

Sembilan Camat di Tabalong Bergeser, Ini Nama-Namanya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com