Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD Jelang Pencoblosan, Warga Kalsel Diimbau Jangan Telan Mentah-Mentah Berita Medsos Disbudpar Banjarmasin Rilis Dua Wisata Baru, Cek Lokasinya Otsus Jilid Dua, Semangat Baru Pembangunan Papua

UU Cipta Kerja Disahkan, BPN Segera Susun PP Pelaksanaan Bank Tanah

- Apahabar.com Selasa, 13 Oktober 2020 - 12:27 WIB

UU Cipta Kerja Disahkan, BPN Segera Susun PP Pelaksanaan Bank Tanah

Ilustrasi BPN. Foto-Net

apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional segera menyusun aturan pelaksana Bank Tanah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Pembentukan institusi itu wajib bagi negara sesuai dalam UU Cipta Kerja.

“Bank Tanah merupakan institusi pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah dari seluruh Undang-Undang Cipta Kerja ini ditargetkan akan selesai dalam waktu tiga bulan. Tapi, akan kita kebut, mudah-mudahan akan jauh lebih cepat selesai,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam keterangan di Jakarta seperti dilansir Antara, Selasa (13/10).

Sofyan menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyusun draf Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dalam pembahasannya, Sofyan menegaskan akan melibatkan pemangku kepentingan untuk mengetahui apa yang menjadi concern mereka.

Ada pun Bank Tanah merupakan institusi Pemerintah Republik Indonesia, yang akan dipimpin oleh sebuah komite, yakni Komite Bank Tanah. Sofyan menjelaskan bahwa komite ini nantinya dipimpin oleh tiga orang menteri, dengan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai ketuanya.

Kedua menteri yang menjadi bagian dari tim komite akan ditunjuk oleh Presiden langsung. Selain itu, terdapat dewan pengawas yang terdiri dari dua kalangan, yakni dari pemerintah dan profesional.

Perwakilan pemerintah ini akan ditunjuk oleh Kementerian ATR/BPN, sedangkan tenaga profesional yang paham terkait pemerintah akan diajukan oleh pemerintah dan mendapat persetujuan dari DPR RI.

“Setelah itu ada direksi, yang diangkat oleh Presiden. Institusinya ini akan powerfull, maka dari itu pemimpinnya tidak hanya Menteri ATR/Kepala BPN, tetapi ada dua menteri lain, yang fungsinya sebagai check and balance dalam mengambil keputusan,” kata Sofyan.

Sofyan menambahkan bahwa bank tanah yang berfungsi sebagai land manager atau pengelola pertanahan, sebenarnya sudah diterapkan di Singapura. Sebelumnya, Pemerintah Singapura hanya mengelola kepemilikan tanah sebesar 30-40 persen, namun terus bertambah setiap tahun luas tanah yang dikelola, setelah adanya bank tanah.

“Dalam tahun 2020 ini, Insya Allah, sudah dapat berdiri. Kemudian jika ada satu atau dua bidang tanah yang dapat kita kelola, pada tahun 2021 kita sudah for scale dan punya beberapa kantor di daerah,” kata mantan Menko Perekonomian itu.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tinjau Gugus Tugas, Presiden Ingatkan ‘Second Wafe’ Covid-19
apahabar.com

Nasional

Dua Hari Sempat Turun, Kasus Baru Corona di China Naik Lagi
apahabar.com

Nasional

Jubir Covid-19 Ingatkan Penyebaran Masih Terus Terjadi
apahabar.com

Nasional

Menpora Imbau Instansi Pemerintah Gaungkan PON 2020
apahabar.com

Nasional

Sempat Mencekam, Polisi: Situasi Penajam Sudah Pulih
apahabar.com

Nasional

Dewan Pers: Kode Etik Jurnalistik “Mahkota” Bagi Wartawan
apahabar.com

Nasional

Prof Birute Mary Galdikas, Magnet Peneliti dan Wisatawan Asing ke TNNP
apahabar.com

Nasional

KPU: Total 225 Petugas KPPS Meninggal dan 1.470 Orang Sakit
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com